Menu

Author Archives: Raudal Tanjung Banua

1

PADA tahun 90-an, sebagai seorang anak yang baru duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama di sebuah daerah pantai Barat Sumatera, saya dihadapkan tiba-tiba pada rumusan yang pelik tentang kenyataan, nama dan benda-benda. Apa yang membuat saya susah-payah merumuskan sebuah soal, tiada lain pola guru-guru kami yang seragam dan seolah berlomba mengingatkan tentang “era tinggal landas”, “globalisasi”, “westernisasi”, dunia tanpa batas, dan entah apalagi. Pendeknya, suatu era di mana kami harus mempersiapkan diri untuk ke luar dari tempurung kampung, bersiap melongok dunia yang lapang luas—tapi penuh paradoks.

“Rajin-rajinlah kalian belajar supaya tidak ketinggalan; dunia kian kecil, hilang batas, dan orang-orang berlomba menguasainya lewat persaingan, karena itu, jangan mudah terpengaruh budaya luar,” kata seorang guru. Sementara guru lain, dengan bersikap netral, berkata,”Apa yang datang dari luar mesti difilter; ambil yang baik, buang yang buruk,” serta sederet pesan bijak lainnya yang rada membingungkan, jika bukan menakutkan. Membingungkan, karena globalisasi menawarkan “dunia lapang luas”, namun bersamaan dengan itu, globalisasi pula yang menyempitkan dunia. Masa itu memang saat menguatnya paradigma pembangunan Orde Baru dengan jargon globalisasi yang diadopsi untuk melegitimasi proses pertumbuhan di satu sisi, dan memperlakukannya sebagai bahaya laten yang harus diwaspadai di sisi lain.

Saya rasa, dalam situasi itulah perjumpaan pertama saya dengan globalisasi, meski jauh sebelumnya—saat di Sekolah Dasar dan dalam kehidupan sehari-hari—saya sudah masuk ke perpustakaan berjumpa buku-buku dan koran. Di kelas juga ada peta dan bola dunia. Di rumah ada radio, dan televisi hitam-putih di balai desa. Namun apa yang membuat perjumpaan itu baru saya sadari ketika sudah berada di bangku Sekolah Menengah Pertama? Ternyata tidak lain penanaman “kesadaran” yang terus-menerus, nyaris menggampar, sehingga membuat saya tahu bahwa saya hidup dalam zaman globalisasi yang penuh kecamuk dan tarik-ulur.

Sebaliknya, perjumpaan saya dengan Lokalitas justru jauh lebih belakangan, di luar kelas, yakni ketika saya sebagai pengarang menggarap Cerita seputar kampung-halaman, katakanlah dalam kumpulan cerpen Parang tak Berulu (Gramedia, 2005) atau kumpulan puisi Gugusan Mata Ibu (Bentang Pustaka, 2005). Orang-orang menyebut cerpen atau puisi yang saya tulis mengandung warna lokal, hal yang kemudian juga saya curi-dengar dari wacana sastra yang berkembang di jagad kesusateraan tanah air.

Apa yang menarik di sini adalah, sesuatu yang lokal, yang dekat, tidak pernah diperkenalkan lewat pesan-pesan di kelas (kelas di sini merepresentasikan ruang-ruang lain yang lebih luas), kecuali sesekali ada ajakan bahwa “melestarikan budaya bangsa itu baik,” selebihnya membiarkannya berjalan alamiah. Jika pun ada himbauan atau ajakan untuk melestarikan budaya bangsa sendiri, gemanya tidaklah selantang promosi globalisasi yang dengan cepat dan nyaris serentak berdentang ke segala penjuru. Sebaliknya, yang jauh, yang global, masuk lewat himbauan “formal” yang secara tidak langsung justru kian memperkenalkan keberadaannya, meski sejurus dengan itu Globalitas dianggap sebagai ancaman. Indikasinya, kita selalu diingatkan untuk mencari formula perlawanan yang tepat, salah satunya dengan membangkitkan nilai lokal, baik yang terangkai dalam terminologi kearifan lokal, warna dan muatan lokal, atau secara umum “budaya luhur bangsa kita”.

Dua hal terjadi dalam situasi seperti ini. Pertama, globalitas dan lokalitas diposisikan berdiri di dua kutub, satu di masa depan satu di belakang; satu dari luar, satu di dalam; yang satu mesti diterima dengan hati-hati, dan satu dirangkul dengan dada lapang. Sungguh pun begitu, keduanya bisa bersanding setelah yang lokal berperan sebagai “filter” dan yang global disadari sebagai anak kunci masa depan—sebuah kompromi; betapa pun yang ideal mungkin hanya ada dalam angan.

Kedua, mempromosikan (atau mengingatkan) keberadaan globalitas secara terus-menerus, budaya lokal, diam-diam, justru bangkit lantaran ia menjadi oposisi atas yang global. Sebab, bagaimanapun rutinnya perkenalan akan yang global lewat jargon dan himbauan, hanya akan berakhir sebagai indoktrinasi yang kering imajinasi. Ketika yang lokal dibiarkan melekat apa adanya, tanpa jargon konfrontasi, tidak formal, saat itulah menurut saya ia bernilai esensial-sejati—tentu saja tanpa mengabaikan adanya studi, kajian atau pembelajaran, termasuk memproduksi wacana seputar lokalitas itu sendiri.

Perjumpaan dengan globalisasi melalui indoktrinsi, perjumpaan dengan lokalitas melalui imajinasi. Ini yang membuat saya meyakini, bahwa seorang pengarang akan lebih kuat berekspresi dengan ingatan akan lokalitasnya masing-masing, ketimbang globalitas yang menjustifikasinya secara asing.

Jika boleh disederhanakan: globalitas masuk lewat penggamparan, sementara lokalitas mengendap bersama ingatan. Antara ingatan dan penggamparan, di sinilah globalitas dan lokalitas mengambil peran. Perjumpaan dengan globalisasi melalui indoktrinsi, perjumpaan dengan lokalitas melalui imajinasi. Ini yang membuat saya meyakini, bahwa seorang pengarang akan lebih kuat berekspresi dengan ingatan akan lokalitasnya masing-masing, ketimbang globalitas yang menjustifikasinya secara asing.

Yang pertama lebih formal, yang kedua dalam ranah kultural: kenangan, tindakan, pengalaman. Persis asumsi negara-bangsa; negara dianggap formal, sedangkan bangsa tradisional. Parlemen, presiden, militer, anggaran belanja dan sejenisnya adalah idiom-idiom formal kenegaraan; sedangkan pulau-pulau, perahu layar, tanah ulayat, menjadi kamus kebangsaan. Akibatnya, aksesibilitas atas negara sangat terbatas, hanya identik dengan segelintir elit, sedangkan bangsa terasa sangat terbuka untuk diraba dan direka.

Imajinasi, dengan demikian, adalah kata kunci untuk memahami persoalan. Dan bukankah memang dengan ini pula nasionalitas abad 20 dibincang, salah satunya dari konsepsi Ben Anderson tentang “komunitas yang dibayangkan”?

2

BEGITULAH, globalitas tahun 90-an masuk ke kepala saya lewat penggalan, fragmen yang aus dan verbal, juga nyinyir, sehingga kepala saya berdengung tanpa imajinasi. Sementara lokalitas, kampung-halaman dan segala yang melekat, terasa intim, justru ketika saya tidak bermuka-muka secara sadar. Ia ibarat pacar, yang bahkan jika saya jauh darinya, ada kenangan dan ingatan yang bakal mempertemukan—meskipun dalam impian!

