Tionghoa

ASAP putih meliuk usai Liong Kwo Tjun menyentuhkan ujung Hio di atas nyala lilin. Semerbak harum cendana menyergap indra penciuman siapa saja yang berada di ruang sembahyang. Tjun, begitu dia dipanggil, berjalan menuju satu per satu pintu dan berdiri di depannya. Di sana ada tiga pintu. Pintu paling barat untuk pengikut Konghucu. Bagian tengah untuk penganut Tao dan paling Timur untuk pengikut Buddha. Pada setiap pintunya Tjun berhenti sejenak dan mengatupkan tangan. Bibirnya bergetar merapal doa.

Pada pintu terakhir, tepatnya pintu masuk agama Buddha, Tjun berbalik badan dan berjalan menuju teras paling barat. Dia berhenti tepat di depan Altar. Di sana dia menancapkan tiga hio berwarna merah lantas merapal doa lagi. Kata Tjun, itu salam untuk Tian/Tuhan. Sebelum melakukan ritual apapun, warga Tionghoa biasanya berdoa pada Tian. Tian berarti yang mulia dan menempati kedudukan paling atas. Maka, altarnya diletakkkan di teras klenteng dan menghadap ke luar. Tujuannya agar Asap Hio bisa sampai ke atas berikut rapalan doa yang dipanjatkan.

Usai berdoa, Tjun berjalan memasuki pintu masuk paling barat dan melakukan ritual yang sama: menancapkan tiga hio berwarna merah ke altar Dewa Penjaga lantas berdoa. Begitu seterusnya hingga dia berada di depan altar Hok Tik Tjing Sien atau Dewa Bumi (Dewanya para petani).

Seperti bertamu ke rumah orang, bertamu ke klenteng juga harus menjaga kesopanan. Tidak boleh berkata kotor, apalagi berkelahi. “Itu tuan rumah di klenteng ini,” katanya menunjuk patung Hok Tik Tjing Sien.

Dewa Bumi berwujud orang tua berjenggot panjang, berjubah merah, dan tersenyum. Dikatakan dalam buku 600 Tahun Pelayaran Muhibah Zheng He (262 Tahun Tay Kak Sie) pada 2005 lalu, Dewa Bumi memiliki tugas menjaga panen palawija lancar serta manusia dan ternak hidup sejahtera. Namun seiring perubahan zaman, tugas Dewa Bumi semakin kompleks. Urusan pemerintahan termasuk melindungi keamanan desa, ketenteraman rumah dan kuburan, gunung, lembah, hingga tumbuhan juga menjadi tanggung jawabnya. “Kebanyakan warga Tionghoa di Kudus kan petani. Jadi pemilihan dewa disesuaikan dengan warganya. Tak heran di setiap klenteng memiliki dewa berbeda-beda tergantung masyarakat atau pemilik klentengnya,” katanya.

Dewa Bumi memiliki tugas menjaga panen palawija lancar serta manusia dan ternak hidup sejahtera.

Tjun, warga Tionghoa yang juga menjadi penasihat di Klenteng Hok Hien Bio mengaku tidak banyak warga Tionghoa yang datang ke klenteng. Klenteng lebih sering sepi, kecuali ada acara tertentu, seperti Bee Gwee, Ciswak, atau Imlek. Kadang-kadang ada yang datang untuk berkomunikasi dengan dewa.

Ya, dewa juga bisa berkomunikasi dengan manusia. Begitu sebaliknya. Komunikasi ini biasa dilakukan ketika sulit menentukan pilihan. Maka, biasanya warga Tionghoa datang ke klenteng dan mencoba melakukan ritual pak pwee atau pakpoe.

Penasaran dengan ritual ini, saya pun mencoba melakukan komunikasi dengan Dewa Bumi. Dipandu Tjun, saya memulainya dengan meminta izin Tian. Saya tancapkan tiga hio berwarna merah ke altar Tian lantas meminta izin.

Menancapkan hio juga ada aturannya. Badan harus tegak. Hio juga harus tegak lurus. Saat menancapkan hio, disarankan untuk sedikit membungkuk sebagai tanda hormat.

Pemilihan jumlah hio juga ada maksudnya. Hal ini disesuaikan dengan kepercayaan masing-masing orang. Namun biasanya berjumlah ganjil. Bisa satu, tiga, hingga kelipatannya. “Masalah jumlah ini memang ada filosofinya. Ada maknanya. Jadi tergantung individu masing-masing. Ada yang cukup tiga, ada yang sampai ratusan. Tergantung kebutuhan dan keperluan. Kalau saya biasanya tiga. Yang ganjil lebih mantep,” katanya. Usai menancapkan hio, saya mohon izin dengan menyebut nama dan mengutarakan maksud.

Sebelum bertemu Dewa Bumi, saya bertemu dengan Dewa Penjaga terlebih dahulu. Altarnya terletak persis di depan pintu masuk utama bagian barat. Maka setelah menancapkan hio, saya baru menemui Dewa Bumi.

Altar Dewa Bumi di Klenteng Hok Hien Bio cukup mewah. Berbeda dengan Dewa Penjaga. Altar Dewa Bumi berbentuk rumah mini berbahan kayu. Penuh ukiran dan tampak mewah. Tjun sendiri tidak mengetahui makna ukiran itu. Namun terlihat ada beberapa bentuk hewan (saya tidak yakin bentuknya. Mungkin singa, macan, atau semacamnya). Ada juga ukiran bunga dan tulisan mandarin. Di tengah rumah, ada patung Dewa Bumi dan dua patung lainnya. Di altar juga terlihat beragam ornanem berwarna merah, seperti lilin, tempat hio, bendera dengan tulisan mandarin, hingga pak pwee atau pakpoe. Pak pwee ini terbuat dari bambu yang didesain menyerupai bentuk hati. Pak pwee jumlahnya sepasang. Kegunaannya untuk berkomunikasi dengan dewa.

Altar Dewa Bumi di Klenteng Hok Hien Bio cukup mewah. Berbeda dengan Dewa Penjaga. Altar Dewa Bumi berbentuk rumah mini berbahan kayu. Penuh ukiran dan tampak mewah.

Sesuai arahan Tjun saya mencoba berkomunikasi dengan Dewa Bumi. Setelah meminta izin, saya diminta menunggu beberapa menit. Diyakini Tjun, dewa tidak langsung hadir setelah dimintai izin. Maka setelah dua menit berlalu, saya baru bisa melakukan ritual pak pwee.

Caranya cukup mudah. Yakni dengan melempar pak pwee ke tanah. Dari lemparan ini akan terjadi beberapa kemungkinan. Kemungkinan itu, menurut Tjun sesuai dengan konsep Yin Yang.

Tjun menjelaskan ada empat posisi pak pwee usai dilempar. Pertama dua tertelungkup yang artinya dewa tidak setuju. Kedua posisi dua terlentang artinya dewa tertawa atau diartikan bisa ya atau tidak (terserah). Ketiga satu terlentang, satu tertutup yang artinya setuju. Terakhir, salah satu atau dua-duanya berdiri tanpa bersandar pada apapun. Itu artinya akan terjadi hal yang mengejutkan.

Langkah pertama, saya meminta izin kepada dewa. Setelah meminta izin, saya diminta menunggu. Menurut keterangan Tjun, dewa tidak langsung hadir. Maka setelah dua menit berlalu, barulah saya memutar pak pwee di atas hio yang dipercaya umat Tionghoa sebagai alat penyampai maksud. Setelahnya pak pwee saya lempar ke tanah. Tujuannya untuk mengetahui dewa berkenan berkomunikasi dengan saya atau tidak. Beruntung, pak pwee lemparan saya dalam posisi satu terlentang dan satu tertutup. Itu artinya saya diterima. Saya berlanjut dengan empat pertanyaan. Setiap pertanyaan, saya harus izin dulu pada Dewa Bumi dengan menyebut nama dan pertanyaan kemudian memutar pak pwee di atas hio persis seperti langkah pertama tadi. Dari pertanyaan yang saya ajukan, ada yang disetujui, ada yang tidak disetujui, dan ada pula yang ditertawai.

Beruntung, pak pwee lemparan saya dalam posisi satu terlentang dan satu tertutup. Itu artinya saya diterima.

Tjun mengatakan bahwa pak pwee ini harus dilempar oleh orang yang ingin meminta bantuan kepada dewa. Tidak bisa diwakilkan. Pak pwee juga tidak boleh digunakan lebih dari tiga kali untuk pertanyaan yang sama. Alternatifnya bisa menggunakan pertanyaan lain. Dan yang paling penting, tidak boleh memaksanakan kehendak. Sebab ada kalanya dewa tidak mengizinkan, namun umat memaksa ingin mendapat persetujuan. Hal ini, menurut Tjun menyalahi aturan penggunaan pak pwee.

Selain pak pwee, ada juga ramalan nasib di klenteng ini. Namanya Ciamsi. Ciamsi berupa batang bambu yang digunakan untuk meramal nasib. Batang bambu itu diletakkan di wadah dan diberi nomor. Jumlahnya sekitar 100 batang. Cara penggunaannya dikocok untuk mengeluarkan batang bambu yang sudah diberi nomor tadi. Batang bambu yang keluar itulah yang kemudian disesuaikan dengan syair-syair yang dibacakan oleh Biokhong (penjaga klenteng) sebagai jawaban ramalan. Selain warga Tionghoa, banyak orang Jawa yang melakukan ritual ini. “Banyak yang meminta saya untuk membacakan Ciamsi. Baik Konghucu, Tao, Buddha, Katolik, hingga Islam,” kata Chudori, Biokhong asli Jawa. Kata Tjun, banyak yang cocok dengan ramalan Ciamsi.

Selain Dewa Bumi, di klenteng ini juga memiliki dewa lain, seperti Makco Kwan Iem Poo Sat (Dewi Welas Asih), Dewa Pengobatan Po Seng Tay Te atau Paw Shen Ta Ti dan beberapa dewa lain. Karena menjadi tempat peribadatan umat Tridharma (ajaran Taoisme, Buddhisme, dan konfusianisme), maka selain dewa dalam ajaran konfusianisme juga ada dewa dalam ajaran Buddhisme dan Taoisme.

Siang itu, Tjun memang sengaja sembahyang di kota kelahirannya. Meski sudah tinggal di Semarang, sepekan sekali, Tjun menyempatkan berkunjung ke Kudus. Selain mengurus pekerjaan, dia juga sembahyang di Klenteng Hok Hien Bio. “Banyak yang cocok dengan klenteng ini, termasuk saya,” kata salah satu penasihat di Klenteng Hok Hien Bio.

Baca juga: Kontestasi Politik Identitas Golongan Tionghoa Muslim

 

Lampion dan Altar  

LAMPION berwarna merah terpasang. Di depan altar, buah-buahan seperti pir, jeruk, apel tertata rapi. Terlihat dua lelaki bersusah payah menggeser lilin berukuran jumbo. Tamu klenteng sudah berdatangan. Ada yang dari Semarang, Jakarta hingga Sumatra.

Sore itu, pada Januari 2017 klenteng Hok Hien Bio ramai. Pengurus klenteng keluar masuk untuk menyiapkan acara Bee Gwee. Bee Gwee sendiri adalah ritual untuk menghormati Dewa Bumi. Biasanya acara ini diselenggarakan sebelum perayaan Imlek.

