Perihal Pernikahan Suku Sasak: Tanggapan Tulisan Muhyidin

Beberapa malam yang lalu saya menerima pesan WhatsApp dari dua sahabat saya. Satunya sahabat saya yang berasal dari Jawa dan satu lagi dari Lombok.

Biar lebih mudah, kita sebut saja nama mereka Bugiali dan Bagindali.

Pada malam itu, dalam waktu yang hampir bersamaan Bugiali dan Bagindali, sama-sama mengirimkan tautan artikel yang ditulis oleh Muhyidin Azmi yang dimuat langgar.co dengan judul “Maskulinitas dan Femininitas Masyarakat Suku Sasak”.

Baca; https://langgar.co/maskulinitas-dan-feminimitas-masyarakat-suku-sasak/

Saya pun segera berselancar menuju tulisan yang dimaksud. Berdasarkan pembacaan singkat saya, saya kira pembahasan tulisan Muhyidin tersebut lebih mengarah pada kritik terhadap persoalan tradisi atau adat pernikahan Suku Sasak, ketimbang diskursus maskulinitas dan feminisme.

Dalam hati, saya agak sedikit heran, kenapa Bugiali dan Bagindali lebih memilih menghubungi saya yang belum menikah, ketimbang penulisnya langsung atau teman-teman mereka yang lain, yang sudah menikah?

Bugiali dan Bagindali pun menjelaskan bahwa maksud  mereka menunjukkan artikel tersebut untuk meminta tanggapan saya, mengenai tradisi pernikahan, adat Suku Sasak lebih jauh. Oleh karena itu, barangkali, tulisan inilah yang menjadi tanggapan saya terhadap undangan Bugiali dan Bagindali untuk mengomentari tulisan Muhyidin.

Dalam tulisan tersebut, menurut Muhyidin Azmi, jenis model perkawinan Suku Sasak dibedakan menjadi 5 jenis. Pertama, kawin lari atau merarik, dengan penjelasan bahwa kedua belah pihak baik calon pengantin laki-laki maupun perempuan bersepakat untuk lari, meninggalkan rumah secara diam-diam pada malam hari, dengan maksud untuk menikah.

Kedua, kawin dengan cara menculik mempelai perempuan. Cara kedua ini dinilai Muhyidin sebagai kebalikan atau lawan dari cara pertama (merarik, kawin lari).

Ketiga, kawin dengan cara ngelakok atau meminang, atau meminta mempelai perempuan secara baik-baik kepada orang tuanya. Cara ini dianggap oleh Muhyidin “lebih manusiawi”.

Keempat, kawin dengan cara tadong atau kawin gantung, atau mungkin maksud Muhyidin perjodohan dari kecil, dan melangkah menuju jenjang pernikahan, ketika dirasa umur mempelai sudah cukup dewasa.

Kelima, kawin ngiwet, perkawinan jenis ini merupakan perkawinan yang dilakukan dengan cara melarikan istri orang lain dan dikenal pada masyarakat Suku Sasak yang menganut ajaran “Islam Watu Telu”.

Pada pembahasan selanjutnya, Muhyidin menyebutkan bahwa seremoni perkawinan masyarakat Suku Sasak dianggap sempurna apabila sudah melalui tiga tahap, yakni: Pembayun, Nyongkolan, dan Sorong Serah. 

Dalam upacara pembayun, Muhyidin menyebutkan bahwa Pembayun (sebagai pelaku dan nama acara) adalah tokoh adat yang menentukan dan menyatakan secara umum tingkat status pasangan dan keturunan mereka, serta penetapan gantiran (denda atau sangsi) untuk setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki.

Muhyidin menambahkan bahwa gantiran itu merupakan sejumlah uang yang cukup, dan bahkan kadang-kadang melebihi umumnya dari pendapatan keluarga. Dengan kata lain, bila pengantin laki-laki berasal dari keluarga yang memiliki pekerjaan yang baik atau mapan secara ekonomi, pihak mempelai laki-laki diharapkan membayar gantiran yang lebih banyak lagi.

