Pada tanggal 27 Juni 1596, 424 tahun lalu, Cornelis de Houtman dan armadanya dari Amsterdam tiba di perairan Banten. Armada dagang pertama Belanda di Nusantara ini sesungguhnya tidak benar-benar sukses, banyak awak kapal mati dan hasil yang dibawa pulang tidak memuaskan. Bernard H.M. Vlekke, dalam bukunya Nusantara (2008:121), mencatat bahwa armada ini “hanyalah pelawat yang datang dan pergi dan segera dilupakan” oleh orang-orang Banten waktu itu. Para pedagang di pantai Banten tersebut pasti tidak menduga bahwa transaksi dagang yang tidak seberapa itu ternyata akan dianggap sebagai sebuah penanda awal rentang waktu penjajahan Belanda selama 350 tahun oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sampai sekarang ini.

Gagasan bahwa Indonesia telah dijajah selama 350 tahun sudah cukup mengakar dalam alam pikir orang Indonesia dan merupakan sesuatu yang senantiasa diulang dari pendidikan dasar sampai yang lebih tinggi. Meskipun demikian, kecacatan data sejarah dari gagasan ini juga sudah cukup sering dibahas oleh para sejarawan atau pun para penulis di internet yang sering menyebutnya sebagai “mitos” belaka. Akan tetapi, ternyata mitos tidak selalu berarti sebuah cerita khayal yang pantas dicurigai dan apa yang kita sebut mitos ini sesungguhnya bisa berbicara tentang sesuatu yang lebih mendalam.

Dalam tulisan ini, saya akan membatasi diri dengan berusaha menunjukkan bahwa gagasan “350 tahun dijajah” bisa dilihat sebagai sebuah mitos pemersatu bangsa dari kacamata teori antropologi Thomas Hylland Eriksen, seorang antropolog Norwegia. Mitos tersebut memiliki fungsi penting dalam membangun identitas kebangsaan Indonesia. Meskipun demikian, pada akhirnya mitos ini juga perlu dimaknai ulang bila makna yang ingin disampaikan sudah tidak lagi bisa ditangkap oleh masyarakat Indonesia zaman ini.

Sedikit Latar Belakang

Mulai dari pendidikan dasar, para siswa telah menerima asupan informasi bahwa Belanda telah menjajah Indonesia selama 350 tahun. Sebenarnya gagasan tentang durasi waktu penjajahan ini tidak muncul di waktu-waktu belakangan ini, tetapi dikonstruksikan pertama-tama oleh orang Belanda sendiri. Ungkapan yang terkenal adalah dari Gubernur Jenderal de Jonge yang pada tahun 1936 dengan bangga mengklaim Belanda telah berkuasa di Hindia Belanda selama 300 tahun dan akan berkuasa 300 tahun lagi, sebagaimana dikutip oleh Ong Hok Ham dalam Runtuhnya Hindia Belanda (1987:42). Konstruksi pemikiran ini jugalah yang ditanamkan dalam kurikulum pendidikan waktu itu, yang mana para bapak bangsa seperti Soekarno sendiri, termasuk murid-muridnya. Ketika sudah menjadi presiden, Soekarno beberapa kali menyebut bahwa Indonesia telah dijajah selama 350 tahun oleh Belanda. Tentu kali ini tujuannya bukan untuk mengagungkan supremasi Belanda, tetapi lebih untuk membakar semangat rakyat untuk bersatu dalam kemerdekaan.

Ketika sudah menjadi presiden, Soekarno beberapa kali menyebut bahwa Indonesia telah dijajah selama 350 tahun oleh Belanda. Tentu kali ini tujuannya bukan untuk mengagungkan supremasi Belanda, tetapi lebih untuk membakar semangat rakyat untuk bersatu dalam kemerdekaan.

Meskipun demikian, bukanlah hal baru juga bahwa di kalangan sejarawan, gagasan Indonesia dijajah selama 350 tahun dianggap tidak akurat dengan fakta-fakta sejarah. Mengenai hal ini, sudah banyak tulisan yang beredar. Barangkali yang cukup terkenal adalah kumpulan esai G.J. Resink yang dalam bahasa Indonesia diterbitkan sebagai Bukan 350 Tahun Dijajah (2012). Sekarang ini, tak sedikit orang yang telah melek akan fakta-fakta sejarah dan hal ini ditandai dengan banyaknya artikel di laman-laman internet yang menyebut bahwa gagasan Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun itu ‘cuma’ mitos (bisa dicoba dicari di Google: ‘mitos 350 tahun dijajah’).

Mitos Pemersatu Bangsa

Tentu kesadaran akan fakta sejarah itu baik, tetapi sesungguhnya apakah arti mitos dalam konteks ini? Apakah mitos kita anggap sebagaimana yang biasa kita stereotipekan, yaitu sebuah cerita khayal yang dibuat-buat dengan tanpa dasar kebenaran?