…..

Taratak gunung paseban

Kerinci mandi berbaju

Taragak (rindu) usah berpesan

Dalam mimpi kita bertemu

…..

Itulah sebuah pantun lama Minangkabau, di kampung saya, yang menyiratkan keyakinan bahwa yang berbau kampung-halaman (lokalitas) tidak bakal terhapus, bahkan ke dalam tidur pun merasuk, terbawa-bawa. Tak heran, setelah bertahun-tahun hidup di luar kampung, dalam pergaulan yang mulai meninggalkan bahasa ibu, kemudian ada pertanyaan nyeleneh,”Dalam bahasa apa engkau bermimpi?” Jawabannya tak terduga: dalam bahasa ibu. Padahal sudah lama bahasa ibu tak lagi digunakan dalam komunitas pergaulan saya yang baru. Bahkan adakalanya, disadari atau tidak, aktivitas berfikir berlangsung dalam bahasa ibu. Pantun semacam itu masih bisa direnteng, misalnya tentang si pulau pandan yang lebih spesifik pada ingatan: Pulau Pandan jauh di tengah/Di balik Pulau Angsa Dua/Hancur badan dikandung tanah/ Budi baik terkenang jua//. Atau dalam pengertian fisik ada adagium “setinggi-tinggi terbang bangau kembali jua ke kubangan.”

Lalu garansi apa yang membuat kita juga teringat globalitas, kampung-halaman bernama dunia lapang luas? Bukankah ia terasa abstrak ketika sebuah kelas mencoba mematerialkannya dalam himbauan-himbauan yang paradoks?

Lalu garansi apa yang membuat kita juga teringat globalitas, kampung-halaman bernama dunia lapang luas? Bukankah ia terasa abstrak ketika sebuah kelas mencoba mematerialkannya dalam himbauan-himbauan yang paradoks? Pengingkaran globalitas, dalam hal ini, saya rasa bukan karena ia tidak bersentuhan dengan kehidupan kita secara nyata. Bukan. Sudah saya katakan bahwa saya sudah berjumpa (jika bukan akrab) dengan buku dan koran sejak Sekolah Dasar; pun dengan radio dan televisi—simbol-simbol modernitas alias globalitas itu. Penyebabnya pertama-tama menurut saya adalah tidak adanya cukup jarak untuk memahami situasi. Semuanya harus bergegas. Bukankah negara dengan kekuasaan yang sentralistik jadi pusat komando yang memproduksi jargon “manusia siap pakai” atau “era tinggal landas abad 21”? Akibatnya, imajinasi tidak ikut bekerja dalam menyambut “fajar baru” yang didengungkan itu. Artinya, dalam posisi tertentu kita butuh jarak, dan jarak itulah yang justru akan mendekatkan. Membuat imajinasi lebih peka dan bekerja.

Imajinasi-yang-bekerja, inilah yang memunculkan kesadaran akan adanya “yang lain”; membayangkan Minang, misalnya, katakanlah lewat roman-roman Balai Pustaka, (seharusnya) mengingatkan kita pada Aceh, pada Timor atau Papua dan seterusnya, dan sebaliknya. Bukankah perlawanan atas kolonial, bibit awal globalitas itu, tidak serta-merta serentak dan mengatasnamakan Indonesia, melainkan berlangsung di kantong komunitas secara bertahap, dan terbatas di daerah-daerah? Lama-lama menjalar, membesar dari satu komunitas ke lain komunitas, dari daerah ke daerah, hingga memunculkan gejolak massal di Nusantara; patah tumbuh hilang berganti, mati satu tumbuh seribu. Teuku Umar mengusir Belanda atas nama kehormatan Kesultanan Aceh, Panglima Polim bahkan atas nama federasi kampung. Begitu pula Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro dan yang lain-lain, pertama-tama angkat senjata karena membela kehormatan puak dan tanah ulayat. Bukankah keindonesiaan lahir justru setelah kita menyadari kedaerahan kita?

Pergeseran atau proses ini bisa dengan terang kita rujuk pada Mohamad Yamin, salah satu inisiator Sumpah Pemuda. Pada awalnya, sesuai semangat zaman yang menghimpun para pemuda ke dalam persatuan masing-masing daerah (yang terkenal dengan istilah Jong), apa yang disebut “Bahasa, Bangsa” oleh Yamin tak lain Sumatera atau Pulau Perca sebagaimana tercermin dalam sanjak-nya:

…..

Merayap menangis bersuka raya

Dalam bahagia bala dan baya;

Bernafas kita pemanjangan nyawa

Dalam bahasa sambungan jiwa

Di mana Sumatera, di situ bangsa

Di mana Perca, di sana bahasa

…..

Andalasku sayang, jana bejana

Sejakkan kecil muda teruna

Sampai mati berkalang tanah

Lupa ke bahasa, tiadakan pernah

Ingat pemuda, Sumatera malang

Tiada bahasa, bangsa pun hilang

…..

Begitu pula “Tanah Air”, bagi Yamin juga Sumatera sebagaimana dapat dilihat dalam sanjak yang ia tulis pada tahun 1922:

…..

Di atas batasan Bukit Barisan

Memanjang beta ke sawah memandang:

Tampaklah hutan rimba dan ngarai

Lagi pun sawah, telaga nan permai:

Serta gerangan lihatlah pula

Langit yang hijau bertukar warna

Oleh pucuk daun kelapa;

Itulah tanah, tanah airku

Sumatera namanya tumpah darahku

…..

Dalam kurun waktu tak terlalu lama, atau sekitar enam tahun kemudian, tepatnya 1928, ia langsung memberi judul sebuah sandjak-nya “Indonesia, Tumpah Darahku” bahkan dibuka dengan kutipan populer: Bersatu kita teguh/ Bercerai kita jatuh. Selanjutnya, ia menulis:

…..

Duduk di pantai tanah yang permai

Tempat gelombang pecah berderai

Berbuih putih di pasir terderai,

Tampaklah pulau di lautan hijau,

Gunung-gemunung bagus rupanya,

Dilingkari air mulia tampaknya:

Tumpah darahku Indonesia namanya.

…..

Melihat “contoh ke yang sudah”, jelaslah perlu memberi pengakuan pada proses, pada “remeh-temeh” yang melekat: jarak, transisi, atau yang lebih megah: sejarah. Bukan kebetulan, bahwa dalam penciptaan karya sastra proses sangatlah penting, jika bukan yang terpenting. Bukan saja karena ia kebalikan dari yang instan, ujug-ujug, trend, juga lantaran ia menawarkan ruang pengendapan. Jika dalam proses penciptaan itu terjadi kemandegan, toh ada jeda, transisi, yang membuatmu tak memiliki target matematis.

Bagaimana jika yang lokal menjadi jargon, menjadi himbauan? Seperti formalisasi atas globalitas yang bikin mampat, jargon lokalitas juga bakal menyempitkan ruang jelajah seorang pengarang atau memaksakan hal yang belum tentu menjadi kebutuhan ekspresinya.

