Di Batas Etika Priyayi

Kemunculan kembali Para Priyayi karya Umar Kayam dengan sampul baru¹ membuat saya menyadari satu hal: bagaimana estetika visual pada sampul dapat mempengaruhi cara kita membaca konflik sosial dalam sastra. Saya masih ingat suguhan sampul dalam cetakan awalnya. Sampul buku itu hadir dalam warna kuning keemasan dengan nuansa hangat. Gambar figur manusia, interaksi kelas, juga pluralitas tokoh membuat pembaca merasa “dipanggil” untuk melihat dunia yang tidak sederhana, dengan relasi yang rumit antara priyayi dan wong cilik. Sementara pada sampul yang kini, disuguhkan visual minimalis yang tenang, lembut, harmoni dan nuansa keseimbangan. Menyiratkan nada kepatuhan dan ketertiban antar elemen. Saya membayangkan, pembaca akan mengira cerita di dalamnya sebagai narasi etika dan personal, bukan sebagai narasi sosial-politik yang tajam.

Ketika visual pada sampul menenangkan kekuatan konflik sosial dalam teks, pembaca barangkali tak langsung curiga bahwa Para Priyayi bukan cuma cerita tentang nilai moral, tetapi juga tentang mobilitas sosial, struktur kelas, dan dialektika aspirasi sosial-birokratik. Sampul baru itu membuat pembacaan kemudian menjadi lebih nyaman dan moderat, tetapi memang tampak kurang responsif terhadap ketegangan struktural dalam wacana kontemporer tentang ketimpangan dan kritik kelas.

Saya pun menyadari satu hal, menyoal buku-buku klasik yang kerap dipasarkan lewat estetika visual, dan dapat menjadi bagian dari bagaimana kelas menengah kontemporer—sebagai pembaca—dibentuk sensitivitasnya terhadap konflik sosial dalam sastra.

Dengan membaca ulang novel berlatar Jawa Wetan itu, saya kembali menilik bagaimana Umar Kayam menyajikan cerita. Mendengar sebentuk pengakuan dari tokoh-tokohnya, sepuluh bab yang lebih mirip autobiografi mini dari tiap tokohnya, memungkinkan pembaca menyelami pengalaman batin tiap tokohnya. Semua tokoh dimengerti sekaligus dipahami latar emosi dan sosialnya. Sangat demokratis dan humanis. Begitulah barangkali kesan yang tercipta. 

Kendati memunculkan banyak suara dari para tokohnya, Nirwan Dewanto² dalam esainya lekas menyebut sebagai “wadah yang berbeda untuk suara yang sama”. Nyatanya keriuhan itu bermuara pada suara yang sama. Bermuara pada nilai yang sama. Dia menyangga satu hal bernama etika kepriyayian. 

Penghadiran persoalan keseharian seperti percakapan dapur, urusan makan, relasi keluarga, rutinitas berangkat sekolah atau pulang kerja membuat perubahan sosial yang dijahit terasa samar di mata pembaca. Plot datar yang antimelodrama, juga memunggungi sentimentalitas hingga membuat konflik-konflik di dalamnya senantiasa diredam. 

Dari cara bercerita semacam itu, jelas bahwa Umar Kayam hendak menghadirkan dunia priyayi sebagai dunia yang sarat nilai. Dunia keluarga Jawa kelas menengah-atas ini terus-menerus diingatkan akan tanggung jawab moralnya kepada wong cilik. Keberadaan wong cilik akhirnya dipahami sebagai syarat moral bagi keberadaan priyayi itu sendiri. Umar Kayam menawarkan jalan kerukunan antarkelas. Sebentuk dunia penderitaan wong cilik yang dipeluk masuk ke dalam dunia moral priyayi, dan sebaliknya, wong cilik ikut memberi makna pada kepriyayian itu sendiri.

Pembacaan terhadap struktur ini sebenarnya telah lama disadari oleh sejumlah pengamat sastra dan kebudayaan. Ignas Kleden³ membaca siasat penceritaan semacam ini sebagai sikap sadar Umar Kayam dalam menghadapi transisi sosial. Konflik kelas dan konflik kebudayaan disajikan lewat narasi penuh pengertian, humor, bahkan komedi. Penerimaan, toleransi, dan pengharapan menjadi sikap pokok terhadap perubahan sosial yang berlangsung. Mobilitas sosial kerap masih melahirkan kegagapan baru. Dan dalam novel ini, perubahan sosial itu kemudian dibakukan menjadi tipologi-tipologi: mereka yang berhasil memanfaatkan perubahan, mereka yang bertahan pada spiritualitas tradisional, dan mereka yang memiliki kepribadian kuat namun akhirnya terlempar. Lantip tampil sebagai sosok liminal yang mampu bolak-balik antara dunia wong cilik dan dunia priyayi tanpa rasa canggung.

Liminalitas (posisi “di antara” dua dunia sosial) dalam Para Priyayi nyatanya tak hendak mengguncang struktur. Tokoh-tokoh yang menyimpang—seperti pada generasi ketiga—pada akhirnya malah berfungsi menegaskan “kesaktian” etika priyayi. Penyimpangan-penyimpangan yang kerap berakhir diserap oleh kepriyayian itu sendiri. Cerita di akhir pun memperlihatkan Gus Hari yang kembali meyakini kebenaran trah kepriyayian, dan Lantip justru diangkat sebagai priyayi sejati setelah sepenuhnya menyesuaikan diri dengan etika priyayi. Teranglah bahwa liminalitas di situ bekerja sebagai mekanisme penyerapan, dan bukan pembongkaran.