Acara pembayun menurut Muhyidin dilaksanakan bersamaan dengan acara Sorong Serah, di mana acara Sorong Serah itu sendiri menurut Muhyidin adalah acara “penghakiman” (istilah yang saya buat sendiri)  atau suatu upacara seremonial untuk membicarakan perihal mas kawin. Sedangkan acara nyongkolan tidak dijelaskan lebih lanjut oleh Muhyidin.

Dari premis-premis tersebut Muhyidin setidaknya menggaris bawahi empat hal yakni: Pertama, prestasi keluarga perempuan. Kedua, superioritas lelaki dan inferioritas perempuan. Ketiga, egalitarianisme, dan keempat, komersialisasi pernikahan adat Sasak. Untuk poin yang keempat, Muhyidin menegaskan bahwa terjadinya kawin lari (merarik) juga berimplikasi pada tahap selanjutnya yakni proses tawar-menawar pisuka (biaya yang diminta ke pihak laki-laki untuk perayaan pernikahan) pada saat pelaksanaan acara mbait wali (meminta wali kepada pihak perempuan), dan praktik ini menurutnya, sangat kental dengan nuansa bisnis.

Berikutnya, dalam pernikahan adat Sasak, Muhyidin menyoroti posisi laki-laki yang sangat dominan, karena ia menganggap pihak pengantin laki-laki merupakan simbol dari maskulinitas. Sedangkan posisi perempuan dipandang sebagai kaum yang tersubordinasi atau dianggap lemah oleh karena itu perempuan dalam konteks pernikahan adat Suku Sasak dipandangnya mewakili “femininitas”.

Tentu saja Muhyidin juga tidak lupa melayangkan kritik tajam terhadap persoalan klasik, mengenai kesenjangan strata sosial antara golongan bangsawan dengan orang biasa. Menurutnya, pernikahan adat Sasak cenderung dimanfaatkan oleh kaum bangsawan sebagai ajang untuk menunjukkan dominasinya atas golongan non bangsawan, tujuannya untuk mempertahankan prestise dan hak-hak istimewa di atas orang kebanyakan. Demikianlah poin-poin penting yang dapat saya tangkap setelah membaca artikel yang ditulis oleh Muhyidin.

Dalam pembacaan saya, saya kira Muhyidin terlampau bersemangat memotret fenomena pernikahan adat Suku Sasak, dengan menggunakan perspektif modernitas. Hal ini bisa saya pahami dengan memperhatikan atau mencermati referensi yang dijadikan sebagai rujukan. Muhyidin, memperkuat pandangan-pandangannya dengan mengutip hasil kajian beberapa antropolog mutakhir yang cukup otoritatif, setidaknya di lingkungan akademis.

Dalam pembacaan saya, saya kira Muhyidin terlampau bersemangat memotret fenomena pernikahan adat Suku Sasak, dengan menggunakan perspektif moderenitas.

Dalam hati, tentu saja saya merasa senang, karena ada calon pemikir potensial yang menaruh perhatian, melakukan pembacaan ulang terhadap identitas kediriannya (lokalitas) sebagai generasi Suku Sasak selanjutnya.

Hanya saja, saya menyayangkan Muhyidin terlalu terburu-buru mengintrodusir pernikahan adat Suku Sasak ke publik tanpa melakukan pembacaan secara utuh atau menyeluruh. Sehingga fenomena pernikahan adat Suku Sasak yang telah dipahami sebagai produk “kebudayaan” hasil dari cipta, rasa dan karsa masyarakat Suku Sasak terkesan vis a vis dengan wacana “modernitas” yang datang dari luar.

Sepanjang pemahaman saya mengenai pelaksanan pernikahan adat Suku Sasak yang paling umum. Setidaknya, terdapat 3 hukum atau ketentuan yang diterapkan, yakni; hukum agama (akad pernikahan atau acara ijab kabul), kemudian hukum positif atau hukum negara (catatan sipil), dan terakhir hukum adat.

Dua hukum yang saya sebutkan terlebih dahulu merupakan hal yang paling pokok dan tidak bisa ditawar, hal ini sangat lumrah, dan saya kira berlaku juga bagi masyarakat muslim WNI di seluruh penjuru Indonesia sebagai implementasi dari kewajiban masyarakat, yakni sebagai masyarakat yang beragama dan bernegara.

