Rumusan Islam Politiek Snouck Hurgronje

Beberapa Minggu yang lalu (5/1), usai acara udar buku Islamisasi Nusantara karya Ahmad Baso di Masjid Jendral Sudirman, dua ‘orang dalam’ langgar.co diantaranya yang hadir tak langsung pulang. Malahan berlanjut jagongan, dan tentunya mereka kami wedangi (maksudnya kami buatkan minum). Kami jagongan sampai larut. Untuk dua orang dalam langgar.co, sekalipun tak ajeg datang mengaji, itu kami masukan sebagai santri ngaji barisan bali keri. Di waktu jagongan dengan mereka ini, obrolan menyerempet ke tokoh kenamaan Snouck Hurgronje beserta rumusan Islam Politiek-nya yang—sebelumnya saya telah berbelanja kutipan—akan dibahas di sini. Begitu, mula tulisan ini.

***

Melihat sejarah penaklukakan dan penundukan tanah di seberang lautan, Hindia Timur, kolonial Belanda menghadapi kenyataan Islam sebagai agama mayoritas yang dianut penduduk jajahan. Kenyataan ini menampilkan dua keinginan yang bertolak belakang. Belanda berusaha keras memperkuat dan mempertahankan tanah jajahan. Sementara di pihak Islam, berupaya pula untuk melepaskan diri dari cengkraman kekuasaan kolonial. Belanda tak bisa mengelak atas keadaan semacam ini. Karena itu kebijakan kolonial diarahkan untuk menangani Islam. Nah, tugas untuk menangani Islam inilah, Christian Snouck Hurgronje hadir sebagai peletak dasar kebijakan kolonial Belanda dalam menangani Islam.

Snouck merupakan ‘pekerja intelektual’, yang berpengaruh besar sekaligus kontroversial atas keberhasilannya menentukan arah rust en orde Belanda. Snouck menjadi sosok dibalik keberhasilan kebijakan Pemerintah Hindia Belanda dalam menangani Islam.

Islam dipandang bukan saja sebagai ancaman terhadap “Kebijakan Keamanan dan Ketertiban” (rust en orde) Belanda, melainkan juga terhadap masa depan keberlanjutan pendudukan dan penjajahan tanah jajahan.

Islam dipandang bukan saja sebagai ancaman terhadap “Kebijakan Keamanan dan Ketertiban” (rust en orde) Belanda, melainkan juga terhadap masa depan keberlanjutan pendudukan dan penjajahan tanah jajahan. Kebijakan rust en orde dimaksudkan sebagai kebijakan yang ‘positif’ untuk menjaga agar penduduk jajahan bersikap kooperatif. Di bawah kebijakan ini, pemerintah kolonial Belanda berusaha mencegah timbulnya masalah yang tidak diinginkan. Sejalan dengan usaha menguasai tanah jajahan, hidup dan penghidupan penduduk jajahan dipelajari secara ilmiah di negeri Belanda dengan diselenggarakannya pendidikan Indologie. Tujuannya untuk mengenal lebih jauh segala seluk beluk pribumi, dan termasuk tentang Islam didalamnya.

Sebenarnya sudah sejak awal para pejabat kolonial Belanda menaruh kecurigaan terhadap Islam. Utamanya karena pemberontakan, perlawanan kerap muncul-berasal dari umat Islam. Meski ketika mencuat pemberontakan, perlawanan, mampu diatasi, namun tindakan tersebut tak cukup melumpuhkan. Perlawanan dari kalangan umat Islam tetap saja muncul. Sebab itulah Islam kemudian dipelajari, dan Snouck punya peran penting di sini.

Peran penting Snouck terutama dalam membangun pengetahuan baru tentang Islam. Sebelum kedatangan Snouck, pemahaman pemerintah Hindia Belanda terhadap Islam, kurang begitu memadai. Malah, kata Harry J. Benda (1980: 38), pemahaman pihak kolonial itu “… dibentuk oleh kombinasi yang kontradiktif antara ketakutan dan pengharapan yang berlebih-lebihan; kedua-keduanya lahir dari kekurangan pengetahuan yang tepat…” mengenai Islam. Snouck datang meluruskan kekurangtepatan pemahaman mengenai Islam, sekaligus memberi dasar dalam memandang Islam, yang terkenal dengan rumusan Islam Politiek.