Bambang Goenarto atau Go Tjwan Bing, pengurus klenteng sekaligus ahli feng shui yang saat itu masih hidup mengatakan, jika perayaan Bee Gwee dilaksanakan di depan klenteng. Kata Bambang, Dewa Bumi tidak mengizinkan ada arak-arakan. Padahal umumnya perayaan Bee Gwee dilaksanakan di luar klenteng dengan mengarak tandu dewa dan atraksi liong-liong. “Dewa mintanya begitu. Kali ini agak berbeda,” katanya kala itu.

Kata Bambang, Dewa Bumi tidak mengizinkan ada arak-arakan. Padahal umumnya perayaan Bee Gwee dilaksanakan di luar klenteng dengan mengarak tandu dewa dan atraksi liong-liong.

Untuk mengetahui Dewa Bumi berkenan atau tidak, Bambang sebelumnya berkomunikasi dengan dewa. Kata Bambang, untuk berkomunikasi dengan dewa, ada ritualnya tersendiri. Namun Bambang tidak menjelaskan secara detail prosesinya.

Dalam berkomunikasi dengan dewa, Bambang mengaku tidak selalu berhasil. Ada kalanya gagal. Kegagalan ini biasanya karena tidak konsentrasi, keadaan kurang bersih, dan tidak sunggung-sungguh. Selama tidak fokus, komunikasi tidak bisa mulus. “Dalam Islam, tahajud menjadi salah satu cara bekomunikasi dengan Allah. Kadang bisa berkomunikasi kadang tidak. Lagi-lagi tergantung hati. Nah, dalam berkomunikasi dengan dewa juga demikian,” katanya.

Bambang lahir di Kudus, 14 Mei 1956 dan meninggal pada 2018 lalu itu memang menjadi salah satu ahli Feng Shui di Kudus.

Menurut Bambang, Feng Shui adalah ilmu alam. Feng berarti angin dan shui berarti air. Namun feng shui bisa juga dikatakan sebagai ilmu topografi Tionghoa. Bisa pula dikatakan sebagai ramalan dalam perhitungan Tionghoa.

Lelaki bershio monyet api ini mengatakan bahwa Feng Shui tidak sebatas pada pengaturan arah atau tata letak bangunan. Namun bisa diterapkan untuk menentukan hari baik, jodoh, percintaan, rumah tangga, peruntungan, hingga pemakaman. Lebih luas Feng Shui juga bisa digunakan untuk menentukan karir, perlindungan, dan keselamatan diri. Orang Jawa menurut Bambang, juga melakukan ritual serupa. Salah satunya dalam menentuan hari baik.

Lebih luas Feng Shui juga bisa digunakan untuk menentukan karir, perlindungan, dan keselamatan diri.

Maka sebagai keturunan Tionghoa Jawa, begitu dia menyebut dirinya, Bambang selalu menyocokkan hitungan Jawa dan Feng Shui ketika ada orang yang meminta untuk dicarikan hari baik.

Dalam kesempatan itu, saya meminta Bambang membaca karakter dan peruntungan saya. Pertama-tama, Bambang menanyakan tanggal lahir, bulan, dan tahun kelahiran saya untuk menentukan shio. Dalam dunia Feng Shui dikenal dengan istilah bazi. Bazi dilakukan dengan membaca karakter, keuangan, kesehatan hingga karir seseorang dengan menggunakan sifat atau kepribadian seseorang.

Setelah membaca karakter, Bambang memberi beberapa petunjuk tentang karir. Dia juga memberi wejangan agar kehidupan saya semakin baik.

Untuk jodoh, Bambang juga melakukan hal yang sama. Bedanya hasil hitungan akan dicocokkan dengan shio pasangan. Kemudian baru diketahui cocok atau tidak (sial: jiong: ciong).

Jika cocok, tentu saja hubungan bisa berlanjut ke pernikahan. Jika jiong, ada dua pilihan. Pertama tidak dilanjutkan karena terlalu beresiko. Bisa juga dilanjutkan namun harus melalui ruwatan atau Ciswak. “Kalau mau lanjut, memang harus buang jiong dulu. Tetapi kalau jiongnya terlalu berat, saya sarankan tidak usah melanjutkan pernikahan. Karena beresiko,” katanya.

Dia mengatakan bahwa shio sangat memengaruhi sifat dan masa depan seseorang. Agar ramalan lebih akurat, Bambang kadang-kadang mengombinasikan hitungannya dengan melihat garis tangan, memasukkan unsur Yin Yang, dan lima elemen (air, kayu, api, tanah, dan logam) sehingga ramalannya lebih akurat.

Feng Shui mengenal konsep pengolahan energi. Namun pengolahan energi ini dapat berubah bentuk untuk tujuan tertentu melalui proses metafisika.

Kata Bambang, Feng Shui mengenal konsep pengolahan energi. Namun pengolahan energi ini dapat berubah bentuk untuk tujuan tertentu melalui proses metafisika. Tak heran ilmu satu ini cukup sulit dipelajari. Bahkan tidak banyak yang menguasainya.

Untuk mempelajari ilmu ini, Bambang mengaku harus berlajar bertahun-tahun. Awalnya berguru ke Surabaya. Lalu pindah ke Semarang hingga berlanjut di Jakarta. Agar lebih fasih lagi, Bambang juga belajar ke negeri leluhurnya, Tiongkok. “Kan ada dalilnya, belajarlah hingga ke negeri China, Maka saya pun belajar hingga ke sana,” katanya lantas terkekeh. Dia percaya Yin (negatif) dan Yang (positif) yang menyebabkan kehidupan tidak konstan. Tak heran jika manusia kadang senang kadang sedih. Kadang sakit, lain waktu sehat.

Selain ramalan dan sembahyang, masih ada ritual Tionghoa lainnya. Namanya Ceng Beng. Kata Tjun, Ceng Beng merupakan ziarah kubur leluhur. Kegiatannya mendoakan sekaligus membersihkan makam sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga yang sudah meninggal atau biasa dikatakan sebagai sembahyang kubur. Ceng Bing biasanya jatuh pada 4 atau 5 April setiap tahunnya.

Dikutip dari tionghoa.info, kata Ceng Beng berasal dari dialek hokkian yang merupakan salah satu istilah dalam astronomi Tiongkok. Istilah itu mengacu pada salah satu dari 24 posisi matahari yang jatuh pada 4-5 April. Pada hari itu diyakini cahaya matahari akan bersinar paling terang, sehingga cuaca menjadi lebih hangat (http://www.tionghoa.info/hari-ceng-beng-festival-ching-ming/). Maka, saat itu diyakini inilah waktu terbaik untuk melakukan tradisi Ceng Beng ini.  “Jika NU ada ziarah kubur, kami ada Ceng Beng. Ya, kami juga melakukan penghormatan leluhur,” katanya.

Namun, dia melanjutkan, tradisi semacam ini dijauhi oleh Tionghoa Kristen. Penyebabnya karena tidak sesuai dengan ajaran Kristen. Keseluruhan prosesi itu dianggap sebagai bentuk penyembahan kepada arwah orang mati (leluhur). Bagi Tionghoa Kristen penyembahan selain kepada Tuhan berarti melanggar iman Kristiani. Jika Muhammadiyah tidak ada tradisi ziarah kubur, maka sama halnya dengan pemeluk agama Kristen, tidak terkecuali bagi Tionghoa Kristen.

Perbedaan pandangan ini tentu saja menimbulkan perdebatan tersendiri di kalangan warga Tionghoa, tak terkecuali bagi Tjun.

Klenteng menyediakan makanan, seperti sate, gulai, dan beberapa kudapan untuk tamu.

Suatu malam, saya bertandang ke Klenteng Hok Hien Bio dan mengikuti kegiatan di sana. Dalam kegiatan itu beberapa warga Tionghoa terlihat duduk di meja untuk menjamu tamu. Saat itu bertepatan dengan Ramadhan. Klenteng menyediakan makanan, seperti sate, gulai, dan beberapa kudapan untuk tamu. Baik warga Tionghoa, tamu Muslim, atau pemeluk agama lain dipersilakan untuk mencicipi. Terlihat beberapa umat Buddha dan Islam berkumpul di sana, kecuali Tionghoa Kristen. “Tionghoa Kristen memang tidak mau ke klenteng. Apalagi mengikuti ritual. Sebab ajarannya begitu. Beberapa masih nekat ke sini. Itu pun diam-diam. Takut ketahuan,” kata salah satu warga. Warga yang lain menimpali. “Ya, kalau Tionghoa Kristen memang tidak ke klenteng. Takut. Nah kalau ada yang ke sini, mereka pakai masker, biar tidak ketahuan,” katanya.

Tjun yang saat itu hadir juga mengatakan bahwa Tionghoa Kristen memang tidak mengikuti ritual. Permaslahannya terletak pada kepercayaan bahwa ritual atau tradisi Tionghoa bertentangan dengan ajaran Kristiani. Sama halnya dengan warga Tionghoa lainnya yang menganggap bahwa Tionghoa Kristen tidak melestarikan budaya leluhur. Perbedaan itu sebetulnya dipahami keduanya bahwa setiap kepercayaan memiliki dasar-dasarnya yang kuat. Tionghoa Kristen mengikuti ajaran agama Kristen. Sedangkan warga Tionghoa melaksanakan tradisi leluhur. “Sebetulnya agak sulit menerima. Rasanya aneh saja. Namun tentu saja kami memaklumi,” kata Tjun.

Tjun menyangkal adanya sesembahan dalam ritual yang dijalankannya. Dia mengatakan bahwa tradisi ini sebagai bentuk penghormatan saja. Adanya patung dewa lengkap dengan altarnya juga sebagai bentuk penghormatan kepada dewa. Dengan adanya patung itu, mereka semakin fokus berdoa. Sedangkan penggunaan hio dalam ritual juga bukan bentuk sesembahan. Namun untuk meningkatkan konsentrasi agar khusyuk dalam menjalankan ritual. Kayu cendana yang dibakar akan mengeluarkan aroma terapi yang baik untuk menenangkan diri.

Pemberian buah dalam Ceng Beng maupun di altar dewa juga kadang diperbebatkan. Padahal, dalam pandangan orang Tionghoa, buah yang ditaruh di depan altar ada maknanya. Buah apel misalnya, menjadi simbol keselamatan. Buah jeruk berarti kesuksesan. Sedangkan pir berarti tata krama. Semuanya menjadi simbol untuk menjembatani hubungan antara manusia dengan leluhur atau dewa. “Nanti buah-buahannya juga dimakan kok,” terangnya. Dia terlihat membetulkan kacamatanya.

Pemberian buah dalam Ceng Beng maupun di altar dewa juga kadang diperbebatkan.

Bagi Tjun penghormatan kepada keluarga tidak dilakukan semasa hidup saja. Tetapi terus terjalin hingga orangtua telah meninggal dunia. Maka ritual Ceng Beng dilakukan untuk menghormati leluhur dengan tujuan agar ikatan kekeluargaan terus terjaga. Namun, kata Tjun, sebagian Tionghoa Kristen berpendapat bahwa ritual itu merupakan penyembahan. Padahal ritual itu menjadi bagian dari tradisi, bukan penyembahan terhadap orang mati atau berhala. “Saya perlu meluruskan ini agar orang tidak salah paham,” katanya.

Namun orang Tionghoa Kristen memiliki pandangan berbeda. Bagi Go Poen Tjwan atau Timotius Seno Joyo, salah satu Tionghoa Kristen asal Kudus mengakui bahwa ritual di klenteng memang telah menjadi perdebatan di kalangan Tionghoa Kristen. Sebab ritual yang dilaksanakan tidak sejalan dengan ajaran mereka. Jika ada Tionghoa Kristen yang melaksanakan ritual di klenteng tentu saja dinilai sebagai pelanggaran terhadap ajaran Kristen. “Jadi jelas kami tidak melakukan ritual di klenteng,” katanya.