Sedangkan hukum adat atau merarik, dalam realitas masyarakat Suku Sasak hari ini, dengan pertimbangan tertentu, sudah sering ditinggalkan atau tidak dilaksanakan. Lebih lanjut, sepemahaman saya mengenai hukum adat yang mengatur tata cara pernikahan masyarakat Suku Sasak, tidak bersifat tertulis dan sangat dinamis. Biasanya kepatuhan masyarakat terhadap norma adat (hukum sosial) dilandasi oleh kesepakatan dan kebiasaan yang berlaku dalam suatu wilayah yang terbatas.

Kondisi inilah yang memungkinkan masyarakat dari suku lain bisa menikah dengan masyarakat Suku Sasak, dan pada tahap implementasi, tata pelaksanaannya bisa berbeda-beda antar satu tempat dengan tempat yang lain. Bahkan pernikahan secara adat bisa tidak diselenggarakan sama sekali.

Perbedaan adat istiadat perkawinan Suku Sasak ini cenderung dipengaruhi oleh struktur pandangan dunia masyarakat akibat pengaruh akulturasi dan perkembangan sistem sosial atau konvensi sosial yang terus berkembang. Misalnya, masyarakat Kota Mataram sebagai Ibu Kota Provinsi NTB yang dipengaruhi oleh karakter masyarakatnya yang cenderung heterogen, tentunya tidak sama dengan penerapan tata pelaksanaan pernikahan di daerah pedesaan-pedesaan di wilayah Lombok yang cenderung berkarakter homogen.

Oleh karena itu, tidak heran jika tata pelaksanaan perkawinan secara adat, di luar dari hukum agama dan hukum positif yang telah saya singgung sebelumnya, implementasinya bisa berbeda-beda.

Lihat saja, relitas masyarakat Suku Sasak dewasa ini, ada yang memilih cara merangkat (malam ketika perempuan meninggalkan rumah pergi bersama pihak laki-laki), ada yang merasa lebih nyaman dengan acara melamar, dengan cara perjodohan, mengadakan resepsi atau pesta pernikahan, menjalankan sorong serah aji krama (sidang adat untuk memperkenalkan dua mempelai kepada khalayak), dan bahkan ada yang sama sekali memilih untuk tidak menyelenggarakan acara tradisi perkawinan menurut adat Suku Sasak.

Sejauh yang saya pahami, perbedaan pilihan tersebut sama sekali bukan perkara yang harus dibesar-besarkan. Semuanya bergantung pada kesepekatan atau konvensi sosial masyarakat yang berlaku, dengan mengedepankan pertimbangan kemaslahatan bersama sebagai orientasi nilainya.

Contoh sederhana misalnya, jika salah satu calon pengantin berasal dari Mataram kemudian hendak menikah dengan calon mempelai dari wilayah pedesaaan, sebut saja di Wilayah Pesisir Lombok Tengah, maka sebelum ke tahap selanjutnya kedua pihak mempelai, idealnya membicarakan mengenai tata cara yang paling baik dan paling patut, apakah hendak mengikuti cara yang berlaku di Mataram atau yang berlaku di wilayah pesisir Lombok Tengah, tujuannya agar tidak menjadi permasalahan besar di kemudian hari.

Saya kira, refleksi awal tentang tahapan dan pilihan tata pelaksanaan pernikahan masyarakat Suku Sasak ini sudah cukup mengoreksi atau barangkali meluruskan pemahaman Muhyidin yang membagi jenis model pernikahan Suku Sasak ke dalam lima jenis, secara serampangan.

Maksud saya, apa yang dipahami Muhyidin sebagai jenis model pernikahan Suku Sasak, yang ia klasifikasikan ke dalam 5 kelompok itu, bukanlah jenis model pernikahan adat Suku Sasak. Melainkan pilihan tata cara pelaksanaan pernikahan yang dilandasi oleh spirit kemaslahatan bersama (hidup rukun). Terkecuali jenis yang ke-5, yakni jenis pernikahan dengan cara ngiwet (mencuri istri sah orang lain).

