Suriah dan Indonesia dalam Perbincangan Feminis

Lahirnya Kekuasaan

Sekitar 13,7 milyar tahun yang lalu, satuan waktu pertama kali terdefinisikan, ruang digelar, materi tersebar, dengan temperatur tertentu, dalam jarak tertentu, menghasilkan energi, dan ledakan. Ledakan demi ledakan menimbulkan kekeosan, namun akhirnya menemukan sebuah keseimbangan. Saya sedang membayangkan teori dentuman besar dari para fisikawan tentang awal mula kelahiran semesta hingga bumi, planet tempat kita tinggal saat ini. Dari ledakan, hujan meteor, hingga lahir benua dan munculnya kehidupan. Kini manusia telah menetap di planet ini. Mereka menjadi satu-satunya makhluk hidup yang membangun peradaban, tapi juga menjadikan bumi sebagai tempat berebut kekuasaan.

Mungkin gambaran saya agak jauh, namun itu yang saya bayangkan ketika kawan saya dari Suriah, Mudar, menceritakan apa yang dia alami di negaranya. Semenjak revolusi di antara tahun 2010/2011, Mudar adalah saksi betapa perebutan kekuasaan melahirkan ketidakstabilan politik dan mengubah wajah negaranya menjadi tempat yang dapat mengancam hidupnya. Kini Mudar berkuliah satu jurusan dengan saya di sebuah universitas di Berlin. Kami berkawan baik, dan dia tidak segan membagikan ceritanya pada saya.

Sejak gerakan Arab Spring di antara tahun 2010-2011 melanda negara-negara di Timur Tengah, seperti Tunisia, Libia, Mesir, Yemen, hingga ke Suriah, keadaan politik di negara-negara tersebut memanas. Ribuan orang turun ke jalan, berdemonstrasi. Tidak banyak negara yang berubah menjadi lebih demokratis setelah itu, bahkan Arab Spring melahirkan peperangan seperti yang terjadi di Suriah. Pemberontakan demi pemberontakan, bom dan tembakan silih berganti menghujani Suriah.

Keadaan semakin parah ketika kubu pemerintah ditunggangi oleh negara-negara lain, seperti Rusia dan Iran.

Russia and Iran, the regime’s saviors and supporters, are ironically likely to become major obstacles to the reinstatement of full Syrian sovereignty when the fighting ends and the regime no longer has to rely on them for survival.[1]

Di tengah pemberontakan itu, Al-Assad, presiden Suriah saat itu, justru membuat keputusan kontroversial, yakni dengan membebaskan tahanan islam-radikal untuk menekan para demonstran.

During the Syrian revolt’s early weeks and months, Asad acted under the contradictory advice of those who urged a ruthless crackdown on demonstrators, and others who argued that real concessions could calm the country. He finally chose the former strategy and proceeded to galvanize sectarian tensions by mobilizing the Alawi community against a mostly Sunni revolt, and to radicalize the revolt by releasing Islamist and Jihadi prisoners. During the next five years, Asad’s most notable success was his ability to stay the course until his external supporters (and the brutal proregime militias) defeated his enemies.[2]

Negara-negara yang ingin memerangi Islam radikal pun akhirnya turun tangan seperti Amerika, Turki, Saudi Arabia, Kerajaan Inggris, Perancis, dan Qatar. Suriah menjadi medan perang yang rumit bin bundet, dan sepertinya perang di Suriah masih belum menunjukkan akan berakhir dalam waktu dekat.

Saya tidak bisa membayangkan, jika dihitung sampai tahun 2022, maka perang telah berlangsung lebih dari 10 tahun. Lalu bagaimana dengan kedaan perempuan dan anak-anak, golongan yang selalu menjadi korban paling parah dalam kedaan seperti itu. Semenjak perang, hampir separuh masyarakat Suriah harus menjadi pengungsi dan meninggalkan negaranya. Mudar merasa dia cukup beruntung karena kini tinggal di tempat yang lebih aman. Dia memang tidak datang sebagai pengungsi ke Jerman, tapi dia sangat paham betapa beratnya harus meninggalkan kampung halaman yang kini menjadi tempat yang tidak aman lagi untuk ditinggali. Bagaimana dengan nasib para perempuan? Mudar menjelaskan kepada saya bahwa semenjak revolusi itu, muncul kesadaran baru dalam masyarakat. Dan perempuan, terutama dari generasinya, mulai muncul dan berperan di ruang publik, bahkan ikut turun ke jalan, ikut berjuang menuntut negara yang lebih demokratis.