Untuk ritual Ceng Bing misalnya, Seno, sapaan akrabnya mengatakan tidak melaksanakannya. Sebab Kristen mengajarkan bahwa manusia diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah. Dalam ajaran Kristen, orang yang sudah meninggal tidak lagi berurusan dengan orang yang masih hidup melainkan langsung dengan Tuhan.

Dalam Alkitab (Kejadian 3:19) Tuhan berfirman bahwa “Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali menjadi tanah. Karena di situlah engkau diambil; sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu.” Dari firman itu Seno menyimpulkan bahwa jika ingin berbuat baik dengan orangtua atau keluarga, maka seharusnya dilakukan semasa hidup. Sebab ketika manusia sudah meninggal dunia, maka jiwa, roh, dan nyawanya akan kembali lagi kepada Tuhan. “Yang sudah meninggal ya sudah. Urusannya sudah langsung kepada Tuhan, bukan lagi dengan manusia,” katanya.

Dia mengibaratkan Kristen itu mirip dengan Muhammadiyah. Sedangkan Katolik sama dengan Nahdlatul Ulama (NU). “Setelah ada kematian, kami tidak ada kegiatan apapun. Tidak ada kirim doa dan lainnya. Dalam hal ini, saya mengibaratkan agama Kristen nyaris sama dengan Muhammadiyah. Nah kalau di NU kan ada 7 hari kematian, sebulan kematian, setahun kematian dan seterusnya, kurang lebih sama seperti NU. Bisa dibilang Katolik dan NU toleransinya lebih tinggi. Sedangkan Kristen dan Muhammadiyah lebih strength,” tuturnya. Kendati demikian, dia mengaku, rutin ke kuburan untuk membersihkan makam orangtuanya.

Menurut keterangan Seno, ritual Tionghoa sudah bercampur dengan Jawa. Bukan asli Tiongkok lagi. Misalnya saja ritual tabur bunga. Baginya kegiatan itu bukan tradisi Tionghoa. “Itu kan sebetulnya campuran dengan Jawa dan ada unsur ajaran Buddhanya juga. Jadi tidak betul-betul asli Tiongkok,” akunya.

Itu kan sebetulnya campuran dengan Jawa dan ada unsur ajaran Buddhanya juga. Jadi tidak betul-betul asli Tiongkok.

Perbedaan pandangan ini tentu saja menjadi perselisihan tersendiri bagi Tionghoa dan Tionghoa Kristen. Meski berbeda, Seno mengakui bahwa tidak ada perdebatan sengit atau konflik besar. Tentu saja ada pro dan kontra, akan tetapi selalu disikapi bijaksana. “Kamu dengan kepercayaanmu. Aku dengan kepercayaanku,” begitu katanya.

Dia tidak memungkiri ada keluarga yang memiliki perbedaan pandangan. Itu wajar. Namun biasanya tidak ada perdebatan lanjutan. Misalnya soal ritual penentuan hari baik, letak pemakaman, hingga Ciswak (penolak bala).

Seno menceritakan ada Tionghoa yang masih menghitung hari saat meninggal. Makanya muncul istilah gunung, guntur, segoro, dan sat. Dalam hitungan Jawa namanya neptu pasaran orang meninggal. Ada maknanya. Gunung berarti mendapat kemuliaan. Guntur akan mendapat banyak kesulitan. Segoro berarti murah rezeki. Terakhir sat atau asat artinya mengalami kesulitan ekonomi. Dalam hitungan Tionghoa juga demikian. Misalnya meninggalnya hari Senin, nanti dikuburkan hari Rabu. Jika hitungan kurang baik, maka akan dilakukan ritual tolak bala atau Ciswak. Untuk menolak bala ada beberapa cara seperti melepas burung merpati dan memecah semangka. Nah biasanya yang demikian ini dilakukan orang klenteng (Buddha, Tao, dan Khonghucu). “Lagi-lagi ini karena kepercayaan masing-masing,” jelasnya.

Dalam esai berjudul Menafsir Ulang Hubungan Tradisi Cina dan Kekristenan di Indonesia yang disarikan dari tesis berjudul “Reimagining Chinese Culture Tradision: The Quandary between Chinese Culture Tradition and Christian Dogma in Indonesia” oleh Ira Chuarsa menjelaskan bahwa fenomena hubungan Tionghoa dengan Tionghoa-Kristen menimbulkan perdebatan. Tak sedikit perselisihan muncul karena adanya keluarga bukan Kristen menjalankan tradisi itu. Juga perselisihan akibat pandangan bahwa Cina-Indonesia-Kristen tidak berbakti kepada leluhur.

Dalam tulisannya, Ira menawarkan solusi untuk mengatasi kesenjangan berbagai identitas dengan memahami ulang makna ‘agama’. Praktik-praktik tradisi Cina yang dipahami dalam prespektif fenomenologis yakni menyerap makna dan membangun tafsir intersubjektif dan lintas-budaya antara budaya penafsir dan budaya dalam praktik budaya itu sendiri.

Namun bagi Seno sulit menafsirkan makna agama itu sendiri. Baginya, antara agama dan tradisi atau kepercayaan dengan budaya memiliki keterikatan dan sulit dipisahkan. “Agama dan tradisi itu seperti menyatu satu sama lain. Sulit dipisahkan. Makanya, saya katakan, tidak usah diperdebatkan. Lakukan saja menurut keyakinan masing-masing,” katanya.

Baca juga: Batik Tok Wi

 

Tionghoa Kristen 

LELAKI itu berjalan pelan dan berhenti di sebuah ruangan di Gereja Isa Al Masih Kudus. Di ruang itulah, dia meminta saya menunggu. Beberapa menit kemudian dia kembali.

Namanya Liem Tjong Hian atau Lukas Sutrisno. Dia tercatat sebagai koordinator pendeta di Gereja Isa Al Masih Kudus. Lukas, begitu keluarga memanggilnya lahir dua tahun sebelum merdeka. Saat itu Jepang masih menjajah Indonesia.

Saya tertarik mengenalnya karena dia Tionghoa, pendeta, dan beragama Kristen. Maka, posisinya sangat penting dalam membahas hubungan tradisi Tionghoa dengan Tionghoa kristen. Tentu saja ditilik dari kacamata seorang Pendeta Kristen Tionghoa.

Lukas hanya tersenyum saat saya bertanya hubungan klenteng, Tionghoa, dan Tionghoa Kristen. “Saya ini tidak mengetahui leluhur saya. Kakek dan nenek sudah meninggal saat saya lahir. Yang saya tahu ya, Papa dan Mama. Bagaimana saya menghormati leluhur, jika saya saja tidak mengenal mereka. Tahu fotonya saja tidak,” katanya. Suaranya halus, namun jelas. Sesekali meninggi saat mengucapkan kalimat “Bagaimana saya menghormati leluhur, jika saya saja tidak mengenal mereka. Tahu fotonya saja tidak.” Ya, kalimat itu mendapatkan penekanan untuk memperkuat argumennya.

Lukas mengaku sejak kecil dididik orangtuanya secara Kristen. Dia tidak mengenal penyembahan seperti di klenteng. “Kami diajarkan untuk taat kepada Tuhan Yesus berikut dengan ajarannya,” tuturnya.

Maka segala ritual di klenteng tidak dia jalankan. Misalnya Bee Gwee, Ciswak, Ceng Beng, hingga ritual lain di klengteng. Bahkan ramalan hingga penentuan hari baik juga tidak dia percayai.

Firman Tuhan yang tertuang dalam Keluaran (20:3-5) Perjanjian lama berbunyi “Jangan ada padamu Allah lain di hadapan-Ku (20:3). Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di air di bawah bumi (20:4). Jangan sujud menyembah kepada atau beribadah kepadanya, sebab aku, TUHAN, Allahmu, adalah Allah yang cemburu yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anakya, kepada keturunanya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku (20:5).” Itu salah satu firman yang menjadi pedoman umat Kristen dalam menjalankan ajaran Yesus. Dia menekankan kata TUHAN harus menggunakan huruf kapital. Sebab kata TUHAN ini untuk membedakan Tuhan buatan manusia atau TUHAN yang dia yakini. “Ya memang harus dibedakan. Jika disamakan, nanti maknanya juga sama. Padahal itu jelas berbeda,” begitu dia menjelaskan.

Jangan sujud menyembah kepada atau beribadah kepadanya, sebab aku, TUHAN, Allahmu, adalah Allah yang cemburu yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anakya, kepada keturunanya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku (20:5).

Kendati demikian, dia tidak memungkiri bahwa dalam keluarga besarnya masih ada yang melaksanakan peribadatan di klenteng. Bahkan perdebatan sering terjadi karena mereka berbeda keyakinan.

Dia mencerikan suatu hari papanya meninggal dunia. Saat akan dikebumikan, salah satu kerabat tergopoh-gopoh ke kuburan sambil membawa semangka. Rupanya kerabatnya akan memasukkan semangka itu ke dalam kuburan papanya. Lukas pun melarang.

Menurut kepercayaan kerabat, kematian papanya tepat pada dino renteng. Hal itu diyakini akan berdampak buruk terhadap keluarga. Maka kerabat yang masih percaya dengan ramalan, memaksa Lukas untuk memberikan Ciswak agar bisa menolak bala. “Saya katakan waktu itu pada adik Papa saya. Ora usah digawan-gawani koh. Iki wong Kristen kok,” kata Lukas. Kerabatnya pun menjawab. “Mengko nek ono opo-opo piye. Matine pas dino renteng,” katanya. Tetapi Lukas bersikeras melarang siapa saja yang memasukkan semangka dan lele ke dalam kuburan Papanya. “Semongkone mengko tak pangane. Lelene mengko tak gorenge,” jawab Lukas singkat. Setelah perdebatan itu, jasad papanya lenyap dari pandangan karena diuruk tanah.

Tepat 40 hari setelah kematian itu, anak dari kerabatnya (kerabat yang akan memasukkan semangka yang diceritakan di awal) meninggal dunia. Kematian itu membawa perselisihan antarkeluarga. Kerabat menyalahkan tindakan Lukas yang  tidak memercayai ramalan itu. Sedangkan Lukas tetap berpegang teguh pada keyakinannya.

Lukas datang ke rumah duka dan turut berbelasungkawa. Namun dia diusir. Dadanya dipukuli. Dia tidak diperbolehkan menginjakkan kaki di rumah duka. Suasana menjadi tidak kondusif. Sebagian keluarga menenangkan kerabatnya. Sebagian lagi meminta Lukas pergi dari sana. Lukas pun pulang dengan perasaan tidak karuan.

Lukas memaklumi tindakan itu secara rasional. Dia tetap berpikiran positif bahwa kerabatnya masih tidak terima anaknya meninggal dunia. Benar saja, seiring berjalannya waktu, kerabatnya itu mulai menerimanya kembali. “Lagi-lagi ini kan perkara kepercayaan. Kalau sejak dalam pikiran percaya bahwa dino renteng itu bakal membuat sial, ya kejadian betulan. Semua tergantung dengan pikiran masing-masing,” begitu Lukas menceritakan.

Dalam primbon Jawa memang ada istilah dino renteng. Dino renteng adalah hari yang jumlah neptu dan pasarannya (weton) sama selama tiga hari berturut-turut.