Untuk jenis yang kelima, jenis perkawinan adat Suku Sasak dengan cara ngiwet atau mencuri istri sah orang lain yang dipraktikkan oleh “Penganut Islam Waktu Telu”, seperti yang disebutkan oleh Muhyidin, saya pribadi tidak dapat menanggapi lebih jauh, dan barangkali perlu saya klarifikasi secara serius kepada Muhyidin.

Sebab, sepanjang pemahaman saya tetang pernikahan adat Suku Sasak, tidak ada satu komunitas muslim di Lombok yang melegalkan atau menjadikan praktik tercela itu sebagai bagian yang integral dalam tatanan norma adat masayarakat Suku Sasak yang disepakati di belahan bumi Lombok mana pun, bahkan komunitas masyarakat penganut “Islam Watu Telu”, seperti yang dikemukakan oleh Muhyidin sekali pun.

Kemudian sehubungan dengan tahapan-tahapan rangkaian acara pelaksanan pernikahan adat Sasak, dalam kesempatan lain, saya telah menyinggungnya secara panjang lebar di dalam tulisan saya yang berjudul Tradisi Adat Pernikahan Suku Sasak yang dimuat di media ini beberapa bulan yang lalu. Dalam kesempatan ini, akan saya singgung kembali poin-poinnya sebagai bahan perbandingan.

Baca: https://langgar.co/tradisi-adat-pernikahan-suku-sasak/

Sejauh yang saya pahami, tahapan acara dalam pelaksanaan pernikahan adat Suku Sasak terdiri dari beberapa tahap, di antaranya: Merangkat, yang bisa saya maknai sebagai langkah awal yang diambil oleh kedua mempelai, yakni pergi meninggalkan rumah untuk menikah.

Kemudian Sejati Selabar, yang saya pahami sebagai tahap penyampaian kabar atau berita kepada pihak keluarga dan masyarakat di lingkungan terdekat pengantin perempuan, bahwa pengantin perempuan pergi meninggalkan rumah pada malam harinya untuk menikah, bukan untuk alasan-alasan yang lain.

Selanjutnya Nuntut Wali, tahapan ini saya pahami sebagai diutusnya perwakilan dari pihak laki-laki untuk meminta kesediaan wali nikah dari pihak perempuan untuk menikahkan putrinya dalam acara Akad Nikah atau ijab kabul, sesuai ketentuan hukum agama.

Biasanya, bersamaan dengan penyelenggaraan acara Akad Pernikahan ini, pihak KUA membawa surat-surat administratif yang terintegrasi dengan hukum negara, sebagai syarat sah-nya sebuah pernikahan di mata hukum negara atau hukum positif . Sampai pada rangkaian acara ini, bisa saya maknai sebagai pelaksaan acara pernikahan berdasarkan tuntutan, atau kewajiab seluruh masyarakat dalam hal menjalankan hukum Agama Islam dan hukum negara atau hukum positif.

Pada tahap selanjutnya, Rebak Pucuk Bait Janji, Nunas Panutan atau Mbait Pengeraos, acara ini bisa saya maknai sebagai bermusyawarahnya perwakilan kedua belah pihak untuk menentukan penyelenggaraan acara selanjutnya dengan mengedepankan azas kekeluargaan dan kemaslahatan bersama. Setelah acara tersebut, baru kemudian bisa melangkah pada acara inti, yakni Sorong Serah Aji Krama.

Sorong Serah Aji Krama sangat umum dipahami sebagai acara sidang adat untuk memperkenalkan silsilah keluarga, baik pihak laki-laki maupun perempuan kepada halayak yang hadir, tujuannya agar status pernikahan atau status sosial kedua mempelai diketahui bersama oleh seluruh masyarakat, agar dikemudian hari tidak menimbulkan fitnah sebab kedua mempelai akan membangun sebuah bahtera rumah tangga baru dan akan membaur, hidup bersama masyarakat di lingkungannya.