Dia memang tidak datang sebagai pengungsi ke Jerman, tapi dia sangat paham betapa beratnya harus meninggalkan kampung halaman yang kini menjadi tempat yang tidak aman lagi untuk ditinggali.

Tapi, jika memang kelompok islam radikal itu tadinya adalah tahanan, berarti Suriah sebenarnya juga memiliki pandangan politik yang tidak sama dengan para tahanan itu bukan? Ketikan saya pertanyakan hal itu, Mudar menjelaskan bahwa Suriah memang negara dengan mayoritas muslim, namun hukumnya tidak berdasarkan syariah. Tidak ada pembatasan, atau pemisahan bagi perempuan dalam pendidikan, pekerjaan atau untuk berperan di tengah masyarakat. Bahkan jilbab pun tidak wajib bagi perempuan. Saya membayangkan, mungkin keadaannya seperti di Indonesia, setidaknya Indonesia saat ini.

Berbeda dengan keadaan dibawah rezim Orde Baru, yakni sebelum tahun 1998 ketika presiden Suharto sangat mengontrol segala segi kehidupan masyarakat, termasuk peran agama dan hal-hal yang berhubungan dengan simbol keagamaan. Simbol agama nampaknya cukup mengancam kestabilan kekuasaan pemerintahan. Beberapa saat setelah turunnya Suharto, banyak perempuan muslim (muslimah) mulai memilih menggunakan jilbab. Kecuali di provinsi Aceh, jilbab bagi perempuan Indonesia merupakan sebuah pilihan, bukan kewajiban, apalagi tekanan. Walaupun dulu sempat menjadi kewajiban di beberapa sekolah, namun setelah ada laporan diskriminasi, pemerintah akhirnya mengijinkan anak di bawah 18 tahun di sekolah negeri untuk tidak wajib menggunakan jilbab. 

Kini banyak kawan saya yang, dengan pilihannya sendiri, bisa bebas menggunakan jilbab. Dengan menggunakan jilbab, banyak perempuan Indonesia percaya bahwa dia lebih solehah daripada mereka yang tidak mengenakan. Ada yang menggunakan jilbab untuk menghindari pandangan tidak diinginkan dari laki-laki. Mereka bilang bahwa jilbab adalah pelindung baginya. Ada perempuan yang percaya bahwa sejak mengenakan jilbab, mereka hanya dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Mereka juga percaya bahwa jilbab adalah karunia dari Tuhan. Jilbab adalah lambang perlindungan untuk membungkus rahasia yang tidak boleh sembarang orang melihat apa dibaliknya. Suatu kali saya menanyakan teman sekolah saya yang mengenakan jilbab, “Apakah tidak panas menggunakan jilbab terus?” Dan dia menjawab “Neraka itu lebih panas”.

Jilbab adalah lambang perlindungan untuk membungkus rahasia yang tidak boleh sembarang orang melihat apa dibaliknya. Suatu kali saya menanyakan teman sekolah saya yang mengenakan jilbab, “Apakah tidak panas menggunakan jilbab terus?” Dan dia menjawab “Neraka itu lebih panas”.

Sementara beberapa teman perempuan Indonesia saya yang tinggal di beberapa bagian di Eropa berjuang mempertahankan jilbabnya. Saya bertemu Mila, yang terpaksa melepas jilbabnya karena hotel tempatnya bekerja tidak mau menerima perempuan berjilbab. Saya juga bertemu dengan Nuri, yang terpaksa melepas jilbab sejak dia menyentuh tanah Prancis. Temanku berjilbab lain bernama Sri, yangmana petugas imigrasi di bandara selalu memberhentikannya, karena tampilan dengan jilbab selalu mencurigakan, dan dia harus menjelaskan kepada petugas imigrasi itu tentang terorisme di dunia. 

Di Suriah, menurut Mudar, sebagian besar muslimahnya mengenakan jilbab. Dengan mengenakan jilbab, perempuan di sana tidak merasa aneh diantara perempuan yang lain. Jika mereka tidak mengenakan jilbab, mereka akan tampil mencolok diantara yang lain. Hal ini tentu tidak nyaman bagi sebagian perempuan. Beberapa perempuan bahkan merasa, dengan berjiilbab, mereka telah menjadi dewasa dan memiliki kebebasan. Sangat berlawanan dari pikiran beberapa kawan saya di Eropa yang menganggap bahwa jilbab merupakan lambang pembatasan atau ketertindasan.

Kita selalu mendapat identitas yang bukan identitas di mana kita ingin dikenali, tapi lebih ke identitas dari luar yang orang lain berikan kepada kita. Bagaimanapun perdebatan antara apakah perempuan berjilbab atau tidak, dicukur atau tidak, saya membiarkan rambut saya menyentuh udara. 