Dalam primbon Jawa memang ada istilah dino renteng. Dino renteng adalah hari yang jumlah neptu dan pasarannya (weton) sama selama tiga hari berturut-turut. Ada yang bilang dino renteng ini baik untuk menuntut ilmu. Ada juga yang menggunakannya untuk meramal cuaca.

Tak dipungkiri, banyak orang yang masih percaya hari-hari tertentu (dianggap baik). Tradisi itu hingga kini masih dijalankan. Biasanya orang mencari hari baik untuk menikah, mencari keberuntungan, menolak sial, hingga pemakaman. Namun bagi iman Kristen, Lukas menyebut tidak ada hari tertentu untuk melaksanakan kegiatan. Semua hari baik. Dan Lukas meyakini itu.

Lukas mengatakan bahwa dalam ajaran Kristen melakukan kunjungan ke makam memang tidak diwajibkan. Namun tidak juga dilarang. Sesuai imam Kristen, yang sudah meninggal ya sudah. “Kalau ingin berbakti dengan orangtua seharusnya dilakukan saat orangtua masih hidup,” katanya.

Kuburan juga tidak perlu dihias terlalu mewah. Sederhana saja. “Kuburan orang Tionghoa itu mahal. Ada yang sampai ratusan juta. Kalau kami rasa kok berlebihan.  Pembuatan altar di klenteng juga demikian. Padahal tidak perlu mengeluarkan biaya yang begitu mahal hanya untuk mempercantik makam,” tuturnya.

Namun, dia mengatakan bahwa perkara agama dan tradisi itu memang memiliki keterikatan. Lukas mengatakan, Tuhan telah berfirman dalam Matius 9:29 “Jadilah kepadaku menurut imanmu.” Tuhan juga berfirman dalam Yakobus 2:22 yang berisi “Iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna.”  Maka Lukas meyakini bahwa terjadilah sesuai imanmu. “Maksudnya, kamu mantap yang mana, ya silakan,” tuturnya.

Iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna.

Dari firman itu Lukas menjelaskan bahwa iman berarti percaya pada janji Tuhan. Maka, sesuai imam Kristen tentu saja dia bertindak sesuai dengan janji Tuhan tersebut.

Saat sedang berdiskusi, Seno yang kebetulan menjadi salah satu sekertaris di Gereja Isa Al Masih muncul. Seno pun turut berdiskusi. Dia mengatakan bahwa semua agama pasti mengajarkan hal baik. Maka dia mengatakan terjadilah sesuai imanmu. “Selama ini kami tidak memperdebatkan soal keyakinan. Ya sudah masing-masing,” ungkap lelaki berusia 61 tahun ini.

Khusus Imlek, Seno mengaku semua warga Tionghoa masih merayakannya. Baik itu Tionghoa Katolik, Tionghoa Kristen, maupun Tionghoa Muslim.

Seno mengatakan bahwa Imlek bukanlah hari raya umat Khonghucu, melainkan penanggalan bulan dalam kalender Tionghoa. Biasanya disebut tahun baru Tionghoa.

Seperti perayaan Idul Fitri, saat Imlek Seno dan warga Tionghoa mengunjungi keluarga dan kerabat secara bergantian. Warga yang lebih muda biasanya mendatangi yang lebih tua. Seno juga akan menyantap makanan bersama saat Imlek. Ada daging, buah-buahan, hingga aneka kudapan khas Imlek, seperti kue keranjang dan siu mie (mie panjang umur) untuk dimakan bersama keluarga. Kebanyakan warga Tionghoa juga membeli baju baru hingga membagikan ang pauw (amplop berisi uang).

Dia mengatakan bahwa tradisi perayaan Imlek di Tiongkok dan sekitarnya jauh lebih kuat.

Dia mengatakan bahwa tradisi perayaan Imlek di Tiongkok dan sekitarnya jauh lebih kuat. Kegiatan mengunjungi keluarga besar, terutama yang lebih tua, ketika Imlek tiba juga menjadi agenda besar warga Tionghoa di sana. “Kebetulan saya di Hongkong tepat saat imlek. Itu sekitar beberapa tahun lalu. Di sana ramai sekali. Bandara saja penuh. Eh ternyata mereka melakukan perjalanan untuk bersilaturahmi ke sanak saudara. Jadi kalau di sini ya kayak lebaran,” tuturnya. Namun, dia menegaskan bahwa itu bukan bagian dari ritual sembahyang, hanya tradisi asli Tionghoa saja.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Kudus Peter M. Faruq. Peter sapaan akrabnya mengatakan bahwa ritual di klenteng memang tidak dijalankan oleh warga Tionghoa Muslim. Namun, dia tidak memungkiri kalau masih merayakan Imlek bersama keluarga. Baginya antara Imlek dan ritual keagamaan di klenteng itu berbeda. Imlek merupakan tahun baru dalam penggalan kalender Tionghoa.

Dalam buku yang ditulis oleh Hew Wai Weng dan diterjemahkan oleh Afthonul Afif berjudul Berislam Ala Tionghoa: Pergulatan Etnisitas dan Religiositas di Indonesia (2019) menjelaskan bahwa ada tiga jenis tanggapan terhadap perayaan Imlek bagi warga Tionghoa Muslim. Haram, tidak haram dengan persyaratan, dan tidak haram sekalipun disertai ritual adat Tionghoa. Dalam bukunya itu, Weng menjelaskan bahwa banyak Tionghoa Muslim yang menilai bahwa perayaan Imlek tidak haram selama tidak menyertakan ritual seperti membakar dupa dan memberikan sesembahan. Sebagian lain menganggap bahwa perayaan Imlek dalam berbagai bentuknya tetap tidak diperbolehkan. Sedangkan ada juga yang masih menjalakan ritual adat untuk menunjukkan penghormatan kepada leluhur. Tiga hal ini masing-masing dipengaruhi oleh pengalaman sosial, interaksi keluarga, dan budaya.

Kebanyakan dari kami tidak ke klenteng, apalagi mengikuti ritual. Kalau merayakan Imlek ya di rumah saja.

Merujuk pada alasan yang kedua Peter tetap merayakan Imlek. Peter mengatakan bahwa perayaan Imlek umumnya memang masih dijalankan oleh warga Tionghoa Muslim di Kudus. “Kebanyakan dari kami tidak ke klenteng, apalagi mengikuti ritual. Kalau merayakan Imlek ya di rumah saja,” ungkapnya.

Dalam cara menanggapi Imlek, Peter menyebutkan bahwa apa yang dilakukan oleh kalangan Tionghoa Muslim tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Tionghoa Kristen, merayakan Imlek tanpa perlu menyertainya dengan ritual menurut tradisi Tionghoa. “Kalau Katolik memang masih mengikuti tradisi di klenteng. Namun kalau Kristen tidak. Sebab ada kepercayaan tidak boleh memuja selain Tuhan Yesus,” paparnya.

Sejumlah Tionghoa Muslim juga masih melaksanakan ritual Ceng Beng. Sebagian lagi tidak. Kegiatan Ceng Beng dilaksanakan dengan mengunjungi makam, membersihkan makam, berdoa, dan memberi makanan. Peter sendiri mengaku hanya ikut-ikutan saja. Asal gabung tanpa mengikuti ritualnya.

Bagi Peter, ziarah kubur itu wajib. Maka, setiap malam Jumat dia selalu menziarahi makam orangtuanya. Tentu saja ini berbeda dengan ritual Ceng Beng, meski sama-sama melakukan kunjungan ke makam leluhur, namun ziarah yang dia lakukan mengikuti tata cara Islam. Tujuannya adalah mendoakan orangtua yang sudah meninggal, tentu saja tanpa dupa atau sesembahan.

Baca juga: Meninggalkan Pasar

 

Biokhong 

PAGI itu, sekitar pukul 10.00 saya berkunjung ke Klenteng Hok Hien Bio. Klenteng ini beralamat di Jalan A. Yani No 10 Kudus. Di sana, saya bertemu dengan Chudori, Biokhong atau juru kunci klenteng ini. Dia beretnis Jawa dan pemeluk agama Buddha. Orang-orang biasa menyebutnya dukun klenteng. Ini karena dia menguasai seni ramalan Tionghoa. Salah satunya adalah memandu ritual Ciamsi.

Dulu, sebelum tinggal di klenteng, dia hidup di Undaan, wilayah Kudus bagian selatan yang berjarak sekitar 9–10 kilometer dari pusat kota. Suatu hari, dia berkenalan dengan orang Tionghoa dan menawarinya pekerjaan sebagai Biokhong. Waktu itu dia ragu menerima tawaran tersebut. Namun oleh kenalannya itu, dia dijanjikan untuk diajari tata cara menjalankan ritual di klenteng. Choduri setuju. Sejak saat itu dia pun resmi menjadi Biokhong di sana.

Selama mengabdi di klenteng, dia diajari banyak hal. Mulai dari sembahyang, ritual, memandu Ciamsi, hingga ritual membakar kertas.

Dalam perjalanannya, dia pun mengajak istri dan anak-anaknya untuk tinggal di klenteng. Hingga kini, dia dan istrinya masih tinggal di sana. Sedangkan anak-anaknya ada yang sudah mentas dan masih sekolah.

Upah menjadi Biokhong tidak banyak. Bisa dikatakan kurang untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari. Belum lagi biaya sekolah anak. Untuk itu, dia mencari tambahan penghasilan dari membantu pengunjung klenteng melakukan ritual Ciamsi hingga membuat perkumpulan barongsai di klenteng. “Upah dari sini memang sedikit. Kalau saya dan istri tidak mencari tambahan penghasilan ya repot. Dapur tidak mengepul,” katanya.

Perkumpulan barongsai dia dirikan bersama anak dan teman-temannya. Dia melatih personelnya setiap hari agar mampu tampil memukau.

Perkumpulan barongsai dia dirikan bersama anak dan teman-temannya. Dia melatih personelnya setiap hari agar mampu tampil memukau. Dari usahanya ini, dia sering diundang ke beberapa tempat. Kadang untuk acara sekolah hingga acara sunatan. Hasilnya memang tidak seberapa. Namun cukup untuk menambal kebutuhan hidup sehari-hari dan sisanya untuk melestarikan kesenian barongsai.

Tidak hanya itu, dia juga kadang diminta memandu ritual Ciamsi. Ritual ini hanya bisa dilakukan oleh dirinya, dan tidak sedikit warga Tionghoa yang meminta bantuannya untuk melakukan ritual ini. “Ya kadang dikasih limapuluh ribu. Kadang seratus ribu. Tidak tentu,” katanya.

Suatu malam ketika saya berkunjung, saya menyaksikan ada orang yang ingin melakukan ritual Ciamsi. Saat itu Chudori menolak. Katanya, dia sedang lelah, dan ini membuatnya sulit berkonsentrasi. Dia khawatir ramalannya tidak akurat. “Lagian sudah terlalu malam. Mending besok pagi saja,” dia menyarankan.

Tidak hanya orang Katolik, ritual itu juga dilakukan oleh orang Tionghoa Kristen, bahkan ada pula yang Muslim. Khusus untuk Tionghoa Kristen, mereka biasanya melakukannya secara diam-diam. Tidak jarang mereka datang dengan menutup wajahnya. “Khawatir kalau ketahuan pendeta,” jelasnya. Ada juga yang melakukan Pak Pwee. Mungkin sedang bingung dengan suatu masalah. Ya, meski mereka bukan orang klenteng, Chudori tetap membantu.