Sehari atau beberapa hari setelah acara Sorong Serah Aji Krama, keluarga besar pihak pengantin laki-laki melaksanakan acara Mbales Ones Nae. Mbales Ones Nae dipahami bersama sebagai acara napak tilas atau refleksi terhadap seluruh rangkaian acara pernikahan adat Suku Sasak yang dijalankan.

Caranya, rombongan dari pihak keluarga laki-laki bersilaturrahmi ke rumah keluraga pihak perempuan untuk sama-sama melakukan muhasabah dan saling memaafkan jika selama pelaksanaan acara pernikahan tersebut terdapat kesalahan yang mungkin menyakiti atau merugikan salah satu pihak.

Dari uraian di atas, dapatlah saya katakan bahwa Muhyidin sangat keliru jika menyebut pembayun dan nyongkolan sebagai pokok acara dalam pernikahan adat Sasak. Karena “pembayun” yang saya pahami adalah istilah untuk menyebut tokoh yang menjadi juru bicara dalam sidang adat atau Sorong Serah Aji Krama dan bukan nama acara seperti yang disebutkan oleh Muhyidin.

Di dalam acara tersebut, Pembayun menggunakan Bahasa Jawa Madya (Bahasa Jawa Pertengahan) sebagai bahasa pengantarnya, dan tidak jarang selama menunggu rombongan pengantin tiba di galangan, seringnya pembayun menyanyikan beberapa Tembang Macapat yang biasa kami sebut sebagai Nembang.

Dalam sidang adat, Pembayun pada intinya bertugas memimpin acara,menyampaikan pembahasan mengenai tata tertib pelaksanaan dan memandu jalannya sidang adat Sorong Serah Aji Krama. Di mana istilah sorong serah dapat dimaknai sebagai acara serah-terima pihak keluarga perempuan atas anaknya yang akan mengarungi rumah tangga baru bersama suaminya.

Dalam kesempatan yang sama, Pembayun juga mengumumkan gantiran atau denda jika terdapat pelanggaran adat yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Denda atau gantiran ini dibayar sesuai ketetapan adat yang berlaku dan tidak boleh dibeda-bedakan baik bagi keluarga yang kaya maupun yang miskin.

Oleh karena itu, Muhyidin sangat keliru jika menganggap, pembicaraan terkait mas kawin dibahas kembali pada acara sidang adat, Sorong Serah Aji Krama karena mas kawin itu ditentukan pada acara Akad Pernikahan.

Oleh karena itu, Muhyidin sangat keliru jika menganggap, pembicaraan terkait mas kawin dibahas kembali pada acara sidang adat, Sorong Serah Aji Krama karena mas kawin itu ditentukan pada acara Akad Pernikahan.

Muhyidin juga keliru menyebut Nyongkolan sebagai acara pokok dalam penyelenggaraan pernikahan adat Sasak. Karena, sepanjang pemahaman saya, Nyongkolan atau rombongan pawai yang berjalan kaki kira-kira sejauh 100-200 meter, mengiring pengantin menuju ke pelaminan ini, merupakan acara adat yang bersifat tambahan dan boleh tidak diikutsertakan dalam rangkaian acara pernikahan adat Sasak, semuanya bergantung pada kesepakatan keluarga besar kedua belah pihak.

Munikgama sebagai Basis Ontologi Tradisi Adat Suku Sasak

Demikianlah saya kemukakan pemahaman saya berkaitan dengan tradisi pernikahan menurut adat Sasak yang penuh dengan nilai-nilai kearifan. Hal mana, yang berkaitan dengan isu “maskulinitas dan femininitas” yang dikemukakan oleh Muhyidin, saya kira sifatnya sangat parsial.

Tentu saja penyimpangan-penyimpangan praktik pernikahan cara adat itu ada, namun persoalan itu tidak lantas digeneralisir sebagai permasalahan bersama, karena penyimpangan-penyimpangan tersebut bersifat kasuistik. Dan persoalan ini tidak bisa sepenuhnya ditarik ke persoalan paradigma “maskulinitas dan feminimitas” seperti yang diungkapkan Muhyidin.

Coba saja lihat tuntunan Agama Islam, maksud saya, agama juga memberikan referensi mengenai kriteria ideal dalam hal memilih pasangan hidup. Setidaknya aspek yang ditekankan oleh Islam adalah harta, keturunan, paras, dan agamanya.