Heddy Shri Ahimsa-Putra⁴ memperluas pembacaan itu dengan melihat tokoh-tokoh Umar Kayam sebagai figur liminal yang hidup di dunia “antara”. Tokoh Tun dan Bawuk dalam Sri Sumarah serta Hari dalam novel ini berada pada posisi anti-struktur, tetapi pada akhir cerita mereka tidak sepenuhnya keluar dari sistem. Secara fisik hidup, tetapi secara sosial berada di ruang abu-abu. Dalam nalar Jawa, posisi “tengah” ini justru menjadi kunci keteraturan: kesatuan, kesinambungan, dan keselarasan. Sebuah transformasi simbolik dari nilai sak madya—nilai tengah yang menghindari ekstremitas dan menjunjung keseimbangan.

Sak madya, sebagai etika moderasi dan ketertataan, memang menawarkan kebijaksanaan hidup. Tetapi dalam konteks hari ini, ketika ketimpangan struktural, krisis demokrasi, dan kekerasan simbolik kian nyata—etika “tidak ekstrem” dapat juga menjadi problematik. Moderasi yang terlalu menenangkan di situ tampak berisiko meredam daya gugat. Para Priyayi mendidik pembaca untuk memahami, mengasihi, dan berdamai, tetapi agaknya tak hendak mendorong pembaca mempertanyakan struktur secara radikal.

Perbedaan cara bercerita semacam ini menjadi lebih jelas ketika Para Priyayi diletakkan berdampingan dengan karya-karya Pramoedya Ananta Toer, terutama Tetralogi Buru. Estetika Umar Kayam bertumpu pada kehalusan keseharian dan nilai sak madya. Konflik-konfliknya hadir sebagai perbedaan pengalaman yang senantiasa dapat dipahami. Dan dunia naratifnya terasa mencari kesinambungan. Sebaliknya, dalam karya Pramoedya—misalnya Bumi Manusia dan rangkaian Tetralogi Buru—Sejarah di situ tampil sebagai benturan antara kolonialisme dan kesadaran pribumi. Konflik-konfliknya diperuncing, tokoh-tokohnya sanggup berhadapan dengan sistem. Jika Umar Kayam membangun dunia yang harmonis, Pramoedya lebih memilih membangun dunia yang penuh pertarungan.

Perbedaan estetika ini melahirkan efek pembacaan yang berlainan. Para Priyayi mengajak pembaca memahami dan berempati; bahkan penyimpangan tokoh akhirnya diserap ke dalam etika priyayi. Mobilitas sosial berlangsung melalui pendidikan dan internalisasi nilai moral, sehingga struktur sosial di situ tetap utuh meski diperhalus oleh etika. Pramoedya di dalam karya-karyanya memilih menghadirkan wong cilik dan pribumi sebagai subjek sejarah. Ketimpangan menjadi persoalan moral individu dan sekaligus persoalan sistem kolonial dan struktur kekuasaan. Perubahan dalam karya-karya Pramoedya lahir dari kesadaran, benturan, dan perlawanan.

Karena itu, jika Umar Kayam menaruh kepercayaan pada perbaikan melalui moralitas dan kesinambungan, Pramoedya lebih percaya pada perubahan melalui kesadaran sejarah dan konfrontasi ideologis. Dalam konteks hari ini, estetika Umar Kayam menawarkan empati dan keseimbangan, tetapi berisiko meredam daya gugat ketika konflik struktural di situ direduksi menjadi persoalan moral individu. Lain daripada itu, estetika Pramoedya menjaga kesadaran kritis terhadap sejarah sebagai arena kekuasaan. Perbedaannya bukan pada ada atau tidaknya politik dalam sastra, melainkan pada intensitas dan cara politik itu diucapkan.

Sastrodarsono lebih memilih pendidikan sebagai jalan mengangkat martabat keluarganya ketimbang pemberontakan terbuka. Lantip—yang datang dari wong cilik—pun tidak tampil sebagai simbol perlawanan kelas. Ia diterima justru karena menyerap nilai kepriyayian itu sendiri. Integrasi memang lebih dipilih daripada konfrontasi. Bahkan kegelisahan tokoh Hari akhirnya kembali pada proses memahami diri. Konflik-konflik dalam novel ini dirapikan dan dibereskan oleh percakapan, rasa malu, dan tanggung jawab personal—sebuah perubahan yang bergerak dari realitas jeroan.

Dengan cara itu, Para Priyayi secara halus melanggengkan etika kelas menengah Jawa yang humanis, toleran, dan penuh welas asih. Wong cilik tetap hadir sebagai penyangga moral bagi dunia priyayi, tetapi jarang tampil sebagai penggerak perubahan. Lantas, apakah etika personal di situ kemudian menjadi cukup guna menghadapi ketidakadilan struktural, atau justru tanpa sadar ikut merawatnya?

Para Priyayi membangun laku hidup pembaca yang percaya pada harmoni dan keseimbangan. Estetika kehalusan membuat novel ini terasa relevan sekaligus problematik hari ini. Ya, ia menawarkan jalan damai di tengah ketajaman kritik, namun juga berisiko meredam daya gugat.[]

Mlati, Februari-Maret 2026

1. Umar Kayam. 2026. Para Priyayi: Sebuah Novel. @cloudbookspublishing & Makarya ↩︎
2. Nirwan Dewanto. 2020. Kaki Kata. Jakarta: Teroka Press. ↩︎
3. Ignan Kleden. 2025. Sastra Indonesia dalam Enam Pertanyaan: esai-esai sastra dan budaya. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG). ↩︎
4. Heddy Shri Ahimsa-Putra. 2001. Strukturalisme Levi-Strauss: Mitos dan Karya Sastra. Yogyakarta: Galang Press. ↩︎