Orang Tionghoa Kristen yang datang biasanya minta air doa. Air itu, dia sendiri yang mendokan. Banyak yang cocok, namun ada pula yang tidak. “Orang Islam dan Tionghoa Kristen memang masih banyak yang ke sini. Mereka yang masih percaya dengan ritual klenteng. Bagi saya sah-sah saja. Tidak perlu ada yang diperdebatkan,” tuturnya.

Orang Tionghoa Kristen yang datang biasanya minta air doa. Air itu, dia sendiri yang mendokan.

Terkait Tionghoa Kristen yang masih mengunjungi klenteng, Seno mengakui memang masih ada. Namun baginya, itu urusan masing-masing. Orang lain tidak berhak menghakimi atau menentukan dosa atau tidak.

Dia menjelaskan, ada dua tipe orang Tionghoa Kristen yang sering mengunjungi klenteng.

Pertama Tionghoa Kristen yang hanya berkunjung ke klenteng saat diminta bantuan atau sengaja hadir karena ada kegiatan. Kategori yang kedua yakni Tionghoa Kristen yang masih berdoa di klenteng. Kategori terakhir ini dalam imam Kristen dikatakan mendua di hadapan Tuhan.

Seno mengaku sering berkunjung ke klenteng untuk mengikuti kegiatan di sana. Misalnya perayaan Imlek atau Bee Gwee. Namun dia menyangkal mengikuti ritualnya. “Saya hanya ikut saja. Tidak tidak ikut ritualnya,” ujarnya.

Baca juga: Kesaksian Seorang Editor Penggerutu

 

Geger Kudus 

LIONG KWO TJUN tumbuh di sebuah kota kecil bernama Kudus. Kota dengan aroma tembakau dan pengaruh Islam yang kuat. Kehidupannya adem ayem. Tidak ada gejolak antara warga Tionghoa dengan orang Jawa. Mereka hidup rukun bertetangga. Baik dengan umat Islam maupun umat agama lain. Meski demikian, dulu di kota ini pernah terjadi peristiwa kelam yang tercatat dalam sejarah. Pada 1918, terjadi kerusuhan besar yang dikenang sebagai Geger Kudus. Kerusuhan ini melibatkan warga Tionghoa dan Jawa.

Dalam buku berjudul Kudus karya Amen Budiman disebutkan bahwa pada 30 Oktober 1918 Kudus pernah menjadi tempat perseteruan antara warga pengangkut pasir (pribumi) dengan warga Tionghoa yang saat itu sedang melintas di depan menara Kudus. Warga Tionghoa yang sedang melaksanakan pawai berpapasan dengan warga pengangkut pasir. Karena menghalangi jalan hingga salah satu pengendara kuda dalam pawai itu terjatuh, warga Tionghoa pun tidak terima dan memaki-maki pengangkut pasir. Karena kedua pihak sama-sama tidak terima, maka terjadilah perkelahian.

Amen menyebutkan sehari setelah peristiwa itu, tepatnya malam hari, rumah dan toko warga Tionghoa dilempari batu dan dibakar. Banyak korban berjatuhan dalam aksi kekerasan ini. Baik dari warga pribumi maupun Tionghoa. Kerusuhan ini pun menjadi noktah hitam dalam sejarah Kudus.

Sejak saat itu, kehidupan warga Tionghoa Kudus mulai terancam. Keberadaan mereka terasingkan karena dianggap berbeda. Tidak berhenti di situ, pada 1967, saat Tjun berusia 9 tahun, Soeharto melarang semua hal yang berbau Tionghoa ditampilkan di depan publik. Perayaan budaya warga Tionghoa tidak boleh dilaksanakan, kecuali di area klenteng. Mereka juga dipaksa mengganti nama. Bahasa Mandarin tak boleh diajarkan di sekolah. Meski semuanya sudah dilaksanakan, mereka tetap saja dianggap “asing”. Ketika peristiwa September 1965 meletus, mereka lagi-lagi menjadi sasaran kekerasan karena dianggap komunis. Pengebirian ruang gerak mereka tertuang dalam Inpres No.14 Tahun 1967. Karena larangan ini, warga Tionghoa termarjinalkan secara politik.

Perayaan budaya warga Tionghoa tidak boleh dilaksanakan, kecuali di area klenteng.

Pada masa itu, kehidupan memang serba sulit. Selalu saja ada alasan untuk mencurigai mereka. Meski demikian, dia tidak pernah merasa dikucilkan oleh teman-temannya.

Namun dia mengaku pernah mendapatkan perlakuan diskriminatif dari lurah di desanya. Dia dituduh sebagai anak Partai Komunis Indonesia (PKI). Namun Tjun tidak menghiraukannya. “Santai saja. Yang penting saya masih tercacat sebagai warganya, meski masih dianggap asing,” katanya diiringi derai tawa.

Tjun tidak memiliki nama lain. Baik nama Indonesia maupun Jawa. Namanya tetap Liong Kwo Tjun. Padahal saat itu Soeharto sedang gencar memerintahkan warga Tionghoa untuk mengganti nama. “Saat itu saya masih lemah perekonomiannya. Jadi tidak terlalu dipermasalahkan,” katanya.

Namun pengucilan itu berakhir ketika Gus Dur menjabat sebagai Presiden RI. Disebutkan dalam buku Bapak Tionghoa Indonesia karya MN. Ibad dan Akhmad Fikri AF bahwa Inpres tersebut dicabut oleh Gus Dur. Gus Dur juga mengeluarkan Kepres No. 19 Tahun 2002 dan meresmikan Imlek sebagai hari libur nasional. Kemudian dijelaskan dalam buku yang sama bahwa Sosilo Bambang Yudoyono juga mengeluarkan kebijakan berupa UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Etnis Tionghoa dalam undang-undang ini telah diakui sebagai warga negara Indonesia asli. Kini warga Tionghoa dapat bernafas lega, meski mereka menyadari bahwa sewaktu-waktu mereka dapat dikambinghitamkan kembali ketika situasi politik tidak menentu.  “Ono sing ngomong. Wah wong Cino kuwi pinter bisnis. Duite akeh. Itu omong kosong. Orang Cina yang tidak bisnis juga banyak. Yang gak punya uang ya banyak. Yang nakal-nakal ya banyak. Ini bukan karena etnisnya, tetapi personalnya. Namun cap bagi orang Tionghoa seakan tidak ada habisnya. Makanya banyak orang Tionghoa yang enggan masuk ke politik. Ahok hanya satu dari seribu yang berbeda,” ungkapnya.

Ono sing ngomong. Wah wong Cino kuwi pinter bisnis. Duite akeh. Itu omong kosong. Orang Cina yang tidak bisnis juga banyak. Yang gak punya uang ya banyak. Yang nakal-nakal ya banyak. Ini bukan karena etnisnya, tetapi personalnya.

Tjun merasa sudah menjadi orang Jawa asli. Itulah mengapa dia enggan berpindah kewarganegaraan. Sebab dia lahir dan mencari makan di negara ini. “Kalau disuruh pindah, jelas tidak mau. Saya ingin tetap di Indonesia. Mengabdi di sini. Saya ini kurang Jawa apa? Saya tidak doyan makanan Tiongkok. Saya pernah pergi ke sana beberapa kali. Namun saya tidak bisa makan. Maka setiap kali berpergian, saya sering membawa sambel trasi,” katanya lantas tertawa. Dia memainkan ponselnya. Katanya, ada mahasiswa yang ingin bertemu dengannya. Namun beberapa saat ditunggu, mahasiswa itu tak kunjung datang.

Tjun dididik secara Katolik oleh orangtuanya. Namun sebagai Tionghoa, dia juga diajarkan untuk menjunjung tinggi ikatan kekeluargaan sesuai ajaran leluhurnya, seperti berbakti kepada orangtua, kerabat, dan leluhur. Tak hanya itu, dia juga diajarkan untuk tetap berbakti setelah orangtua dan keluarga meninggal dunia.

Dalam tradisi Tionghoa, kata Tjun, menghormati orangtua dan leluhur harus dilakukan sepanjang hidup. Baik kepada keluarga yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Penghormatan itu dilakukan agar hubungan kekerabatan mereka tidak terputus.

Selain penghormatan kepada leluhur, Tjun juga diajarkan untuk melaksanakan segala ritual di klenteng. Baginya ritual merupakan tradisi yang tidak bisa dipisahkan dari statusnya sebagai keturunan Tionghoa. Maka selain rajin ke gereja, dia juga rajin ke klenteng.

Pada 1983, Tjun menikahi pacarnya, seorang Tionghoa-Kristen bernama Esther Ikawati, 60. Tjun bershio ayam dan Esther bershio babi. Menurut perhitungan feng shui kedua shio ini cocok, meski berbeda keyakinan.

Tjun menyadari perbedaan itu sejak mengenal Esther di sekolah. Esther terkenal sebagai Tionghoa-Kristen yang taat. Esther, begitu Tjun mengisahkan, tidak akan mengubah keyakinannya hanya untuk menikahinya.

Esther selalu membujuk Tjun untuk tidak lagi mendatangi klenteng.

Bagi Esther, melakukan ritual di klenteng merupakan sebuah larangan. Bahkan terhitung perbuatan dosa. Esther selalu membujuk Tjun untuk tidak lagi mendatangi klenteng. Namun Tjun seringkali menasehati istrinya bahwa menghormati keyakinan orang lain itu lebih penting. “Jadi perbedaan kami ini tidak hanya sekedar beda gereja saja. Tetapi beda tradisi juga. Saya masih melaksanakan ritual di klenteng. Sedangkan istri saya, ke klenteng saja tidak mau. Anehnya, kami masih satu atap,” jelasnya.

Esther, kata Tjun, tidak pernah memintanya pindah agama. Namun, istrinya berulang kali memintanya agar tidak mengikuti ritual di klenteng.

Esther berpandangan bahwa ritual itu salah. Ritual itu larangan. Larangan yang terus menerus dilukukan akan berdampak buruk bagi seseorang. “Jadi istri saya selalu bilang tidak usah ke klenteng koh. Tidak perlu mengikuti ritual di sana. Biar nanti kalau meninggal dunia bisa bersama-sama. Bisa masuk surga bersama,” Tjun menirukan saran istrinya. Namun Tjun menolak. Tjun geleng-geleng kepala. “Saya jawab saja. Kita ini mati kapan? Apa bisa kita merencanakan kematian bersama? Aku bisa mati lebih dulu. Kamu juga bisa mati lebih dulu. Sudahlah, kamu jalankan saja apa yang kamu yakini. Aku juga menjalankan apa yang aku yakini,” kata Tjun. Dalam ajaran Kristen, mengkristenkan orang bisa mendatangkan pahala. Itulah mengapa Esther selalu mengajak Tjun untuk menghentikan ritual di klenteng. Meski nyaris tidak pernah mengajak Esther ke klenteng, Tjun merasa sikap istrinya itu aneh.  “Bagi saya tetap aneh. Keturunan Tionghoa tetapi meninggalkan ritual di klenteng. Lha wong ini budaya leluhur,” katanya lantas tertawa.

Namun, Tjun sadar bahwa perbedaan itu memang tidak perlu dibesar-besarkan. Tjun bertekad dia tidak akan meminta istrinya berpindah agama atau mengikuti ritual di klenteng. “Saya katakan. Ya sudahlah, keyakinan kita memang beda. Namun yang lain kan tidak. Jika sulit menyatukan perbedaan, maka satukan saja persamaan kita. Kita lupakan perbedaan. Toh kami masih suka dengan sambel trasi.