Almarhum ibu saya seringkali menyampaikan kepada saya: “kenak-kenak ntan mite dengan nine anakh, adem sak nemu rahayu” artinya,  “baik-baiklah mencari perempuan (calon istri) Nak, biar kamu menemukan rahayu atau kehidupan berkeluarga yang penuh dengan kebahagiaan. Saya kira, saran yang pernah disampaikan ibu saya ini, merupakan doa dan harapan semua orang tua di Lombok, entah golongan bangsawan maupun golongan jajaerkarang atau bukan bangsawan.

Meski demikian dalam tatanan realitas sosial masyarakat Suku Sasak, kasus pernikahan antara golongan bangsawan dan bukan bangsawan sudah sering terjadi di Lombok. Dan saya kira, hal tersebut sudah menjadi fenomena biasa dewasa ini, kecuali mungkin 30 atau 40 tahun ke belakang. Fenomena ini mungkin menjadi masalah besar di masa lalu karena situasi zaman pada waktu itu sungguh sangat berbeda dengan realitas sosial hari ini.

Terakhir saya punya eksperimen kecil-kecilan yang bisa saya kemukakan untuk Bugiali dan Bagindali, setidaknya untuk memahami diskursus strata sosial masyarakat Suku Sasak di Lombok dengan perspektif yang berbeda. Namun, eksperimen saya ini tidak berpretensi berhasil atau barangkali memuaskan semua pihak, baik yang bersepakat atau tidak bersepakat dengan eksperimen ini.

Strata sosial masyarakat Suku Sasak tidaklah sama dengan strata sosial masyarakat Hindu di Bali. Jika di Bali klasifikasinya dibedakan berdasarkan dharma-nya yakni Brahmana, Kesatria, Waisya dan Sudra. Maka, di Lombok strata sosial masyarakat Suku Sasak dibedakan dalam tiga golongan Menak Purwangsa, Madya, dan Jajarkarang.

Uraian mengenai eksperimen tentang ketiga strata sosial masyarakat Suku Sasak ini, saya sandarkan pada sejarah penyebaran Islam awal di Lombok yang menggolongkan masyarakat berdasarkan tingkat pemahamannya terhadap realitas batin masyarakat terhadap pengetahuannya tentang Agama Islam pada waktu itu.

Seperti yang diketahui bersama rukun agama terdiri dari tiga hal yakni Iman, Islam dan Ihsan. Tiga konsep atau rukun agama ini kemudian diturunkan oleh Para Wali penyebar agama Islam di Lombok untuk menandai realitas batin masyarakat Suku Sasak menjadi tiga golongan, yakni: 1. Golongan yang baru sampai pada tahap percaya dengan Agama Islam (jajarkarang), 2. Kemudian tahap selanjutnya adalah golongan yang sudah sampai pada tahap mejalankan Syariat Islam (Madya), dan 3. Tahapan yang sudah memahami hakikat Islam, yang berbuat dan bertindak berdasarkan hikmah (Menak Purwangsa).

Dalam acara sidang adat Sorog Serah Aji Krama strata sosial itu disimbolkan dengan perhitungan tiga puluh tiga, enam puluh enam dan sembilan puluh sembilan genap seratus atau kebaikan paling utama.

Tingkatan ini dengan sangat mudah bisa dipahami relevansinya dalam wirid yang paling umum dijalankan masyarakat muslim di manapun, setelah menunaikan ibadah solat. Yakni dengan membaca kalimat Tasbih sebanyak 33 kali, kemudian ditambah pembacaan kalimat Tahmid 33 hingga jika dijumlahkan menjadi 66, dan ditambah lafaz Takbir sebanyak 33 sehingga total berjumlah 99 kali.

Dalam pengertian lain, saya kira tidak berlibahan jika nilai 99 dilekatkan bagi golongan tertinggi masyarakat Suku Sasak, karena golongan tersebut dinilai atau dianggap telah mampu memahami 99 Asmaulhusna, sembilan puluh sembilan Sifat dan Asma Tuhan yang paling utama dalam pribadi manusia.