Revolusi Suriah dan Orde Baru Indonesia

Sebelum menceritakan tentang masa revolusi di Suriah, Mudar sempat menyebut tentang kolonialisme. Seperti halnya Indonesia, Suriah merupakan negara bekas jajahan. Jika Indonesia selama sekian tahun dikuasai Belanda kemudian Jepang, maka Suriah pernah dibawah kekuasaan Perancis. Sekitar tahun 1922 Suriah dibelah Perancis menjadi bagian utara yang berpusat di Aleppo dan bagian selatan yang berpusat di Damaskus. Mudar berasal dari Aleppo, yang kemudian melanjutkan studinya ke Damaskus, kota yang kini menjadi ibu kota Suriah. Akhir Perang Dunia II menjadi celah bagi beberapa negara jajahan untuk menyatakan kemerdekaan. Indonesia misalnya, merdeka beberapa hari setelah Hirosima dan Nagasaki dijatuhi bom atom. Suriah baru benar-benar merdeka sekitar satu tahun setelah Perang Dunia II, yakni ketika pasukan Perancis yang terakhir berhasil dipukul mundur dari Suriah, tepatnya 17 April 1946. Pada masa awal kemerdekaan keadaan politik di Suriah belum stabil hingga mengalami pergantian presiden beberapa kali. Presiden terlama yang pernah berkuasa adalah Hafez Al-Assad, yang berkuasa sejak tahun 1971 hingga 2000 kemudian digantikan oleh anaknya Bashar Al-Assad hingga kini. Indonesia juga mengalami ketidakstabilan politik pada awal masa kemerdekaan, hingga kekuasaan diambil alih oleh Suharto sejak 1966 hingga 1998. Apa yang ingin saya katakan adalah, daerah bekas jajahan seringkali kemudian meninggalkan kediktatoran atau kekuasaan politik terpusat, seperti yang terjadi pada Suriah, dan Indonesia.

Mudar menceritakan, dulu di negaranya perempuan sangat jarang nampak atau berperan di ranah publik. Misalnya jarang atau bahkan mungkin tidak ada perempuan yang menjadi polisi, tentara, atau bekerja di bidang- bidang tertentu misalnya bidang sains dan teknik. Salah seorang bibinya berkuliah di fakultas yang berhubungan dengan teknik dan pertaninan. Dia juga sempat bekerja dibidang tersebut. Namun tidak bertahan lama, dan memilih untuk menjadi ibu rumah tangga karena dia merasa tidak nyaman bekerja di bidang yang didominasi laki-laki. Dia merasa masih diremehkan oleh masyarakat atau rekan kerjanya, dan tidak nyaman bekerja dalam lingkungan yang kebanyakan laki-laki. Masyarakat dari generasi bibinya dulu, menurut Mudar, masih belum menghargai perempuan, atau meragukan kemampuan perempuan yang bekerja. Namun kini banyak perempuan di Suriah yang bekerja di berbagai bidang. Salah seorang sepupu Mudar, misalnya, memilih belajar teknik, bidang yang didominasi oleh laki-laki. Sepupunya kadang merasa tidak nyaman karena dia seringkali menjadi satu-satunya perempuan di kelas. Saya pikir saya dan kawan-kawan dari generasi saya  merasa terganggu jika harus bekerja atau bersekolah dalam lingkungan yang didominasi laki-laki. Namun rupanya, di belahan bumi yang lain, masih ada perempuan yang tidak nyaman jika dia sendirian, atau berada diantara ‚kepungan‘ laki-laki. Mengapa perbedaan gender membatasi kita dalam berkarya, belajar, atau berinteraksi satu dengan yang lain?

Namun rupanya, di belahan bumi yang lain, masih ada perempuan yang tidak nyaman jika dia sendirian, atau berada diantara ‚kepungan‘ laki-laki. Mengapa perbedaan gender membatasi kita dalam berkarya, belajar, atau berinteraksi satu dengan yang lain?