***

Janji Keadilan Bagi Tionghoa di Indonesia

Setelah kekuasaan Orde Baru tumbang, kondisi sosial-politik di Indonesia mengalami pergeseran yang signifikan. Tidak hadirnya kekuatan politik dominan membuat gelombang demokrasi melanda hampir di segala bidang kehidupan, tidak terkecuali di bidang kebudayaan. Kondisi ini memungkinkan berbagai praktek kebudayaan yang pada saat Orde Baru berkuasa dilarang tampil secara publik kemudian satu persatu mulai berani menampakkan dirinya kembali, salah satunya adalah kebudayaan etnis Tionghoa.

Meski diperolehnya kembali kebebasan tersebut harus ditebus dengan sebuah kerusuhan massa—atau yang dalam ingatan kolektif bangsa ini dikenal sebagai ‘Tragedi Mei 1998’—yang memakan banyak korban jiwa dari kalangan etnis Tionghoa, namun masa-masa sesudah itu tidak bisa dipungkiri telah membawa banyak perubahan bagi kehidupan mereka di Indonesia. Indonesia pasca-Orde Baru, atau juga biasa disebut dengan “Era Reformasi” telah membuka kesempatan yang lebih luas bagi orang Tionghoa Indonesia untuk dapat mengekspresikan Identitas kebudayaan mereka kembali tanpa perlu khawatir dengan larangan dari pemerintah. Praktis sejak tahun 1999, mereka pun akhirnya bisa merayakan kembali Hari Raya Imlek tanpa perlu takut-takut lagi (Turner, 2003; Turner dan Allen, 2007).

Pribumi dan Non Pribumi

Sebelumnya, tepat pada 16 September 1998, Presiden B.J. Habibie mengeluarkan Instruksi Presiden No. 26/1998 yang menghapuskan penggunaan istilah “pribumi” dan “non pribumi” untuk menyebut orang pribumi dan orang Tionghoa. Momen bersejarah ini pun kian sempurna ketika pada 17 Januari 2000, Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Keputusan Presiden No. 6/2000 yang berisi pencabutan Instruksi Presiden No.14/1967 tentang pelarangan agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina, yang kemudian diteruskan dengan pencabutan larangan penggunaan nama Tionghoa buat orang-orang Tionghoa Indonesia pada 2001. Keputusan presiden ini selanjutnya diterjemahkan lewat Keputusan Menteri Agama No.13/2001 tentang penetapan Hari Raya Imlek sebagai hari libur fakultatif (hanya berlaku bagi mereka yang merayakannya) dan diteruskan dengan pencabutan larangan penggunaan bahasa Tionghoa baik lisan maupun tulisan (Setiono, 2002). Ketika menghadiri perayaan Imlek yang diselenggarakan MATAKIN pada tanggal 17 Februari 2002, Presiden Megawati Soekarnoputeri juga mengumumkan bahwa mulai tahun 2003 Imlek akan ditetapkan menjadi hari libur Nasional.

Kembali Ke Kancah Politik

Perlu juga dicatat bahwa sejak bergulirnya Era Reformasi telah lahir kesadaran di kalangan orang-orang Tionghoa Indonesia untuk meramaikan kembali kancah politik nasional, mengingat sepanjang pemerintahan Orde Baru hak-hak politik dan budaya mereka tidak mendapatkan penyaluran yang memadai. Berbagai kelompok peranakan Tionghoa pun beramai-ramai membentuk partai politik, paguyuban, perhimpunan, LSM, dan sebagainya. Di antaranya adalah Partai Reformasi Tionghoa Indonesia (PARTI), Partai Bhinneka Tunggal Ika (PBI), Paguyuban Sosial Marga Tionghoa (PSMTI), Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI), Solidaritas Nusa Bangsa (SNB), Gerakan Anti Diskriminasi (GANDI), Solidaritas Pemuda Pemudi Indonesia Untuk Keadilan (SIMPATIK), dan sebagainya (Setiono, 2002; Turner dan Allen, 2007: 122-123).

Perlu juga dicatat bahwa sejak bergulirnya Era Reformasi telah lahir kesadaran di kalangan orang-orang Tionghoa Indonesia untuk meramaikan kembali kancah politik nasional, mengingat sepanjang pemerintahan Orde Baru hak-hak politik dan budaya mereka tidak mendapatkan penyaluran yang memadai.

Namun sangat sedikit di antara partai-partai politik yang dikomandoi oleh orang Tionghoa tersebut menuai kesuksesan berarti. Hampir semua partai yang berdiri waktu itu, selain PBI yang hanya mendapatkan satu kursi di parlemen dari daerah pemilihan Kalimantan Barat, tidak memenuhi ketentuan ambang batas (treshold) elektoral yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Thee Kian Wie, ekonom senior dari LIPI, berpendapat bahwa kecenderungan tersebut merupakan tanda-tanda positif bagi perbaikan kehidupan dan masa depan orang Tionghoa di Indonesia, namun satu hal yang membuatnya nampak kurang begitu nyaman dari fenomena tersebut adalah terkait dengan penonjolan yang berlebihan terhadap ciri-ciri ketionghoaan dalam partai-partai yang ada, karena seolah-olah mereka hanya mewakili kepentingan orang-orang Tionghoa saja, selain juga bisa memicu munculnya kembali penilaian berbau rasial dari kelompok pribumi (Turner, 2003: 349).

Gagasan Pembauran

Senada dengan Thee, Ong Hok Ham, sejarawan peranakan yang sejak dulu mendukung gagasan pembauran, juga menunjukkan ketidakyakinannya bahwa partai-partai berbasis etnis yang didirikan oleh sejumlah tokoh Tionghoa akan mampu menjadi sarana perjuangan bagi perbaikan nasib masyarakat Tionghoa di Indonesia. Dugaan Ham terbukti benar. Jangankan merealisasikan tujuan tersebut, bersaing mendapatkan suara dalam pemilu 1999 saja, bahkan sekedar menjadi kontestan, partai-partai tersebut terlihat kurang kompetitif. Strategi yang kemudian dipilih oleh tokoh-tokoh Tionghoa justru mengembangkan mekanisme lobi, strategi politik yang oleh Ham dipandang sebagai langkah meniru lobi-kobi berbasis etnis yang lazim terjadi dalam perpolitikan Amerika. Sistem lobi ini dimaksudkan untuk menjaga idependensi sikap di tengah iklim politik yang kurang menentu. Sebab, jika sikap politik itu telah digariskan secara tegas, hal ini justru akan merugikan masyarakat Tionghoa sendiri karena sikap politik mereka akan lebih mudah ditebak, dan yang lebih penting adalah kenyataan bahwa jarang sekali partai yang didirikan oleh kelompok minoritas akan mampu berkembang menjadi lebih besar di kemudian hari. Tentang sikapnya ini Ham berpendapat:

~~~

“…. partai politik dari golongan minoritas cenderung mengisolasi golongan minoritas dari dunia perpolitikan bangsa. Sementara itu, partai politik dari minoritas etnis atau ras tidak pernah memiliki kursi banyak dalam parlemen, karena jumlah mereka terlalu sedikit. Masalahnya adalah apakah bisa dilahirkan politik minoritas yang independen, yang berjuang bagi kepentingan minoritas, seperti menghapus diskriminasi, dan bagi seluruh bangsa” (Kompas, 13 Agustus 1999).

~~~

Thee dan Ham selanjutnya lebih menyarankan supaya orang-orang Tionghoa untuk bergabung ke dalam partai-partai politik yang sudah ada, yang secara politis lebih terbuka terhadap, dan lebih mampu mengakomodasi kepentingan berbagai golongan di Indonesia, misalnya PDI-P, Golkar, PAN, PKB, dan lain-lain. Hasilnya ternyata memang lebih bagus. Pada pemilu 1999, ada beberapa orang etnis Tionghoa yang berhasil menjadi anggota DPR, MPR dan DPRD. Di DPR ada nama Kwik Kian Gie (kemudian diganti karena diangkat menjadi menteri) dan Tjiandra Wijaya Wong dari PDI-P, Alvin Lie Ling Piao dari PAN, Enggartiasto Lukita dari Golkar. Sementara di MPR ada nama Hartarti Murdaya (Chow Lie Ing) dari Walubi yang mewakili Utusan Golongan dan Daniel Budi Setiawan yang menjadi wakil Utusan Daerah Jawa Tengah dari PDI-P. Seharusnya ada lagi seorang etnis Tionghoa yang menjadi anggota DPR yaitu Frans Tshai yang mewakili PDI-P Bogor, namun pada saat-saat terakhir ia disingkirkan dan tempatnya diberikan kepada orang lain (INTI, 2003).[1]

Beberapa etnis Tionghoa bahkan pernah menduduki beberapa jabatan strategis di pemerintahan lokal, di antaranya Basuki Tjahaja Purnama, menjabat sebagai Bupati Belitung Timur periode 2005-2010, dan setahun kemudian, Christiandy Sanjaya terpilih sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Barat. Jumlah keterlibatan orang-orang Tionghoa dalam politik praktis mengalami peningkatan cukup signifikan pada Pemilu 2009. Terdapat sekitar 100 calon legislatif di tingkat DPR yang berasal dari etnis Tinghoa. Belum lagi caleg untuk tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Dalam daftar tersebut, misalnya, selain nama Alvin Lie (PAN Jateng), Rudianto Tjen (PDI-P, Bangka), Charles Honoris (PAN Jatim), Henky Kurniadi (PDI-P Jatim), Agoes (Hanura), L Walanda (Sulawesi Utara), Tan Fu Yong (DKI Jakarta), dan Samuel Nitisaputra (Kalimantan Timur), Frans Tjai dan Eddy Sadeli (P. Demokrat), AB Susanto (PKB), Tommy Satnjoto, Hertanto Surya, Sri Mutiara Sutardji (PKPI), Anton Gautama (PDI-P), Siegvrieda, Joseph Mangondow (Pelopor), Hendry Tjandra (PIB), Kimmy Himawan (PAN), dan sebagainya (Suara Karya, 31 Maret 2009).[2]

Kebebasan Masyarakat Tionghoa Indonesia

Iklim kebebasan di Era Reformasi juga disambut dengan terbitnya banyak publikasi seputar masyarakat Tionghoa di Indonesia, dari kajian yang sifatnya serius hingga yang lebih populer.[3] Kondisi ini juga dimanfaatkan sebagian kalangan untuk menerbitkan media berkala yang menyuarakan aspirasi masyarakat Tionghoa di Indonesia.[4] Sampai akhir April 2008, setidaknya masih terbit sembilan media yang mengambil segmentasi warga keturunan Tionghoa: lima media cetak berbahasa Mandarin (Indonesia Shang Bao, Gui Ji Ri Bao, Suara Indonesia, Harian Indonesia (Reji Ri Bao), dan Kun Dian Ri Bao), tiga media cetak berbahasa Indonesia (Era Baru, Majalah Sinergi, dan majalah Suara Baru), dan sebuah media berbahasa Inggris (The Universal Daily News) (Prasetyo, 2010: 172-173).

Bagaimana dengan orang-orang Tionghoa Muslim Indonesia dalam merespon perubahan situasi politik tersebut?