Dengan andaian semacam itu, saya bayangkan yang sebaliknya: bagaimana jika yang lokal menjadi jargon, menjadi himbauan? Seperti formalisasi atas globalitas yang bikin mampat, jargon lokalitas juga bakal menyempitkan ruang jelajah seorang pengarang atau memaksakan hal yang belum tentu menjadi kebutuhan ekspresinya. Yang diperlukan bukanlah formalisasi, tapi familiarisasi. Ini seiring dengan perkembangan wacana lokalitas yang bukan lagi sebatas kampung-halaman atau etnisitas. Melani Budianta menyebut batasan standar tentang lokalitas, yakni yang bersifat partikular (yang tertentu); kebalikan dengan globalitas yang bersifat umum dan menyeluruh. Dalam Kongres Cerpen Indonesia (KCI) IV di Pekanbaru, 26-30 November 2005, lokalitas mendapat padanan yang sangat luas. Selain Melani yang mengaitkan lokalitas dengan globalitas, ada Ahmad Tohari yang mengulik lokalitas desa; Hamsad Rangkuti dengan lokalitas urban-kota; Joni Ariadinata soal lokalitas gelandangan, bahkan Budi Darma yang menganggap lokalitas sebagai bagian dari obsesi (soliloqui) pengarang sehingga ia tak ragu-ragu menyebut lokalitas “Orang-orang Bloomington”. Pada akhirnya, sebagaimana dikatakan Agus R. Sarjono, menjadi lokal tidak lain tidak bukan menjadi pribumi bagi tema-tema yang diangkat pengarang.1

Maka jelas, berbicara lokalitas sekarang mesti mencari benang merah dengan lingkungan sosial tempatnya tumbuh. Kehidupan kian kompleks, globalitas sudah menjadi darah-daging Realitas keseharian (dan alangkah lucu-naif kalau masih ada himbauan mencurigai globalitas; jika pun ada tentu dalam sisi perlawanan yang lain, seperti masalah konsumsi dan eksploitasi alam!) sehingga lokalitas mesti memperluas diri. Identifikasi lokalitas sebatas etnisitas sudah saatnya dibongkar, dan memberi tempat pada hal-hal yang khas, yang partikular di sekitar. Tak perlu ada himbauan “formal” seperti pengalaman saya pada era 90-an, atau generasi sebelum saya pada tahun 70-80-an. Prosesnya mesti alamiah, seperti dinamisnya wacana seputar lokalitas yang disebutkan di atas.

Dinamisasi wacana dan penciptaan sebenarnya telah diperlihatkan dengan cukup elegan jika bukan ideal oleh dunia kesusasteraan kita periode 70-80-an. Ketika rezim pembangunan melesakkan globalitas sebagai “pusat tegangan” (industrial vs moralitas, keharusan vs kewaspadaan) dunia kesusastraan Indonesia justru melakukan penjelajahan kepada unsur-unsur tempatan. Sejumlah karya dan sosok pengarang yang kerap dirujuk sebagai anak kandung lokalitas—meski disaat bersamaan anak sah modernitas—dapat disebut. Roman Bako karya Darman Moenir, novel Warisan (Chairul Harun), drama Puti Bungsu (Wisran Hadi), puisi-puisi Rusli Marzuki Saria dan lain-lain, yang mengakar pada lokalitas Minangkabau. Di ranah lokalitas Jawa ada prosa lirik Pengakuan Pariyem karya Linus Suryadi AG, kumpulan cerpen Godlob (Danarto), novel Ronggeng Dukuh Paruk (Ahmad Tohari), puisi-puisi Darmanto Jatman, dan sebagainya. Lokalitas Melayu didedah Sutardji Calzoum Bachri dalam kumpulan puisinya, O Amuk Kapak, sebagaimana Ibrahim Sattah lewat puisi-puisinya pula atau BM Syamsuddin melalui cerpen-cerpennya. Ramadhan KH dengan kumpulan puisi monumentalnya, Priangan Si Jelita, bukan hanya merentang panorama alam Priangan, tak kalah penting nilai-nilai hidup orang Pasundan. Hal yang sama kita jumpai dalam novel Upacara karya Korrie Layun Rampan (Dayak), D. Zawawi Imron (Madura), Nyoman Rastha Sindu (Bali), Gerson Poyk (Timor), Hijaz Yamani, Ajamudin Tifani (Banjar), dan seterusnya.2

Kini, globalitas tidak lagi berada pada tataran himbauan, saya rasa bukan karena runtuhnya otoritarian Orde Baru, namun keniscayaan zaman yang membuatnya menjadi pakaian keseharian.

Kini, globalitas tidak lagi berada pada tataran himbauan, saya rasa bukan karena runtuhnya otoritarian Orde Baru, namun keniscayaan zaman yang membuatnya menjadi pakaian keseharian; sesuatu yang dulu asing dan menakutkan, sekarang menjadi biasa dan bermuka-muka. Pada saat seperti ini, yang terjadi malah sebaliknya: himbauan untuk kembali kepada yang lokal. Ini berlangsung berbarengan dalam berbagai bidang, salah satunya yang marak adalah realitas politik lokal. Orang kembali kepada simbol-simbol tempatan dengan mengajukan proposal pemekaran daerah administratif.

Pertanyaannya, jika sastra dan kesenian umumnya juga mengalami “himbauan” kembalilah kepada yang lokal, apakah bedanya dengan “himbauan” ala guru saya di kelas lebih dua dasawarsa lalu? Bukankah ia juga menyorongkan “pakaian adat” pada sastrawan, seperti pada zaman Balai Pustaka dengan motif peruntungan dan kawin paksa? Bahkan akan lebih berbahaya, sebab jika globalitas dihimbau dalam nada kewaspadaan, lokalitas dalam nada lepas-bebas seolah taqliq bukan musuh utama sang kreator. (Belajarlah pada “nasib” sastra Malaysia yang berada dalam kancah fanatisme Melayu-Raya!). Atau lihatlah seni pertunjukan, seperti tari atau teater; tari dengan pretensi “melestarikan budaya bangsa” umumnya menghasilkan karya-karya “muhibah” yang kurang menggugah, dan teater mencari-cari pemaknaan pada eksotisme isu/tema untuk ditonjolkan.

Saya rasa kita bisa belajar pada gerakan sastra/budaya tahun 70-80-an di atas, ketika paradigma pembangunan menguat, menguat pula minat mengangkat nilai-nilai tempatan. Ini memunculkan budaya tanding. Yakni, upaya bermuka-muka, sekaligus beroposisi dengan “pusat”, baik dalam pengertian politik-kekuasaan dan legitimator kesenian, maupun sebagai “pusat tegangan” yang mereproduksi pro-kontra globalitas. Kaum budayawan lantas meluruhkannya sedemikian rupa, yang dalam bahasa Emha Ainun Nadjib “Indonesia bagian penting dari desa saya.”3 Bukan “desa saya” bagian penting dari Indonesia, namun sebaliknya. Budaya tanding itu kemudian tidak hanya menghasilkan karya-karya sastra “serius” di luar lirisisme yang kanonik—misalnya puisi bunyi/mantra Sutardji; atau dalam teater ada mini-kata Bengkel Teater—namun juga melahirkan puisi mbeling atau gerakan “kaum urakan”. Artinya, di dalam budaya tanding ada lagi budaya tanding yang melahirkan alternatif pilihan. Pergulatan ini saya rasa, tidak kalah alot, jika bukan analog dengan Polemik Kebudayaan tahun 30-an. Dan diakui atau tidak, oposisi kultural inilah yang menjadi salah satu sokoguru penguatan perlawanan generasi 90-an, yang memuncak pada Gerakan Reformasi.