Peranan perempuan di Indonesia pernah dibatasi pada masa kekuasaan Orde Baru. Saya masih ingat, tetangga saya betapa bangganya menceritakan tentang perkumpulan Dharma Wanita, sebuah perkumpulan yang saya anggap ekslusif, karena dia bilang, itu hanya untuk istri-istri pegawai negeri, bukan untuk keluarga ‚rakyat jelata‘ seperti orang tua saya. Saya melihat pegawai negeri pada masa Orde Baru diperlakukan seperti ‚priyayi‘. Mereka lebih dihormati dalam masyarakat dan juga memperoleh banyak fasilitas yang tidak didapatkan jika kita hanya bekerja sebagai pedagang atau petani misalnya. Namun mereka juga terikat beberapa kewajiban, seperti yang saya dengar dari tetangga saya, mereka harus memilih partai Golkar, atau ikut perkumpulan Dharma Wanita itu tadi. Sementara tujuan dan visi misi Dharma Wanita, menurut saya tidak masuk akal. Seperti ketika saya baca dari salah satu sumber,

Membership is obligatory, and offices are stratified according to the husbands’ positions: the wife of a minister automatically becomes the head of Dharma Wanita in that department, the wives of governors, district heads, and subdistrict heads chair the Dharma Wanita at those levels, and so on. The wife’s educational background, organizational skills, and political inclinations are of no consequence; only the husband’s position counts. Funds as well as programmatic and ideological directives for Dharma Wanita come from the state.[3]

Tanpa memperhatikan latar belakang pendidikan, kemampuan, atau pengalaman, mereka yang telah menikah dengan pegawai negeri secara otomatis tegabung dalam kelompok Dharma Wanita. Kemampuan mereka memang tidak dibutuhkan, karena peran utama mereka ialah menjadi ‘bayang-bayang’ suaminya. Saya rasa itu tidak salah, maksud saya, apa salahnya mendukung pekerjaan suami? Namun untuk apa mereka perlu dikumpukan dan membentuk organisasi jika tidak memiliki kemampuan yang mumpuni? Untuk bergosip? Pamer harta? Agar bisa diawasi? Agar selalu sejalur dengan pemerintah? Selain itu mereka terikat satu aturan yang menurut saya, tidak adil. Jika ibu-ibu Dharma Wanita ini menggugat cerai suaminya, mereka tidak akan mendapat bagian harta apapun dari suaminya, kecuali kalau perceraian karena poligami. Namun jika suami yang menceraikan, istri masih mendapat jatah gaji suaminya, yang jumlahnya masih ditentukan oleh jumlah anak, atau aturan lainnya.

Orde Baru menggabungkan feodalisme dan patriarki untuk melanggengkan kekuasaannya yang disuntikkan lewat unit-unit terkecil dalam masyarakat, seperti keluarga. Mengontrol keluarga pegawai negeri adalah sasaran paling mudah. Suami atau laki-laki seolah tidak punya pilihan, selain bekerja di bawah kontrol sisitem pemerintah. Bahkan kehidupan rumah tangganya bisa dia korbankan. Sementara istri atau perempuan jauh lebih tertindas lagi, karena tidak punya kuasa apa pun, selain ‘ikut suami’. Negara mengontrol dan mengawasi pegawai negeri beserta istrinya, sementara istri masih berada di bawah kuasa suaminya. Perempuan menjadi korban aturan patriakis berlapis. Disadari atau tidak, sistem itu mencetak peran suami dan istri sedemikian rupa sehingga mempengaruhi bagaimana mereka mendidik anaknya. Kepercayaan atas peran-peran tersebut diturunkan seperti efek domino yang sulit dihentikan.

Lalu mengapa mereka harus dikontrol dan diawasi? Salah satu cara menjaga kestabilan kekuasaan adalah memerangi setiap pemberontak, pemikir kritis, mereka yang suka bertanya atau pengkritik. Setiap gerakan radikal, militant, beda pendapat, pemikiran kritis, atau kritik dapat mengganggu kepentingan yang berkuasa. Jadi masyarakat harus ‘ditidurkan’, harus ikut semua aturan pemerintah, tanpa banyak tanya, tanpa mengkritik. Semua harus ditelan, apakah itu makanan dari hasil utang, hasil mencuri, makan saja. Tak pelak, Orde Baru bisa berkuasa sedemikian lamanya, dan diperlukan pertumpahan darah untuk membuka kedok korupsi dan kebohongannya. Saya hanya ingin menekankan bahwa inti dari feodalisme, patriarki dan kolonialisme adalah relasi kuasa (yang selalu ingin dilanggengkan) dengan menjadikan pihak tertentu agar tetap mendominasi, sementara gerakan feminisme ialah mencari keadilan dan kesetaraan.