Dipicu oleh kekecewaan terhadap Golkar yang dianggap kurang mampu mengawal proses pembauran selama berkuasa, Junus Jahja dan sejumlah tokoh Tionghoa, di antaranya HM. Jusuf Hamka, Budi Susanto, Dr. Dih Liang, mendirikan Partai Pembauran Indonesia (Parpindo) dengan pertimbangan dibutuhkannya sebuah wadah partai politik yang sanggup menampung aspirasi masyarakat terhadap masalah pembauran bangsa dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Parpindo yang memilih Pancasila sebagai basis ideologinya ini bersifat terbuka bagi seluruh warga negara tanpa memandang suku, keturunan, dan agamanya (Kompas, 6 Juni 1998). Menurut Junus, agenda pembauran selama Orde Baru berkuasa berjalan tanpa arah, digerakkan oleh pihak yang tidak ‘becus’ dan tidak peduli terhadap pembauran itu sendiri. Meski agenda asimilasi sudah dicetuskan sejak tahun 1960-an, bahkan telah menjadi slogan resmi rezim Orde Baru, namun terbukti hasilnya tidak maksimal dan tepat sasaran karena rezim yang berkuasa memang belum menganggap masyarakat Tionghoa sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia itu sendiri. Sebab, agenda pembauran yang sejati, dalam artian memperkuat infrastruktur bagi terciptanya pembauran yang bersifat alamiah, belum menjadi isu mayor bagi hadapan pemerintah Orde Baru. Junus menuturkan:

~~~

“Kita ini bukan economic animals, dan juga bukan mewakili kelompok yang bersemangat cukongisme. … di antara orang-orang keturunan Cina ini ada pemain bulu tangkis, dokter-dokter yang bekerja sebagai pegawai negeri, dan lainnya. Selama ini mereka dipukul rata saja dan pergerakan pembauran di Indonesia tidak lagi ditangani oleh mereka yang mempunyai perhatian terhadap masalah ini, tapi sudah kemasukan orang-orang yang menginginkan pembahasannya meluas tidak hanya pada masalah Cina saja.”[5]

~~~

Sayang, rendahnya dukungan baik dari kalangan Tionghoa sendiri maupun masyarakat Indonesia secara umum membuat Parpindo kurang mampu bersaing dengan partai-partai lainnnya, bahkan dinyatakan tidak lolos dalam Pemilu 1999. Namun, kondisi tersebut lantas tidak membuat Junus patah semangat untuk tetap menempatkan urgensi asimilasi bagi orang-orang Tionghoa di Indonesia sebagai pokok perhatiannya. Salah satunya disampaikan melalui seruan terhadap orang-orang Tionghoa Muslim untuk menyikapi perubahan politik pasca tumbangnya Orde Baru sebagai peluang untuk menunjukkan peran mereka secara lebih luas. Dengan kata lain, kebebasan itu harus bisa dimanfaatkan oleh orang-orang Tionghoa Muslim untuk berpartisipasi lebih aktif di berbagai bidang kehidupan. Namun, tetap perlu diwaspadai bahwa potensi konflik antara etnis Tionghoa dengan penduduk pribumi belum sepenuhnya hilang meski orde kekuasaan telah berganti.

Akar Konflik dan Potensi Memediasinya

Menurut Jahja, selama pemerintah Orde Baru berkuasa, sebenarnya praktek diskriminasi tidak hanya ditujukan kepada etnis Tionghoa semata, tetapi penduduk pribumi pun turut merasakannya. Orang Tionghoa memang dilarang mengekspresikan kebudayaannya dan dibatasi keterlibatannya dalam bidang politik, namun mereka dimanjakan pemerintah dalam sektor ekonomi. Sebaliknya, meskipun penduduk pribumi lebih leluasa berkecimpung dalam kehidupan politik, namun aksesnya terhadap sumber-sumber ekonomi relatif dibatasi oleh pemerintah Orde Baru. Kondisi ini, kalau tidak disikapi secara serius oleh pemerintahan baru di Era Reformasi tentu potensial menjadi ancaman bagi terciptanya kerjasama dan sikap saling menghormati antara kedua kelompok tersebut. Kondisi ini, lanjut Jahja, sebenarnya peluang bagi orang-orang Tionghoa Muslim untuk memerankan fungsinya sebagai mediator bagi kedua kelompok. Posisi orang-orang Tionghoa Muslim yang relatif dapat diterima oleh penduduk pribumi membuat mereka lebih leluasa menjalin kerjasama dengan penduduk pribumi, yang kemudian dapat dilanjutkan dengan menjembatani kedua kelompok dalam kegiatan-kegiatan publik (Ali, 2007: 14-15).

Orang Tionghoa memang dilarang mengekspresikan kebudayaannya dan dibatasi keterlibatannya dalam bidang politik, namun mereka dimanjakan pemerintah dalam sektor ekonomi. Sebaliknya, meskipun penduduk pribumi lebih leluasa berkecimpung dalam kehidupan politik, namun aksesnya terhadap sumber-sumber ekonomi relatif dibatasi oleh pemerintah Orde Baru.

Sependapat dengan Junus Jahja, Budi Setyagraha, tokoh Tionghoa Muslim dari Yogyakarta, melihat bahwa terbuka lebarnya pintu kebebasan di Era Reformasi tersebut semestinya bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh orang-orang Tionghoa untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan di negeri. Mereka sebaiknya tidak hanya berkonsentrasi di bidang bisnis saja, tetapi harus lebih berani memasuki jenis profesi lainnya, mungkin menjadi guru, dosen, peneliti, tentara, polisi, jaksa, hakim, pengacara, artis, wartawan, sastrawan, begitu juga menjadi politikus. Orang-orang Tionghoa harus berusaha keluar dari isolasi yang selama ini mengungkungnya. Politik bukan lagi sesuatu yang menakutkan dan perlu dijauhi, sebaliknya perlu dipelajari dan dipahami. Etnis Tionghoa harus turut berpolitik praktis melalui partai politik-partai politik  yang sesuai dengan pilihannya atau bersama-sama komponen bangsa lainnya mendirikan partai politik untuk dijadikan alat perjuangan guna mencapai apa yang selama ini mereka harapkan. Bagi orang-orang Tionghoa Muslim sendiri, lanjut Budi, kondisi ini juga merupakan peluang bagi mereka untuk lebih aktif dalam mengusung agenda-agenda asimilasi. Posisi mereka yang lebih dapat diterima oleh penduduk pribumi harus mereka manfaatkan secara maksimal sebagai jalan untuk memasuki bidang-bidang pekerjaan yang selama ini identik dengan penduduk pribumi, seperti guru, dosen, karyawan, peneliti, artis, pengacara, notaris, insinyur, dan sebagainya (Bernas, 19 Maret 2006).

Tionghoa Muslim

Bersambut dengan seruan dua tokoh di atas, pertemuan penulis dengan dua orang Tionghoa Muslim asal Semarang dan Kudus, sebut saja Hasan dan Hendra, sedikit banyak telah membuktikan bahwa bagi orang Tionghoa Muslim sendiri pun selanjutnya merasa lebih bisa diterima dan dipersepsi secara positif oleh orang-orang pribumi ketika mereka berkecimpung di bidang profesi yang umumnya juga ditekuni oleh orang-orang pribumi. Sebenarnya, dengan menyandang identitas sebagai Muslim pun mereka merasa sudah lebih bisa diterima, apalagi ketika mereka menekuni pekerjaan-pekerjaan yang sering dikaitkan dengan orang-orang pribumi. Kondisi ini menggambarkan bahwa prasangka dan diskriminasi yang sering mereka terima sebenarnya bukan semata dipicu oleh persoalan perbedaan ras dan agama, tetapi juga erat kaitannya dengan perbedaan profesi yang berujung pada perbedaan tingkat kesejahteraan ekonomi antara mereka dengan penduduk pribumi.

Kesejahteraan ekonomi yang cukup mencolok tidak bisa dipungkiri telah membuat orang-orang pribumi cemburu terhadap mereka, hingga kemudian muncul stereotip negatif seperti economic animals (binatang ekonomi) yang rakus dan egois.

Kesejahteraan ekonomi yang cukup mencolok tidak bisa dipungkiri telah membuat orang-orang pribumi cemburu terhadap mereka, hingga kemudian muncul stereotip negatif seperti economic animals (binatang ekonomi) yang rakus dan egois. Itulah sebabnya ketika ada orang-orang Tionghoa yang menekuni jenis profesi selain di bidang bisnis, orang-orang pribumi cenderung melihat mereka sebagai pengecualian, apalagi jika mereka sekaligus seorang Muslim. Hal ini mengindikasikan bahwa hubungan antara kedua belah pihak sejauh ini memang sarat akan prasangka dan kecurigaan, seperti yang diungkapkan oleh Hasan dan Hendra berikut:

~~~

“Sangat sulit menghilangkan stigma buruk terhadap orang-orang Cina, apalagi untuk mereka yang kaya-kaya. Mereka umumnya juga hidup secara eksklusif, dan kurang bergaul dengan penduduk pribumi. Bahkan, cenderung menganggap rendah orang pribumi. Coba Anda lihat saja, di sepanjang jalan-jalan utama di Semarang Anda bisa melihat banyak sekali orang-orang Cina yang mempekerjakan orang-orang Jawa. Mereka juga memperlakukan orang-orang pribumi layaknya seorang pembantu. Ini mungkin penyebab mengapa masyarakat pribumi juga sering membenci orang-orang Cina. … tapi ini tidak semua mas, karena nampaknya ada pengecualian bagi orang Tionghoa yang masuk Islam. Sejak menjadi Muslim pada tahun 1997 sambutan masyarakat pribumi sangat welcome, mereka seakan-akan tidak percaya kalau ada orang Cina yang masuk Islam. Namun satu hal juga yang mungkin membuat mereka semakin menerima saya adalah karena saya ini kan bukan Cina kaya? Saya hanya seorang karyawan swasta, sama juga dengan mereka, jadi mereka tidak iri atau cemburu kepada saya. Menurut saya pekerjaan itu penting banget mas, karena ini sumber kecemburuan yang sebenarnya paling jelas.”[6] 

“Bagi mereka yang belum tahu kalau saya adalah seorang Muslim, mungkin mereka akan menganggap saya itu sama saja dengan orang-orang Cina lainnya, yang dianggap lebih suka hidup eksklusif menggerombol dengan sesama golongannya. Tapi, kebetulan saya ini bukan pebisnis mas, karena dorongan hati saya lebih condong pada mengajar. Sejak kecil saya merasa kurang trampil dalam manajemen, saya lebih suka dengan sesuatu yang bersentuhan dengan pendidikan. Itulah mengapa saya sekarang memilih menjadi dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di semarang. Bagi teman-teman atau mahasiswa saya yang tahu keislaman saya, mereka sangat bersimpati dan mendukung saya. Saya dianggap orang Cina yang melawan arus atau orang Cina yang mbalelo, tapi konotasinya tentu yang positif.”[7]

~~~

Senada dengan kecenderungan di atas, Maulana dalam penelitiannya juga membuktikan hal serupa di kalangan masyarakat Tionghoa Muslim Yogyakarta. Dia menyebutkan ada kecenderungan di kalangan mereka untuk berprofesi di bidang yang tidak terkait langsung dengan aktivitas bisnis, sesuatu yang mungkin selama masa pemerintahan Orde Baru bukanlah pilihan yang populer bagi mereka. Beberapa nama bisa disebut, di antaranya adalah Ahmad Sutanto dan Margaretta, dosen di Fakultas Ekonomi dan Fakultas-MIPA Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Grace Lestariana, dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan Hendrik, dosen di Fakultas Teknik Universitas Islam Indonesia (Maulana, 2010: 109). Sebenarnya di kalangan orang-orang Tionghoa Muslim sendiri juga terdapat kecenderungan kuat untuk mencoba berkarir di instansi pemerintah sebagai pegawai negeri sipil (PNS), namun karena kesempatan untuk melakukannya masih terbatas maka mereka kemudian memilih untuk berkarir di institusi-institusi swasta. Fenomena ini merupakan bukti nyata bahwa telah terjadi perubahan-perubahan orientasi pada diri orang-orang Tionghoa dalam konteks Indonesia pasca-Orde Baru, kecenderungan yang disadari atau tidak, ternyata telah membantu mengikis prasangka-prasangka negatif terhadap mereka dari masyarakat pribumi. Dengan kata lain, tidak semua orang Tionghoa Indonesia merupakan aconomic animals yang patut dicurigai dan dibenci, demikian pengakuan seorang warga pribumi ketika dimintai pendapatnya mengenai kecenderungan tersebut.