Kran demokratisasi yang terbuka lebar, masyarakat urban meningkat pesat, otonomi menumbuhkan kota-kota, dan wacana global gampang diakses. Semua ini adalah modal yang bisa disandingkan dengan nilai-nilai berbau kampung halaman yang juga masih dirindukan.

Potensi menciptakan formulasi yang tepat dengan kondisi kita sekarang tentu saja tidak kalah luas. Kran demokratisasi yang terbuka lebar, masyarakat urban meningkat pesat, otonomi menumbuhkan kota-kota, dan wacana global gampang diakses. Semua ini adalah modal yang bisa disandingkan dengan nilai-nilai berbau kampung halaman yang juga masih dirindukan. Dalam prakteknya, terjadi pembauran signifikan antara yang lokal dan global, misalnya jika kita mencermati novel-novel tahun 2000-an. Ya, kita  tak  berdiri di satu kaki, namun melintasi semua tempat dan wilayah. Membaur. Ulang-alik. Begitu pula pola dan media publikasi sastra, format komunitas, alur jaringan, dan sebagainya. Media publikasi sastra misalnya, tidak lagi sebatas koran, tapi melebar ke dunia maya dengan segala variannya, termasuk akses menerbitkan buku yang sedemikian mudah.

Dalam situasi ini, kiranya kecerdasan, kalau bukan kecerdikan orang Minang niscaya sebuah solusi,”taimpik handak diateh, takuruang handak di lua—terhimpit hendak (minta) di atas, terkurung hendak (minta) di dalam.” Lokalitas yang khas tak hendak digilas modernitas, sebaliknya menjadikannya trandsetter, di atas; terkurung dalam partikularitas, tapi tidak terperangkap, dan justru ia ada di “pusat”, di inti kreatifitas.

3

DALAM proses kreatif saya beberapa tahun terakhir, pasca Parang Tak Berulu, saya menulis cerita seri tentang kota-kota kecil yang mengangkat latar dan ruang-ruangnya sebagai lokalitas. Lebih sebagai transisi penciptaan, ini workshop kecil yang saya lakukan secara personal untuk menjadikan realitas ruang sebagai “keseluruhan” atau unsur utama pembentuk cerita; sekaligus menguji lokalitas di luar etnisitas. Meskipun kota-kota itu tumbuh relatif seragam (trotoarisasi, bundaran, perkantoran, dan seterusnya), namun tetap ada yang perlu dicatat dari geliatnya. Secara tematik apa yang mendorong saya melakukan itu adalah kesadaran politik bahwa pada era otonomi seperti sekarang ini, kota-kota tumbuh dengan gencar lewat “proyek” pemekaran sehingga membutuhkan cara baru untuk memotretnya di luar laporan media berupa feature atau berita.

Narasi di atas saya ambil dari pengantar buku cerpen terbaru saya, Kota-Kota Kecil yang Diangan dan Kujumpai (Akar Indonesia, 2018), atau sebaliknya, pengantar tersebut yang mengambil versi awal esei saya ini—sebuah ulang-alik.

Apa pun, dalam ranah politik lokal kita hari ini muncul kesadaran paling spesifik, nyaris partikular, meski tentu saja tidak mungkin menggunakan istilah ini sebab klaim yang dipakai adalah demokrasi (non-partikular), misalnya sumber daya alam. Kesadaran ini muncul begitu gencar, dengan berbagai latar yang kadang tidak selalu berbanding lurus dengan alasan sesungguhnya, dan otonomi pun tidak otomatis demokratis. Sebab, dalam prosesnya tidak selalu mulus, bahkan tak jarang berdarah-darah!4

Daerah, dengan demikian tidak boleh hanya sibuk oleh kepentingan ekonomi dan politik, apalagi instan, namun perlu ditopang secara kultural. Ini yang memungkinkan imajinasi bisa ditegakkan. Gerakan literatur lokal perlu disinergikan. Maka cerpen, menurut saya bisa memotret periode transisi ini, termasuk mengakomodasi suara yang mempertanyakan nasionalisme di tengah menguatnya daerahisme.

Salah satu paragraf cerpen saya terkait kota-kota kecil di daerah, seperti berikut:

…..

KARYA seni adalah persimpangan jalan, tulis Milan Kundera, saat ia kubaca dalam perjalanan. Bahuku terguncang karena batu dan lubang jalanan, tapi kuteruskan membaca, menyusuri sebuah pikiran. Jumlah jalan yang bertemu, lanjut Kundera, akan menentukan mutu seninya. Aku berpikir, jika kota dapat dikatakan sebagai karya seni, jalanan seperti apakah gerangan yang akan menentukan mutu sebuah kota?5

…..

“Karya seni” dalam cerpen di atas bisa saja kita ganti dengan nasionalisme, untuk merujuk kenyataan betapa nasionalisme berada di persimpangan. Ini seperti meneguhkan kekhwatiran sejumlah pihak tentang nasib nasionalisme di tengah transisi demokrasi. Ya, ketakutan nasionalisme berada di persimpangan jalan tersebab berbagai kepentingan. Sebenarnya apa yang ditakutkan? Dengan mengkhawatirkan “nasionalisme (di) persimpangan jalan” secara berlebihan, lagi-lagi tak ubahnya seperti peringatan paradoks yang saya terima di kelas tentang globalisasi lebih dua dasawarsa lalu itu.

Ketahuilah, sebagai paham besar yang merangkum soal bangsa dan negara, tentu saja nasionalisme terletak di tengah lintasan orang ramai, segala bangsa dan kepentingan.

Ketahuilah, sebagai paham besar yang merangkum soal bangsa dan negara, tentu saja nasionalisme terletak di tengah lintasan orang ramai, segala bangsa dan kepentingan. Itu realitas pertama yang perlu disadari sehingga kita tidak takut atau khawatir pada keadaan yang sebenarnya. Nasionalisme hakikatnya memang berada di persimpangan, bahkan ia persimpangan itu sendiri. Sebagai persimpangan, ia akan ditempuh masing-masing orang mau ke mana gerangan. Ada sejumlah jalan seperti “globalitas” dan “lokalitas”, dan seseorang tidak perlu lagi gamang untuk memilih jika ia punya visi; ia bisa menempuh salah satunya atau bolak-balik di antara keduanya. Berbeda dengan zaman “berjoang”, sungguh pun ada dua pilihan, ujung-ujungnya adalah satu, misal yang tercermin dalam pekik heroik,”Merdeka atau Mati!” Atau, yang agak diplomatis,”Kita cinta damai, tapi lebih mencintai kemerdekaan”. Itu zaman ketika situasi memang mengharuskan menempuh kemerdekaan sebagai satu-satunya jalan.

Jauh sebelumnya, nasionalisme Indonesia, kita tahu, justru berkah yang diterima oleh sekelompok elit yang mendapat pendidikan kolonial. Namun, betapa pun mereka memperoleh “pembayangan” bangsa lewat surat kabar dan novel (cerita dan berita) sebagaimana yang diandaikan Anderson, proses pembayangan di akar rumput lebih banyak dalam bentuk “fiksi lisan” berupa cerita rakyat, gosip, ciloteh emak-emak, obrolan warung kopi, dan paling heroik pada orasi politik yang berapi-api model Soekarno atau yang kalem seperti Hatta dan Syahrir. Tapi toh nasionalisme tetap terkukuhkan, bukan bertumpu pada apa yang dicetak, namun dari apa yang dirasakan; rasa senasib-sepenanggungan!