Christian Snouck Hurgronje

Nama besar Snouck dapat diketahui dari buku seri khusus Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS) yang berjudul Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889–1936. Sebelas jilid dengan tebal 2.702 halaman. Buku ini merupakan edisi yang diterbitkan oleh E. Gobée dan Adriaanse untuk karya Ambtelijke Adviezen van C. Snouck Hurgronje.

Snouck lahir di Oosterhout pada 8 Februari 1857. Ia anak pendeta Kristen. Snouck menempuh Sekolah Menengah Lima Tahun (Hogere Burgerschool) di Breda. Kuliah di Universitas Leiden. Pada 24 November 1880, studinya di Universitas Leiden berakhir dengan promosi doktor ilmu sastra Samiyah dengan disertasi Het Mekkaansche Feest (Perayaan di Makkah). Dari tahun 1881 sampai tahun 1887, Snouck menjadi lektor pada Lembaga Kota Praja untuk Pegawai Hindia Timur di Leiden. Kurun waktu pertama sebagai lektor disela oleh waktu bermukim di tanah Arab pada 1884-1885 (E. Gobée dan Adriaanse, Seri I, 1990: v).

Snouck pernah dua kali menikah ketika berada di Hindia Belanda. Pernikahan pertamanya terjadi pada 1890 dengan Sungkana, satu-satunya putri Raden Haji Mohammad Ta’ib, seorang penghulu di Ciamis. Ketika itu, Sungkana baru berusia 17 tahun. Dari perkawinan dengan Sungkana, lahir empat anak: Salman Emah, Umar, Aminah, dan Ibrahim. Sungkana meninggal tahun 1896 akibat keguguran anaknya yang kelima. Dua tahun kamudian, Snouck menikah lagi di Bandung dengan Siti Sadiyah, putri Raden Haji Muhammad Soe’eb, seorang penghulu-pengganti. Ketika dinikahi oleh Snouck, Sadiyah baru berusia 13 tahun. Perkawinannya ini hanya dikarunia seorang anak, Jusuf, yang lahir tahun 1905. Sadiyah meninggal dunia tahun 1974. Namun sayangnya, tidak ada seorang pun dari anak-anak itu yang pernah bertemu Snouck, semenjak ia meninggalkan Hindia Belanda kembali ke Leiden pada 1906. Snouck meninggal di Leiden pada 26 Juni 1936. (E. Gobée dan Adriaanse, Seri I, 1990; P. Swantoro, 2002: 175-176).

Sebelum menikah, Scouck telah lebih dulu memeluk Islam. ‘Abd al-Ghaffar adalah nama Snouck ketika ia memutuskan menjadi seorang muslim. Keputusan Snouck masuk Islam memungkinkan baginya memasuki tanah haram, Mekkah.

Sewaktu bermukim di tanah haram, Snouck menghayati betul bagaimana kehidupan masyarakat Makkah.

Sewaktu bermukim di tanah haram, Snouck menghayati betul bagaimana kehidupan masyarakat Makkah. Memperhatikan secara mendalam orang-orang yang datang ke sana. Membicarakan masalah Islam dengan para ulama. Melihat koleksi buku dan naskah yang ada. Melakukan telaah situasi kondisi sembari mengamati komunitas Jawah yang tinggal di Mekkah. (H. Aqib Suminto, 1985: 119-120).