Perubahan-perubahan orientasi pada diri orang-orang Tionghoa dalam konteks Indonesia pasca-Orde Baru, ternyata telah membantu mengikis prasangka-prasangka negatif terhadap mereka dari masyarakat pribumi.

~~~

“Awalnya agak aneh sih melihat orang Cina kok jadi guru atau jadi dosen. Kebanyakan dari mereka kan pedagang yang menganggap uang sebagai tujuan utama mereka. Menurut saya, ini gejala yang patut dicermati dan disambut baik, karena semakin banyak orang-orang Cina yang berani mengambil langkah ini, maka saya yakin penilaian orang-orang Jawa lambat laun akan berubah.”[8]

~~~

Kenangan Orde Baru

Sayangnya, mengingat kesempatan yang tersedia masih sangat terbatas untuk berkarir di Institusi-institusi pemerintah, maka kita belum bisa menjumpai lebih banyak lagi orang-orang Tionghoa yang menempuh jalan tersebut. Namun, terlepas dari masih minimnya kesempatan tersebut, Indonesia pasca-Orde Baru tetaplah akan dikenang oleh masyarakat Tionghoa Indonesia sebagai salah satu babak terpenting dalam sejarah keberadaan mereka di negeri ini. Demokratisasi di bidang politik telah melahirkan kembali kesadaran di kalangan masyarakat Tionghoa akan pentingnya ketersediaan saluran-saluran partisipasi bagi mereka, selain sebagai sarana perjuangan bagi kepentingan-kepentingan mereka, hal ini juga dapat dipandang sebagai bukti keseriusan mereka untuk terlibat lebih jauh dalam upaya-upaya perbaikan negeri ini.

Demokratisasi di bidang politik telah melahirkan kembali kesadaran di kalangan masyarakat Tionghoa akan pentingnya ketersediaan saluran-saluran partisipasi bagi mereka.

Di kalangan Tionghoa Muslim sendiri, iklim kebebasan di Indonesia pasca-Orde Baru ini kemudian segera direspon dengan cara semakin menguatkan konsolidasi dan merumuskan orientasi gerakan ke depan secara lebih sistematis. Ambil contoh, pada 23 Maret 2005 DPD PITI Jateng menyelenggarakan Musyawarah Wilayah yang mengusung agenda utama yaitu merumuskan strategi-strategi gerakan yang diharapkan lebih mampu mewujudkan terciptanya suasana saling menghormati dan kerjasama antara masyarakat Tionghoa Muslim dengan penduduk pribumi. Kegiatan ini diikuti oleh hampir seluruh anggota DPD PITI Jawa Tengah, di antaranya dari Semarang, Pekalongan, Rembang, Kudus, Purbalingga, Tegal, Surakarta, Salatiga, Jepara, Purwokerto, Blora, dan lain-lain. Beberapa tokoh penting Tionghoa Muslim Jawa Tengah juga hadir dalam acara tersebut, seperti H. Fuad Sahil, Jaisar Amit, Maksum Pinarto, Gautama Setiadi, Harry Afandi, dan Iskandar. Salah satu butir rekomendasi dari acara tersebut adalah disepakatinya pembangunan Islamic Center yang rencananya akan dibangun di Semarang dan diharapkan mampu menjadi pusat kegiatan dan pembelajaran pengetahuan keislaman bagi orang-orang Tionghoa Muslim di Jawa Tengah (Suara Merdeka, 22 Maret 2005).[9]

Ruang Demokrasi Tionghoa Muslim

Di tahun yang sama, DPP PITI juga menyelenggarakan Musyawarah Nasional III yang diselenggarakan di Surabaya. Munas yang kemudian menetapkan HM. Trisno Adi Tantiono sebagai Ketua Umum DPP PITI ini dapat dianggap sebagai momen paling bersejarah bagi masyarakat Tionghoa Muslim Indonesia pasca-Orde Baru, sebab melalui forum ini kemudian lahir kesepakatan tentang penggunaan kembali kata Tionghoa dalam nama PITI. Di tahun-tahun itu juga tanda-tanda semakin menggeliatnya aktivitas komunitas Tionghoa Muslim Indonesia mulai terasa, setidaknya jika dilihat dari dibangunnya masjid dan pusat keislaman di beberapa daerah, di antaranya Masjid Cheng Ho di Surabaya, Purbalingga, Bandung, dan Palembang, Masjid Ja’mi An Naba’ KH. Tan Shin Bie di Purwokerto, Masjid Cheng Ho Jawa Tengah di Semarang, serta Islamic Center di Kudus (Tanudjaja, 2005).[10] Makin maraknya aktivitas komunitas Tionghoa Muslim di Indonesia pasa-Orde Baru ini kemudian mematahkan tesis yang menganggap bahwa keislaman mereka semata hanya untuk mencari perlindungan penguasa. Jika tesis ini benar, semestinya sebagian besar orang Tionghoa yang telah memeluk Islam ketika Orde Baru masih berkuasa akan kembali lagi kepada keyakinan terdahulu mereka seiring dengan tumbangnya kekuasaan Orde Baru yang pernah mengebiri kebebasan mereka hampir di segala bidang kehidupan telah tumbang.

Meski iklim demokrasi di Indonesia pasca-Orde Baru telah memberi kesempatan bagi orang-orang Tionghoa Muslim untuk menunjukkan identitas dan pandangan-padangan mereka secara lebih terbuka, namun hal ini bukan berarti tidak ada lagi masalah serius yang bakal mereka hadapi di waktu-waktu selanjutnya. Menurut pengamatan Ali (2007: 14-15), posisi mereka tetap berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, keputusan untuk memeluk Islam memang semakin mendekatkan mereka dengan pemerintah dan masyarakat pribumi, namun di sisi lain mereka juga menghadapai situasi baru yang cukup dilematis, yakni hubungan mereka dengan orang-orang Tionghoa terancam memburuk.

Jika mereka terlalu dekat dengan pemerintah dan penduduk pribumi, maka hal ini dikhawatirkan akan mengganggu hubungan mereka dengan orang-orang Tionghoa non-Muslim, sementara jika mereka terlalu dekat dengan orang-orang Tionghoa, maka mereka kemudian akan rentan terhadap prasangka-prasangka negatif dari penduduk pribumi.

Jika mereka terlalu dekat dengan pemerintah dan penduduk pribumi, maka hal ini dikhawatirkan akan mengganggu hubungan mereka dengan orang-orang Tionghoa non-Muslim, sementara jika mereka terlalu dekat dengan orang-orang Tionghoa, maka mereka kemudian akan rentan terhadap prasangka-prasangka negatif dari penduduk pribumi, misalnya jalan memeluk Islam hanya sekedar untuk mencari posisi aman. Dengan demikian, menjadi Muslim tidak kemudian selalu bermakna sebagai telah purnanya proses asimilasi orang-orang Tionghoa ke dalam masyarakat pribumi, karena dalam konteks Indonesia pasca-Orde Baru, telah terjadi perubahan-perubahan mendasar terkait dengan orientasi pembentukan identitas mereka seiring semakin terbukanya kebebasan untuk menunjukkan identitas mereka yang sebenarnya. Dengan kata lain, menjadi Muslim sekarang ini tidak selalu sebangun dengan menjadi pribumi, karena gelombang ‘resinifikasi’ kebudayaan yang tidak bisa dibendung lagi itu juga turut melanda kalangan Tionghoa Muslim Indonesia. Petikan kesaksiaan salah seorang dari mereka berikut ini mungkin bisa memberi gambaran tentang bagaimana mereka menanggapi gelombang perubahan tersebut.

~~~

“Sekarang kondisinya telah jauh berubah, tidak seperti zaman Orde Baru yang penuh dengan hambatan-hambatan. Orang-orang Cina itu tidak bisa dipaksa lagi untuk menghapus ciri-ciri yang mereka miliki, apalagi jika hal itu berhubungan dengan kepercayaan-kepercayaan yang telah diwariskan selama berabad-abad lamanya. Meski saya ini sudah menjadi Muslim sejak lama dan dalam banyak hal mengikuti cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan orang Jawa, namun ketika ada kesempatan untuk merayakan hari-hari besar Tionghoa, atau apapun lah yang berhubungan dengannya, dalam hati pun saya merasa sangat antusias dan gembira. Ibaratnya, kita pernah kehilangan barang berharga yang kita miliki, nah ternyata sekarang barang itu telah kembali lagi.”[11]

~~~

Bersambung… (untuk mendownload versi panjangnya).

---

Catatan:

 

[1] Keterangan lebih detil bisa dilihat secara online di http://id.inti.or.id/specialnews/25/tahun/2003/bulan/02/tanggal/01/id/292/print/. Dikunjungi pada 10 Januari 2011.

[2] Sumber onlinenya bisa dilihat di http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=223505. Dikunjungi pada 15 April 2011.

[3] Penjelasan lebih lanjut, lihat, Agus Setiadi, ”Geliat Sang Naga dalam Pustaka: Buku-Buku Tentang Kebudayaan Tionghoa di Era Reformasi”, dalam I. Wibowo dan Thung Ju Lan (eds.), Setelah Air Mata Kering: Masyarakat Tionghoa Pasca-Peristiwa Mei 1998 (Jakarta: Penerbit Kompas, 2010), hal. 139-165.

[4] Lihat, Stanley Adi Prasetyo, ”Adakah Media untuk Kalangan Tionghoa?, dalam I. Wibowo dan Thung Ju Lan (eds.), Setelah Air Mata Kering: Masyarakat Tionghoa Pasca-Peristiwa Mei 1998 (Jakarta: Penerbit Kompas, 2010), hal. 116-183.

[5] “Tidak Berjalannya Asimilasi Mendorong Pembentukan Parpindo”, Kompas, 9 Juni 1998. Tersedia sumber onlinenya bisa di http://indo982.tripod.com/n0698/n0698_20.html. Dikunjungi pada 15 Mei 2009.

[6] Wawancara dengan Hasan di Masjid Agung Baiturrahman Semarang pada 21 Oktober 2008.

[7] Wawancara dengan Hendra di salah satu rumah makan di bilangan simpang lima Semarang pada 4 November 2008.

[8] Wawancara dengan salah seorang warga Yogyakarta.

[9] “Muswil PITI akan Diselenggarakan 23 Maret 2005.” Tersedia secara online di http://www.suaramerdeka.com/harian/0503/22/nas19.htm. Dikunjungi pada 14 Maret 2009.

[10] Lihat juga http://www.muslimtionghoa.com/index.php?action=generic_content.main&id_gc=46. Dikunjungi pada 8 Agustus 2008.

[11] Wawancara dengan Hasan di Masjid Agung Baiturrahman Semarang pada 21 Oktober 2008.