Dalam konteks kesusasteraan, surat kabar dengan “sastra koran”-nya niscaya suatu keunikan yang perlu tetap dimaksimalkan, tapi jalinan komunitas sastra di berbagai tempat dan wilayah (yang rada-rada lisan-tradisional) menjadi piranti yang tidak kalah pentingnya untuk dikembangkan. Pun, otonomi daerah sebenarnya memberi peluang bagi tegaknya literatur lokal, baik dalam pengertian muatan sebuah karya maupun pola-pola pengelolaan litaratur, misalnya dalam distribusi bacaan dan perpustakaan daerah. Penguatan daerah berarti penguatan wilayah, dan ujungnya tentu negara-bangsa. Akan tetapi, apakah itu sudah berjalan, masih jauh panggang dari api, masih transisi.

Di samping itu, jika geo-politik lokal makin menajam dalam mengajukan daya tawarnya pada proyek pemekaran era otonomi-desentralisasi, maka sastra seharusnya juga mempertajam kepekaan untuk melirik lokalitas alternatif yang tidak mainstream. Saya pernah mengajukan soal ini dalam esei tentang siasat para sastrawan dalam lokalitas.6 Yakni, sastrawan yang menulis lokalitas di luar mainstream tempatan. Misalnya, lokalitas Jawa yang umumnya berpusat di kraton dengan anjungan bahasa tinggi (baca: ala Mataraman), diserpih Ahmad Tohari dalam lokalitas Jawa ngapak-Banyumasan. Lahirlah Ronggeng Dukuh Paruk yang tidak mengharamkan bahasa “kasar” semacam “anjing buduk” atau “asu buntung”. Juga latar pedesaan dengan pola pikir masyarakat yang sederhana namun bukannya tanpa power di mana seni kolektif dihidupkan sang ronggeng dengan dukungan penuh masyarakatnya tanpa harus munafik pada harapan terhindarnya kutukan serta beroleh barokah kesuburan. Bandingkan dengan Para Priayi-Umar Kayam yang bersetting Jawa Mataraman yang dianggap terdidik dan agung, tetapi terlihat betapa totalitas “pengabdian” mereka terasa tanggung jika bukan canggung. Meski perbandingan di sini bukan hendak mempersoalkan perkara nilai, baik-buruk, melainkan untuk menunjukkan bahwa lokalitas sastra bukan hanya urusan pusat-mainstream, tetapi juga menemukan ladang yang subur di wilayah-wilayah kultural “pinggiran”.

Ini pula yang berhasil dilakukan Wildan Yatim lewat novel Pergolakan dan kumpulan cerpen Jalur Membenam. Lokalitas yang dihadirkan Wildan menyerpih dari dua kutub mainstream, Batak atau Minang. Ia justru mengangkat lokalitas Tapanuli/Padang Sidempuan yang “bukan” Batak dan “bukan” Minang. Memang, secara administratif wilayah Tapanuli/Sidempuan yang menjadi latar karya Wildan terletak di perbatasan Sumut-Sumbar, namun keberadaannya semacam “enclave budaya” yang memiliki nilai dan tata-caranya sendiri. Ini sekaligus menorehkan perhatian publik pada sesuatu yang terabaikan. Selama ini, jika menyebut Batak atau Minang, seolah tangan-tangan kulturalnya membentang mutlak ke semua kawasan, padahal ada kawasan tertentu yang betapa pun memiliki kesamaan/kemiripan, namun toh juga memiliki perbedaan-perbedaan. Demikian halnya Sidempuan dengan Batak, Minang dengan budaya darek, pesisir dan rantaunya;  Bali Utara yang “berbeda” dengan Bali Selatan, Aceh dengan Gayo-nya atau Cirebon-Indramayu yang “bukan Jawa dan bukan Sunda”. Bisa dilihat pula upaya Toha Mohtar dengan sejumlah karyanya—satu di antaranya novel Pulang—yang menampilkan lokalitas masyarakat sekitar Gunung Wilis yang beraroma pedesaan pada zaman “berjoang”. Ia tidak menggarap kultur arek yang lebih bersifat urban dan dikenal luas di Jawa Timur. Ia tertarik menggarap sesuatu yang tidak dominan, mungkin sama menariknya jika ia menggarap kultur lain khas Jawa Timuran seperti abangan atau Using (Blambangan). Persoalan pusat-pinggiran dalam konteks ini diluruhkan.

Terakhir, saya membaca novel Hans Gagas Tembang Tolak Bala (LKiS Yogyakarta, Mei 2011) tentang reog Ponorogo. Tidak sekedar penampilan reog yang atraktif dan indah, kehidupan di “belakang panggung” yang lebih menantang didedah; gemblak, pesta para jawara, jual-beli jejaka, dan seterusnya. Dengan mengambil reog dan enclave Gunung Lawu, Hans Gagas telah mempertajam varian lokalitas di luar yang selama ini dikenal; Jawa sebagai Jawa, atau (Negara-manca) Mataram sebagai Mataram, seolah di luar itu tidak ada Jawa yang lain atau Mataram yang lain, di luar yang nampak.7

Dalam puisi, lokalitas juga melimpah, menampilkan panorama kultur tempatan, seperti puisi-puisi dari Sumatera Barat, Riau, Jawa Timur, Bali atau Lampung.

Dalam puisi, lokalitas juga melimpah, menampilkan panorama kultur tempatan, seperti puisi-puisi dari Sumatera Barat, Riau, Jawa Timur, Bali atau Lampung. Meski keasyikkan bermain-main dengan yang partikular, kadang membuat penyairnya lupa diri dan meluputkan visi lebih besar: daya tawar partikular atas yang global. Sementara itu, globalitas juga terus mereproduksi wacana yang tak kalah menggiurkan. Realisme magis, mimikri, feminisme, ekologi, diaspora, eksil dan entah apalagi datang silih berganti. Sayangnya, sebagaimana di dalam lokalitas keasyikan kita masih sangat terbatas, pada globalitas posisi kita juga masih banyak sebagai Pak Turut, bukan sebagai sumber asal-usul, atau setidaknya menyumbang segala sesuatu pada wacana yang ada. Kita lebih mengejar apa yang diindoktrinasi oleh globalisasi berbentuk wacana-wacana luar, beberapa di antaranya instan dan partisan. Ah, Indonesia selalu merayakan fase di mana wacana dijadikan trend sesaat, life style, bukan trendsetter!

4

PADA akhirnya saya sampai pada renungan: jika globalitas menyempitkan dunia lewat distribusi benda-benda, komunikasi dan informasi sejagad; lokalitas pada hakikatnya upaya meluaskan dunia yang sempit (terbatas) dengan menyuguhkan kompleksitas dan merengkuh universalitas. Sebuah karya sastra yang memuat unsur lokalitas, katakanlah istilah daerah/etnik tertentu, akan dimengerti publik yang lebih luas bukan soal keterangan kosa kata atau catatan kaki, melainkan sejauhmana karya itu berbicara dengan “bahasa universal” (betapa pun ini akan berhadapan dengan sastra kontekstual, tapi itu lain soal). Jika seseorang menulis dalam sastra nasionalnya (dalam konteks kita, bahasa Indonesia), maka perangkat utamanya pertama-tama adalah bahasa nasional itu sendiri. Hanya dengan bahasa “lingua-franca” itulah sastrawan dengan lokalitas Minangkabau misalnya, bisa dipahami pembaca Jawa atau Papua, dan sebaliknya, dan seterusnya.