Revolusi Generasi

Suatu hari di pinggir sungai Rhein, saya kebetulan bertemu lagi dengan Mudar. Setelah bertegur sapa, dia mulai mengeluh tentang hubungan asmaranya. Mudar putus asa memiliki hubungan asmara dengan perempuan-perempuan dari negara asalnya. Rasa-rasanya dia  lebih memilih mencari partner, bukan istri, katanya. Saya tidak yakin apa yang dia maksud dengan lebih memilih memiliki partner daripada istri. Saya pikir itu hanya masalah hubungan jarak jauh saja karena Mudar di Jerman sementara pacarnya di Suriah. “Tidak!“, kata Mudar, “Masalahnya lebih rumit. Saya tidak bisa memenuhi stereotipe laki-laki: saya tidak belajar teknik, ilmu sains, informatik, atau sejenisnya dan saya juga tidak akan mendapat pekerjaan yang bergaji tinggi dengan harapan mampu memenuhi kebutuhan istri dan anak- anaknya“. Lelaki di negaranya nampaknya mendapat peran penting sebagai pemenuh kebutuhan keluarga secara ekonomi. Kawanku Mudar memilih untuk kuliah seni dan dia tidak menutupi bahwa dia memiliki kelemahan atau ketidak-berdayaan.

Saya pikir itu hanya masalah hubungan jarak jauh saja karena Mudar di Jerman sementara pacarnya di Suriah. “Tidak!“, kata Mudar, “Masalahnya lebih rumit. Saya tidak bisa memenuhi stereotipe laki-laki: saya tidak belajar teknik, ilmu sains, informatik, atau sejenisnya dan saya juga tidak akan mendapat pekerjaan yang bergaji tinggi dengan harapan mampu memenuhi kebutuhan istri dan anak- anaknya“.

Mudar kini bahagia dengan partnernya. Dia merasa telah melakukan tugasnya sebagai seorang manusia yang mencitai manusia lainnya, sebagaimana yang dia bisa, tanpa harus yang satu menjadi lebih dominan atau lebih kuat dan menguasai yang lain. Saya teringat dengan kisah cinta Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW. Konon Khadijah adalah seorang saudagar yang umurnya lebih tua dari Nabi Muhammad SAW. Dan Khadijah-lah yang berinisiatif, melamar pernikahan tersebut. Hingga dalam kehidupan pernikahan mereka, Khadijah digambarkan selalu mendukung suaminya bahkan saat wahyu itu datang, Khadijah selalu disamping beliau. Jika apa pun yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah sunnah, mungkinkah menikahi perempuan yang lebih tua bisa menjadi salah satu sunnah? Apapun itu, bagi saya Khadijah adalah seorang feminis, tanpa perlu saya berteori tentang arti kata feminis.

Dulu ibu saya selalu bilang bahwa dihari saya menjadi perempuan, saya harus begini dan begitu, sementara dia selalu memaklumi kakak laki-laki saya jika mereka main hingga petang, memanjat genteng, loncat pagar, atau berkelahi. Butuh waktu bagi saya untuk merevolusi stigma tersebut dari pikiran saya. Ketika anak laki-laki jatuh, mereka diperingatkan untuk tidak menangis, mereka harus kuat. Bagi mereka, hidup adalah tentang petualangan dan penaklukan. Anak perempuan, di sisi lain, diajari untuk anggun, tidak terlalu berambisi. Perempuan diajari tentang mencintai, sementara laki- laki diajari untuk memegang kendali. Perempuan menggunakan perasaan, sementara laki-laki dipersiapkan untuk berpikir. Kita harus membentuk kembali maskulinitas dan femininitas. Kekerasan dan kekuasaan bukanlah bahasa lelaki, kelemahan dan ketidak-berdayaan bukanlah semata sifat bawaan perempuan. Dan kita tidak dapat memisahkan antara menggunakan pikiran dan perasaan, karena keduanya ada pada setiap manusia, laki-laki maupun perempuan.

Daftar Bacaan

Rabinovich, I. & Valensi, C. (2021). Syrian Requiem: The Civil War and Its Aftermath. Princeton: Princeton University Press.

Suryakusuma, J. I. (1996). The State and Sexuality in New Order Indonesia. In L. J. Sears (Ed.), Fantasizing the Feminine in Indonesia (pp. 92–119). Duke University Press.


[1] Rabinovich, I. & Valensi, C. (2021). Syrian Requiem: The Civil War and Its Aftermath. Princeton: Princeton University Press. Hal. 234.

[2] Rabinovich, I. & Valensi, C. (2021). Hal. 231.

[3] Suryakusuma, J. I. (1996). The State and Sexuality in New Order Indonesia. In L. J. Sears (Ed.), Fantasizing the Feminine in Indonesia (pp. 92–119). Duke University Press. Hal. 99.

Umi Maisaroh
Tengah mengerjakan master-tesis di Freie Universität Berlin, tinggal di Berlin, namun pikirannya tak henti melanglang buana. Instagram: umilaut