Oleh karena itu, kita harus bertolak dari pengertian mitos yang tepat sesuai konteks ini. Kita bisa meminjam pemikiran Mircea Eliade, seorang ahli sejarah agama-agama, dari bukunya Myth and Reality (1963:11). Secara sederhana, mitos di sini berarti cerita atau narasi yang digunakan manusia untuk memaknai dan memahami kenyataan dirinya, masyarakatnya, maupun dunianya. Oleh karena itu, mitos punya makna yang jauh lebih dalam dari sekadar cerita khayal. Dengan berangkat dari pemahaman seperti itu, sekarang kita bisa mencoba melihat bagaimana sebuah mitos dapat berperan sebagai narasi pemersatu bangsa.

Thomas Hylland Eriksen, dalam bukunya Small Places Large Issues (2010:281), berpendapat bahwa salah satu unsur penting dari sebuah ideologi atau identitas kebangsaan adalah keberlanjutan historis dari kelompok tersebut. Artinya, dengan merujuk pada kesamaan masa lalu dan tradisi, ideologi kebangsaan ini membuat pembentukan kelompok tersebut menjadi sebuah bangsa tampak lebih ‘alami’. Ideologi kebangsaan tersebut juga sering kali memiliki dimensi politis, yaitu pembentukan sebuah negara. Oleh karena itu, pembentukan identitas kebangsaan dan pembentukan sebuah negara sering kali dianggap sama pentingnya dan berjalan beriringan. Hal ini juga menghasilkan sebuah proses ‘pengelompokan kebangsaan’, yaitu selain membentuk identitas bangsa sendiri juga membuat ‘batas’ keanggotaan bangsa (apa yang membuat bangsa kita dapat dibedakan dengan yang lain). Setelah itu, identitas kebangsaan ini harus direproduksi terus menerus dari satu generasi ke generasi selanjutnya untuk menjaga keberlangsungannya. Seluruh proses ini melahirkan sebuah “mitos”—sebuah narasi—yang bertujuan mempersatukan sebuah bangsa.

Ideologi kebangsaan tersebut juga sering kali memiliki dimensi politis, yaitu pembentukan sebuah negara. Oleh karena itu, pembentukan identitas kebangsaan dan pembentukan sebuah negara sering kali dianggap sama pentingnya dan berjalan beriringan.

Dari situ, dapat disimpulkan bahwa mitos pemersatu bangsa adalah sebuah konstruksi sejarah kolektif suatu kelompok yang berfungsi memberikan rasa identitas kebangsaan, legitimasi atas pemerintah (negara) yang sedang dibentuk atau sudah berjalan, dan membantu masyarakat memaknai keadaan sosial-budaya mereka saat itu.

Penerapannya dalam ‘350 Tahun Dijajah’

Meskipun gagasan ‘350 tahun dijajah’ kurang sesuai dengan kenyataan historis daerah-daerah di Nusantara (nantinya Indonesia), sejarah memang memberikan banyak celah untuk ditafsirkan sesuai dengan kepentingan penafsir. Saya berasumsi bahwa gagasan tersebut memiliki arti yang berbeda ketika digunakan oleh Soekarno pasca kemerdekaan dan dengan ketika digunakan oleh pemerintah kolonial. Gagasan ‘350 tahun dijajah’ yang digunakan pasca kemerdekaan bisa dianggap memenuhi syarat sebagai mitos pemersatu bangsa, sebagaimana yang akan dijelaskan berikut.

Pertama-tama, kerajaan-kerajaan atau daerah-daerah di Nusantara sesungguhnya tidak memiliki pengalaman dan status yang sama di hadapan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Meskipun demikian, penjajahan de facto yang dialami hanya sebagian daerah di Nusantara dikonstruksikan sebagai sebuah penjajah kolektif yang menimpa seluruh daerah Nusantara. Sering kali, gagasan ‘kesatuan’ di bawah penjajahan bangsa asing diperbandingkan dengan gagasan ‘kesatuan’ yang lebih kuno dan ‘alami’, yaitu ‘kesatuan’ di bawah pemerintahan Sriwijaya dan Majapahit. Padahal, ‘kesatuan’ pada masa kedua kerajaan ini sesungguhnya tidak lebih ‘semu’ dibanding ‘kesatuan’ di bawah penjajahan Belanda (kesatuan ‘semu’ yang dimaksud adalah kepercayaan umum bahwa wilayah Nusantara pernah berada dalam satu kekuasaan di zaman Sriwijaya dan Majapahit. Dari segi historis, gambaran ini kurang tepat, sebagaimana juga telah diteliti oleh G.J.Resink). Hal ini sejalan dengan teori Eriksen tentang paham nasionalisme yang sering kali berusaha mendasarkan dirinya pada keyakinan bahwa sebuah negara memiliki sebuah kesatuan asal-usul yang kuno, dalam hal ini Sriwijaya dan Majapahit.