Jika globalitas menyempitkan dunia lewat distribusi benda-benda, komunikasi dan informasi sejagad; lokalitas pada hakikatnya upaya meluaskan dunia yang sempit (terbatas) dengan menyuguhkan kompleksitas dan merengkuh universalitas.

Itu artinya, seorang pengarang mesti ikut aturan main dan konvensi bahasa nasionalnya—tentu tanpa menutup kemungkinan adanya lisensi poetika.  Yang tidak kalah penting adalah menyangkut makna dan nilai-nilai yang mesti juga berkapasitas universal. Sebab, sebuah karya sastra bukan hanya sebatas dimengerti secara bahasa, namun juga dirasakan makna kehadirannya. Tugas seorang pengarang yang memiliki lokalitas adalah menghadirkan suasana, atmosfir dan aksentuasi lokalnya sebaik-baiknya. Artinya, secara bahasa lokalitas Sunda, Dayak atau Bugis sudah dibungkus dalam bahasa Indonesia, namun secara estetika tidak menghilangkan “ruh” lokalitas berupa nilai-nilai dan keunikannya masing-masing. Dalam konteks inilah, “negara” (diwakili bahasa persatuan) bertemu dengan “bangsa” (diwakili muatan lokal, tanpa harus pakai embel-embel “puncak-puncak kebudayaan daerah”) sehingga menjadi sahihlah nasionalisme negara-bangsa!

Meski bagaimanapun, ingat, nasionalisme hanyalah alat, sebuah paham, bukan tujuan. Tentu saja nasionalisme meminimalisir friksionalitas, menyederhanakan segala paham, untuk menyatukan semua kehendak. Di sini menjadi paradoks, bahwa nasionalisme yang mengakui lahirnya sebuah bentangan wilayah dengan segala isinya secara luas, namun juga meringkus segala sesuatu tanpa tedeng aling-aling: istana-istana ditutup, pangeran hilang suara, dan tidak mendapat tempat. Itulah sebabnya, negara menjadi problematis ketika wilayah di daerah kehilangan junjungannya, sebab berkiblat pada junjungan yang satu: bertanah air satu, tanah air Indonesia. Meskipun tersirat bukan satu-satunya, sebagaimana diperkuat Bhineka Tunggal Ika, toh kekuasaan telah membuatnya tunggal semata. Kasus perpecahan Kraton Solo, proses alot Undang-undang Keistimewaan Yogya, penolakan masyarakat adat pada tambang dan perusakan alam, dan seterusnya, adalah akumuluasi dari ketiadaan eksistensi kekuasaan lokal. Puncak dari ketiadaan eksistensi budaya lokal yang beragam terlihat dari rumusan kebudayaan nasional, sebagai “puncak-puncak kebudayaan daerah” itulah. Apa yang disebut sebagai “puncak” sungguh problematis, karena hanya mengambil hal-ihwal yang gampang tampak, melupakan yang mungkin tak nampak atau tersembunyi. Bahkan nasionalisme sebenarnya problematis tidak hanya ketika menghadapi yang global, namun juga unsur yang membentuk dirinya sendiri. Misalnya bahasa persatuan, Bahasa Indonesia, tidak jarang menutup bahasa daerah untuk menjalankan peran maksimalnya.

Kini, persimpangan nasionalisme itu makin besar, ramai, semarak. Di sana massa dari berbagai elemen berkumpul, meneriakkan yel-yel dan pilihannya. KFC bersanding dengan Warung Ndeso; McDonald berhadapan dengan Mak Donal, sehingga pilihan adalah keniscayaan. Di tengah persimpangan besar itulah sastra mesti ambil bagian. Sebagian sastrawan mengambil jalan pulang, merengkuh lokalitas tempatan di wilayah masing-masing. Namun, ada pula yang menempuh jalan lempang untuk masuk ke dunia global dengan meneruka latar “negeri-negeri asing”. Sebagian bertahan di persimpangan itu, menyerap realitas urban atau kehidupan kota besar. Sebagian bolak-balik di antara keduanya. Apa pun, yang terpenting bukan lagi soal ia memilih jalan, namun cara ia berjalan dan konsistensinya untuk merasa nyaman dan intim dengan jalan yang ia tempuh. Jika tidak, seluhur apa pun yang diniatkan dari lokalitas, tetap saja hanya tempelan lantaran hilangnya keintiman dan penghayatan terhadap lokalitas itu sendiri. Tidak kalah banyak pula karya-karya berpretensi modern, yang dianggap global, tapi tidak bunyi sebab hanya pengulangan dari yang sudah ada atau hasrat untuk dianggap lebih nge-Eropah!

Kini, dan selamanya, kita ditakdirkan untuk berjaga di dua kutub penuh gairah ini: lokalitas, globalitas, bertarung dengan cerita dan realitas!**


* ) Pokok pikiran esei ini pernah saya sampaikan dalam Seminar “Nasionalisme di Persimpangan Lokalitas dan Globalisasi” yang diadakan Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 30 Mei 2012. Saya tulis ulang dengan revisi yang signifikan.

1.) Lihat  Jurnal Cerpen Indonesia edisi 08/2007 dan Perayaan Kematian Liu Sie (Sekumpulan Cerita Lokal) editor Raudal Tanjung Banua & Hairus Salim HS (Tikar Publishing, 2011).

2.) Lihat esei saya, “Lokalitas dalam Lokalitas”, Harian Haluan,  20 Maret 2011.

3.) Emha Ainun Nadjib, Terus Mencoba Budaya Tanding (Pustaka Pelajar, 1995), pengantar Halim  HD.

4.) Lihat Henk Schulte Nordholt & Gerry van Klinken, Politik Lokal di Indonesia (YOI, 2007). Juga karya Gerry yang lain, Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan  Demokratisasi di Indonesia (YOI, 2007).

5.) Lihat “Kota-kota Kecil Penyanggah Kota Kecil” (Jawa Pos Minggu, 7 Maret 2010).

6.) Lihat “Lokalitas dan Siasat Sastrawan” (Lampung Post, 2011) versi lain dari esei “Lokalitas dalam Lokalitas”.

7.) Pembacaan ini saya tulis dalam pengantar diskusi “Membaca Tembang Tolak Bala” di i:Bokoe Yogyakarta, 24 Desember 2011.

Jauh sebelum Nusa-Antara ini berbentuk negara-bangsa dan Bahasa persatuannya belum lagi dirumuskan, sastra populer dalam bahasa lingua-franca Melayu Rendah sudah memulai debutnya memenuhi hasrat literasi orang banyak. Memang, di sisi lain muncul lebih awal khazanah Sastra Melayu Klasik yang bagi sebagian pihak dianggap tonggak awal lahirnya sastra Indonesia. Sebutlah Hikayat Abdullah karya Abdul Kadir Bin Munsyi yang manuskripnya berhuruf Jawi sudah selesai tahun 1849. Begitu pula karya-karya Hamzah Fansuri yang digubah dalam abad ke-16 dianggap A. Teeuw memiliki rintisan syair modern. Akan tetapi saya beranggapan karya Melayu Klasik tetaplah Melayu Klasik, alih-alih sastra daerah sebagaimana suluk Ronggowarsito atau kabanti Muhammad Idrus Kaimuddin di Buton .