Dengan demikian, dapatlah saya simpulkan tingkatan strata sosial masyakat Suku Sasak lebih berpretensi ke arah makna tingkatan penghayatan spritualitas masyarakat muslim di Lombok dalam hal menghadirkan “Kerajaan Tuhan” dalam diri masing-masing pribadi masyarakat, ketimbang jabatan yang bersifat keduniawian semata. 

Lalu apa yang menjadi basis nilai dari seluruh produk kebudayaan masyarakat Suku Sasak maupun orientasi nilai dalam acara tradisi adat pernikahan Suku Sasak ini? Untuk menjawawab pertanyaan ini, lagi-lagi saya melakukan eksperimen kecil-kecilan, membuat interpretasi terhadap istilah yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Suku Sasak.

Sering kali saya mendengar dari beberapa tokoh agama dan tokoh adat menyebut istilah “munikgama”. Istilah munikgama sebagai basis atau orientasi nilai masyarakat Suku Sasak memiliki banyak tafsir, meski demikian tafsir-tafsir yang berkembang sepertinya tidak pernah keluar dari bingkai spirit ajaran Islam, yakni sebagai agama mayoritas masyarakat Suku Sasak.

Munik bisa diartikan berdiam atau menempati. Dalam istilah lain muni  bisa berarti berbicara. Sedangkan gama diartikan sebagai aturan atau hukum, pengembangannya bisa berarti hukum Agama Islam atau Ajaran Islam, maupun hukum adat istiadat Suku Sasak. Dengan demikian munikgama bisa dimaknai sebagai suatu sikap yang patuh terhadap hukum agama dan hukum adat.

Beberapa tokoh adat Sasak dan tokoh agama yang saya minta penjelasannya lebih lanjut menyampaikan bahwa munikgama bisa bermakna belajar patuh menjalankan aturan atau hukum, tidak tekecuali ajaran atau hukum yang digariskan oleh Agama Islam.

Satu lagi tafsiran yang dikemukakan oleh salah satu tokoh adat yang saya minta keterangannya, bahwa munikgama bisa dimaknai sebagai jalan spiritual. Tafsiran terakhir ini cukup mengagetkan saya. Saya seperti menemukan ketersambungannya dengan kedatangan Wali Tanah Jawi yang menyebarkan Islam di Lombok. Artinya istilah munikgama, barangkali istilah yang sepadan dengan istilah suluk atau genre sastra yang dikembangkan oleh Para Wali di Pulau Jawa. Suluk itu sendiri merupakan istilah kunci dalam tradisi tasawuf yang berarti perjalanan spiritual menuju ke hadirat Ilahi.

Demikianlah, alternatif jawaban yang bisa saya kemukakan untuk dua sahabat saya Bugiali dan Bagindali. Semoga tanggapan singkat saya yang tidak menggunakan referensi kajian-kajian ilmiah ini, bisa memuaskan dua sahabat baik saya, Bugiali dan Bagindali.

Jika Bagindali merasa tidak puas dengan jawaban saya ini, mungkin Bagindali bisa menindak lanjutinya dengan bertanya langsung kepada tokoh-tokoh adat maupun tokoh agama di Lombok. Niat saya, tidak lain dan tidak bukan agar produk kebudayaan yang diwariskan oleh leluhur Suku Sasak, barangkalai ada celah untuk merangkul gempuran produk kebudayaan modern. Sehingga produk kebudayaan yang kita pahami sebagai “kearifan lokal” bisa bertahan dan bahkan bisa berjalan harmonis dengan produk kebudayaan luar tersebut, bukannya malah saling menegasi satu sama lain.

Sedangkan untuk Bugiali yang kebetulan berada di Jawa atau Yogyakarta,  barangkali Bugiali bisa menraktir saya minum kopi sembari mendiskusikann permasalahan ini lebih lanjut di salah satu kedai kopi terdekat, sukur-sukur bisa di kedai kopi yang ada live music-nya.

Buku Langgar Shop
Lamuh Syamsuar
Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang senang mengaji di Langgar dan suka menulis puisi.