Kemudian, gagasan-gagasan tersebut menghasilkan mitos yang berupa kepercayaan bahwa daerah-daerah di Nusantara dapat disatukan karena memiliki kesatuan asal-usul yang alami dan kuno di bawah pemerintahan kerajaan-kerajaan besar dan ditegaskan lagi dengan kesamaan nasib di bawah penjajahan bangsa asing. Mitos tersebut dianggap mampu memberi makna pada identitas bangsa Indonesia dan legitimasi atas pemerintahan negara Indonesia yang waktu itu masih dalam proses pembentukan (‘legitimasi pemerintah’ di sini tidak selalu berarti negatif). Mitos tersebut direproduksi dari generasi ke generasi lewat pernyataan-pernyataan pejabat negara dan sistem pendidikan sampai dianggap menjadi sebuah kebenaran.

Mitos tersebut dianggap mampu memberi makna pada identitas bangsa Indonesia dan legitimasi atas pemerintahan negara Indonesia yang waktu itu masih dalam proses pembentukan (‘legitimasi pemerintah’ di sini tidak selalu berarti negatif). Mitos tersebut direproduksi dari generasi ke generasi lewat pernyataan-pernyataan pejabat negara dan sistem pendidikan sampai dianggap menjadi sebuah kebenaran.

Bagi Kita Saat Ini

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa identitas bangsa Indonesia dikonstruksi (salah satunya) berdasarkan kepercayaan (notion) akan kesamaan nasib daerah-daerah Nusantara di bawah penjajahan Belanda selama 350 tahun. Bisa diduga bahwa gagasan ini muncul pada awal kemerdekaan sebagai mitos pemersatu karena suasana kemerdekaan dari penjajahan merupakan atmosfer yang paling kental saat itu. Alasan untuk menyatukan daerah-daerah dan masyarakat-masyarakat di daerah kepulauan yang beragam sebagai suatu bangsa ‘baru’ sulit untuk ditemukan pada dirinya sendiri (sebagai catatan, dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno pernah berpendapat bahwa secara geopolitik, wilayah kepulauan antara Asia dan Australia sudah ditakdirkan secara ‘alamiah’ untuk menjadi sebuah bangsa. Akan tetapi, pendapat ini terasa lemah dan telah dikritik oleh P. Swantoro dalam Dari Buku ke Buku (2002:294-298)). Oleh karena itu, muncullah sebuah keyakinan akan kesamaan nasib di bawah sebuah pihak asing untuk memberi makna dan dasar pada kesatuan baru yang ingin dibangun.

Meskipun mitos ini muncul sebagai salah satu landasan untuk menyatukan bangsa Indonesia, relevansi gagasan ini perlu untuk dilihat ulang. Sebuah mitos pemersatu muncul sesuai dengan konteks zamannya, yaitu zaman pasca penjajahan. Karena mitos ini sebenarnya tidak pernah ‘sungguh-sungguh terjadi’, implikasi atau maknanya bisa pudar ketika audiens dari mitos tersebut tidak lagi mengalami atmosfer ketika mitos pertama kali dibangun, yaitu penjajahan. Mitos pemersatu ini tidak boleh direproduksi ulang secara mentah karena memang harus ditafsirkan ulang terus-menerus sesuai dengan situasi zaman. Di tengah banyaknya ketegangan berdasarkan perbedaan etnis, agama, dan pandangan politik di antara masyarakat zaman ini yang tidak pernah mengalami penjajahan, barangkali sudah saatnya Indonesia memaknai ulang arti kesatuannya.

Ada sudut pandang yang bisa diambil jika argumen kesatuan di bawah penjajahan atau kerajaan-kerajaan kuno terasa lemah. Bisa dilihat bahwa bangsa-bangsa beraneka ragam yang membentang di kepulauan Nusantara ini, meskipun masing-masing unik dan sesungguhnya punya alasan untuk berdiri sebagai bangsa sendiri-sendiri, ternyata secara umum telah bersepakat membentuk apa yang sekarang kita kenal sebagai bangsa Indonesia. Dengan demikian, kesatuan sebagai sebuah bangsa bisa tidak lagi dilihat sebagai sebuah keterpaksaan dari masa lalu, tetapi sebagai sebuah pilihan sadar oleh pendahulu kita. Dengan kata lain, Indonesia tidak disatukan hanya oleh kesamaan ‘nasib’ di masa lalu, tapi disatukan oleh keinginan yang sama untuk hidup sebagai sebuah bangsa. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia dari waktu-waktu, termasuk kita saat ini, senantiasa disodori pilihan, untuk bertahan memilih kesatuan atau memilih menghancurkannya.

 

Teilhard Soesilo
mahasiswa prodi filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta. IG: @tetesoesilo