Singkat hikayat, sebelum “sastra kanon” yang dengan hormat kita sebut sastra Indonesia modern lahir, pada tahun 1875 sudah muncul roman Lawah-Lawah Merah yang menandai tonggak Kesusasteraan Melayu Rendah.1 Penamaan ini merujuk realitas penggunaan bahasa Melayu Pasar dalam pergaulan sehari-hari, sehingga ada yang menyebutnya bahasa Melayu Kerja (untuk membedakannya dengan Melayu-Sekolah, yang formal). Semua golongan masyarakat, mulai pribumi, Belanda totok, peranakan Tionghoa dan Indo, menggunakan bahasa ini. Otomatis, ketika digunakan sebagai bahasa tulis, para penulisnya juga berasal dari berbagai latar belakang etnik, bangsa dan Budaya.

Melihat pemakaiannya yang luas, Pramoedya Ananta Toer, seperti biasa, memiliki kemampuan menamainya dengan ungkapan lebih sublim: Sastra Lingua-Franca.2 Potensi lingua-franca inilah yang hendak direngkuh kolonial Belanda, tapi dari aspek Bahasa Melayu Tinggi, sembari menolak realitas lingua-franca Melayu Rendah—demi politik bahasa yang akan menyatukan daerah jajahan, dengan agen kaum terpelajar.

Munculnya Penerbit Balai Pustaka (BP)  menandai proyek ini, dengan produk pertamanya Azab dan Sengsara Seorang Gadis (1919) karya Merari Siregar.3 BP juga mempunyai majalah dwi-mingguan bernama Pandji Pustaka dengan rubrik andalan “Memajukan Kesusasteraan” asuhan Sutan Takdir Alisjahbana (STA). Sejak itu, jalur literasi Indonesia bersimpang dua: satu bertahan dengan bahasa Melayu Rendah yang produknya digolongkan sebagai sastra populer, dan kedua sastra Melayu Tinggi sebagai representasi bahasa kaum terpelajar, intelektual dan mengandung nilai keindahan yang dianggap menitis dalam sastra Indonesia modern (untuk mempermudah pembahasan saya sebut sebagai sastra non-populer).

Peranan Pemuda

Para pemuda terpelajar-nasionalis kemudian “mengambil-alih” proyek kolonial ini. Tentu tanpa mengabaikan bahwa gagasan yang sama, dalam waktu yang sama atau mungkin lebih awal, juga sudah berkecambah di benak mereka. Tapi apa pun, “proyek” kolonial mempercepat atau mempertegas upaya “pengambil-alihan”. Tak pelak, para pemuda menjadikannya sebagai proyek kebangsaan yang memunculkan produk sosial-budaya-politik Sumpah Pemuda, Oktober 1928. Sejak itu, disadari atau tidak, simpangan sastra populer dan sastra non-populer kian menajam, oposisi lingua-franca Melayu Rendah vs Melayu Tinggi kian menjadi (sekalipun dalam kajian cultural-studies belakangan tak ada batas-batas yang jadi halangan).

Sumpah Pemuda yang berhasrat menjunjung tinggi bahasa persatuan (Bahasa Indonesia) serta kolonialis Belanda yang menyokongnya di satu sisi—belakangan diketahui setengah hati—membuat dunia literasi akhirnya merujuk penuh bahasa lingua franca ala Melayu-gedong. Balai Pustaka sendiri sebenarnya bukan hanya institusi yang mereproduksi standar estetika sastra, namun juga menyasar, jika bukan menyensor, sisi ideologis sebuah karya. Itulah misalnya yang terlihat dari dua karya Abdul Muis. Menurut C.W. Watson (via Jakob Sumardjo, 2004: 32), novelet Abdul Muis Saidjah (1913) yang ditulis dalam bahasa Melayu Rendah, tidak pernah dilirik Balai Pustaka untuk diterbitkan. Sebaliknya, novelnya yang sudah ditulis dalam Bahasa Melayu Tinggi, Untung Surapati, juga ditolak karena berisi kisah pemberontakan.

Contoh lain adalah ketika STA diterima bekerja di BP, konon ia langsung disukai pimpinan BP, Dr. Drewes, karena bahasa Indonesia STA dianggap kebelanda-belandaan (meskipun bahasa novel-novelnya sangat ke-Minangkabau-an). Ini bagian upaya Belanda untuk mengikis pengaruh gaya bahasa Minangkabau yang dominan dalam bahasa Melayu Tinggi, khususnya melalui buku-buku terbitan BP. Selain menyukai bahasa Melayu beraroma Belanda, pejabat BP juga merekrut redaktur dari etnik non-Minangkabau seperti H.B. Jassin (Gorontalo), L.K. Bohang (Minahasa)  dan Achdiat Kartamihardja (Sunda).4 Mereka lupa bahwa STA adalah juga keturunan Minangkabau!

Sampai di sini, para pangreh praja kebudayaan Belanda berhasil mengendalikan, atau setidaknya meminimalisir kehadiran “bacaan liar” (sebutan untuk sastra Melayu-Rendah) dan “benih perlawanan” (istilah saya untuk visi ideologis teks sastra) dengan menekankan pemakaian bahasa Melayu Sekolah sambil terus membina kerjasama dengan pengarang non-populer, tanpa sadar sebagai “bunuh diri politik”. Dalam prosesnya kemudian, Balai Pustaka pun menjadi alamat kritik karena dianggap mapan serta perpanjangan tangan kolonial. Armjin Pane dan Amir Hamzah, termasuk pegawai kesayangan BP, STA, pada tahun 1933 lalu mendirikan institusi alternatif: Pujangga Baru. Wadah ini dianggap lebih membebaskan, baik dalam hal teknis pengelolaan penerbitan, maupun pemakaian gaya bahasa dalam tiap karangan yang diterbitkan.5

Akibat rentetan peristiwa itu, pengguna Bahasa Melayu Rendah menyusut hanya di kalangan Orang Tionghoa atau Peranakan saja, namun mereka masih terus melanjutkan profesi kepengarangan dengan percaya diri sehingga karya mereka kemudian dikenal sebagai Sastra Peranakan Tionghoa. Lebih dari itu, bahasa Melayu Rendah menurut saya sudah menjalankan fungsi oposisinya dengan baik, sekalipun perannya telah menyusut. Ibarat lilin yang membuka jalan terang meski dengan tubuh hancur.

Apa lacur, bahasa Melayu-Rendah yang tinggal sebatas bahasa Peranakan itu pun akhirnya “punah” pasca Peristiwa 65. Salah satu penyebabnya ialah Keputusan Presiden Soeharto tentang pelarangan bahasa/aksara Tionghoa dan pembubaran sekolah Tionghoa (1967). Bukan hanya bahasa etnik yang bisa punah, bahasa lingua-franca juga bisa menyusut untuk kemudian lenyap. Peristiwa 65 tidak hanya menghilangkan tubuh manusia, melainkan juga bahasa manusia, sekaligus menjadi titik nadir perjalanan sastra Indonesia modern (non-populer), dengan dua simpangan pula—tanpa mengabaikan adanya simpangan lain. Yakni sastrawan yang berada di tubuh Lekra dan sastrawan Manifes Kebudayaan—serta sastrawan lain yang netral atau tak berkubu, semisal Rendra atau Ajib Rosidi. Kita tahu dalam banyak kajian, karya sastrawan Lekra kemudian dilarang tampil dan para pelakunya banyak yang menjadi eksil tak bisa pulang.

Bagaimana dengan sastra popular Indonesia pasca-65? Tidak ada yang menyinggung nasibnya sama sekali.6 Betapa pun sepanjang perjalanannya sejak awal abad ke-19, Bahasa Melayu Pasar telah melahirkan banyak karya dengan berbagai ragam gaya dan fenomena. Selain karya-karya pada periode awal Sastra Melayu Rendah (1875-1882),  juga ada kisah-kisah per-nyai-an (1900-1924), sastra Peranakan Tionghoa (1920-1966), Roman Pergaulan (1938-1941), Roman Medan atau Roman Picisan (tahun 1930-1950) di samping cerita rakyat (fabel atau legenda) yang ditulis berdasarkan selera masyarakat kota. Kesemuanya itu menjadi antitesis dari bahasa dan sastra Indonesia modern yang mapan dan tertib.

Bahasa dan Sastra tak Berumah

Berbagai macam nama yang disematkan pada masa kelahiran hingga pertumbuhan sastra populer kita, apakah sastra Melayu Rendah, Melayu Pasar atau Lingua Franca, sebenarnya menunjukkan tiadanya “rumah kebangsaan” buat mereka. Tidak ada rujukan tempat dan alamat yang jelas menyertai penyebutan itu. Dalam batas tertentu ini berbanding terbalik dengan sastra non-populer yang beroleh rumah kebangsaan dari Balai Pustaka dan dilegitimasi oleh peristiwa Sumpah Pemuda.

Ada pun sastra berbahasa Melayu Rendah dan sebangsanya, sejak awal tidak memiliki tempat dan alamat pasti. Mungkin satu-satunya nama yang mengikat secara tempat adalah Roman Medan. Ini merujuk pada perkembangan sastra popular (meliputi roman, drama, juga komik) yang marak sekitar tahun 50-an di Kota Medan. Akan tetapi itu pun dalam konteks pinggiran (pheripery). Medan yang menjadi kota besar orang Melayu, sekaligus kota terbesar kedua di Indonesia, dianggap berada di bawah Jakarta dalam hal capaian kebudayaan.

Sebutan Roman Medan itu (kadang disebut juga Roman Picisan) jelas untuk merendahkan, hal yang membuat Hamka dan pegiat seni di Medan mencoba melawan. Hamka yang telah ikut meramaikan sastra periode Roman Pergaulan, mencoba mendudukan perkara ini dari persfektif kebudayaan nasional.7 Nasib Roman Pergaulan sendiri, yang sejatinya menyusupkan cita-cita kemerdekaan,8 justru lenyap dari pembicaraan.

Itu satu potret yang menyiratkan bahwa sastra populer sejak awal masa kelahirannya sampai berkiprah sepanjang hampir dua abad, tidak memperoleh pengakuan, hal yang kemudian menempatkan pandangan noise terhadap kehadirannya. Seolah-olah sastra populer bebas dari pergulatan, yang tidak memiliki akar tradisi dan visi sama sekali. Pemahaman ini berlanjut sampai sekarang, sehingga karya sastra popular dianggap sepenuhnya lahir dari kuasa Dewa Industri yang berideologikan hiburan dan uang. Saya kira, kita perlu menyadari akar historisisme sastra popular (di) Tanah Air untuk melihat keberadaannya yang tidak serta-merta, melainkan berproses sedemikian panjang. Periode ini boleh disebut sebagai masa perumusan dan berkecamuknya identitas kebangsaan.

Dengan menyadari ini, kita tidak akan menafikan munculnya visi-visi fundamental yang menyeluruh dari berbagai produk kebudayaan. Peran sastra populer di masa itu berhasil mengakomodasi bahasa pasar/pergaulan menjadi bahasa tulis (cetak) yang memunculkan bahasa (sastra) sebagai salah satu medium pembentukan (pembayangan bangsa) ala Ben Anderson. Sebab, dunia tulis inilah kemudian melahirkan deretan jurnalis dan memunculkan penerbitan pers yang sangat signifikan dalam penyemaian benih nasionalisme dan pergerakan.

Para wartawan yang turun ke lapangan, selain menulis dalam bentuk laporan atau berita, juga menulis cerita sebagai bentuk persaksian sehingga banyak di antara wartawan yang sekaligus juga sebagai pengarang, jika kata sastrawan dianggap terlalu mentereng. Konsepsi “fakta-fiksi” yang mengemuka dalam sastra mutakhir kita atau “ketika jurnalisme dibungkam sastra harus bicara” ala Seno Gumira Ajidarma sudah ada sejak dulu.

Karena itulah kita masih menemukan karya-karya sastra popular yang memiliki aktualitas hingga hari ini seperti Hikayat Siti Mariah, Hikayat Kadiroen, Student Hijo, Pacar Merah Indonesia, dan seterusnya. Bahkan bisa dikatakan, kesemarakkan kesusasteraan Melayu Rendah maupun sastra Peranakan Tianghoa yang berbarengan dengan tumbuh-kembangnya dunia pers itu, membuat Belanda merasa perlu mengimbanginya dengan menciptakan “institusi” bahasa resmi yang, langsung atau tidak, membuka jalan bagi lahirnya bahasa Indonesia dan sastra non-populer Tanah Air.

Pertanyaannya kemudian: bagaimana signifikansi sastra popular kita sekarang? Masihkah ia memuat ideologi dan visi kebangsaan, seperti pada masa dahulu, atau tak lebih serupa musik dangdut yang berpotensi besar tapi berakhir di panggung dan label industri?

Sedang dengan sastra non-populer pun kita enggan “berbagi”: terlalu banyak kepentingan yang membuatnya mampus dikoyak-koyak sepi—apatah lagi sastra popular yang menyasar pasar cum selera massa. Walahu’alam bissawab.


Catatan:

1 Ini merupakan roman terjemahan karya Pont Jest, pengarang Prancis, yang dikerjakan dalam Bahasa  Melayu Rendah oleh H.D. Wiggers, ayah pengarang Melayu Rendah terkenal FDJ Pangemanann . Lihat Jakob Sumardjo, Kesusasteraan Melayu Rendah Masa Awal (2004: 2)

2 Katrin Bandel, “Kesastraan Melayu Tionghoa dan Kebangsaan Indonesia”, Sastra, Nasionalisme, Pascakolonialisme (1013: 29)

3 Jakob Sumardjo, ibid (2004: 1)

4 Subagio Sastrowardoyo, “Pendahuluan” dalam Bunga Rampai Kenangan pada Balai Pustaka (1992: 12)

5 Lihat Keith Foulcher, Pujangga Baru, Kesusasteraan dan Nasionalisme di Indonesia 1933-1942 (1991: 18).. Armjn Pane misalnya mengkritik karya terbitan Balai Pustaka terlalu officieel (kaku, resmi). Untuk kerjasama penerbitan tetap dilakukan dengan perusahaan milik orang Belanda, Kolff & Co, namun dianggap sebagai pihak yang kooperatif.

6 Pada November  2013 Penerbit Marjin Kiri, menerbitkan buku Wijaya Herlambang, Kekerasan Budaya Pasca 1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme Melalui Sastra dan Film, namun tidak dibicarakan di situ nasib sastra popular, terutama yang berasal dari Peranakan Tionghoa.

7 Lihat Marije Plomp, “Pusat Roman Picisan dan Pusat-Pusat yang Lain; Kehidupan Budaya di Medan 1950-1958” dalam Jennifer Lindsay dan Maya H.T. Liem (penyunting), Ahli Waris Kebudayaan Dunia, Menjadi Indonesia 1950-1965 (2011: 429)

8 Lihat Sudarmoko, Roman Pergaulan (2008: 3)