Pada 1889 Snouck pergi ke Aceh. Dalam lampiran yang ditulis Snouck untuk Gubernur Jenderal pada 23 Mei 1892, dikatakan bahwa tujuannya ke Aceh adalah untuk, “Memperoleh gambaran yang tepat dan lengkap mengenai kehidupan Mohammadan di Aceh serta pengaruhnya terhadap hubungan-hubungan politik dan kemasyarakatan di negeri tersebut.” Di Aceh Snouck tinggal dari 16 Juli 1891 sampai awal Februari 1892. Selang setahun kemudian terbit jilid pertama buku De Atjehers (1893). Jilid kedua De Atjehers terbit pada 1894.

Keberhasilan mengakhiri Perang Aceh tak luput dari kerja Snouck. Snouck merumuskan politik “pasifikasi” (pengamanan; usaha yang bertujuan mengembalikan keadaan seperti sebelum terjadi peperangan) yang sesuai dengan Aceh. Taufiq Abdullah dalam “Kata Pengantar” untuk buku Snouck, Islam di Hindia Belanda (1983: 3), menjelaskan politik “pasifikasi” berdasar pada anggapan bahwa masyarakat Aceh terpecah atas dua kesetiaan, pada adat dan atau pada agama (Islam). Snouck menganjurkan agar strategi penaklukan Aceh harus bertolak dari kemampuan memanipulasi pada dua kesetiaan (lembaga) itu.

Selain ke Aceh, Snouck juga berkeliling Jawa, ditemani Haji Hasan Mustafa. Atas pengetahuan Snouck terkait Islam yang diamatinya secara langsung maupun yang dipasok dari para kolega di Hindia Belanda, menjadikannya sebagai penasehat pada sebuah Kantor Agama (Het Kantoor voor Inlandsche zaken) untuk menangani masalah-masalah pribumi dan Arab, memberi dampak berarti dalam mengarahkan politik kolonial Belanda terhadap Islam.

Rumusan Islam Politiek Snouck Hurgronje

Mengenai kedatangan Islam di Nusantara, kebanyakan ahli yang berasal dari Belanda memegang teori bahwa Islam di Nusantara berasal dari Anak Benua India, termasuk Snouck.

Islam seperti yang sudah diterima orang Indonesia sudah mengalami proses penyesuaian dengan agama Hindu, sehingga di Sumatra dan di Jawa lebih mudah baginya (Islam) untuk kembali menyesuaikan dirinya dengan Hinduisme yang sudah kehilangan kemurnian dan sifat-sifat aslinya.” (Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje, Jilid X, 1994: 129).

Dianutnya teori bahwa Islam masuk dari India, dan penerimaan Islam sebagai agama dikatakan relatif tidak mendalam, memudahkan nantinya dalam proses pelemahan pemeluk Islam, sekaligus dengan berharap untuk menghilangkan pengaruh Islam dengan proses kristenisasi. Pemeluk Islam yang dikatakan demikian ini, oleh kalangan misionaris disebutnya sebagai kalangan Islam nominal. Namun pada kenyataannya tidak demikian: usaha itu tidak dengan sendirinya dengan mudah mengubah kalangan Islam nominal, mudah diajak (konversi) menjadi Kristen.

Snouck menegaskan bahwa dalam Islam tidak dikenal yang demikian itu. Kiai tidak apriori fanatik.

Kekeliruan lainnya, dikatakan bahwa dalam Islam terdapat lapisan kependetaan seperti halnya dalam Katolik. Snouck menegaskan bahwa dalam Islam tidak dikenal yang demikian itu. Kiai tidak apriori fanatik. Penghulu merupakan bawahan pemerintah pribumi, bukan atasanya. Ulama bukanlah komplotan penjahat, sebab mereka hanya menginginkan ibadah. Orang pergi ke Mekkah untuk berhaji pun bukan berarti ia fanatik dan berjiwa pemberontak (Harry J. Benda, 1980: 41-42; H. Aqib Suminto, 1985: 11). Meskipun demikian, Snouck menekankan bahwa umat Islam tidak boleh diremehkan dan dibiarkan begitu saja tanpa pengawasan.

Dari harapan dan penilaian serampangan kolonial Belanda terhadap Islam sebelum Snouck datang, itulah kesalahan pemerintah kolonial Belanda dalam mengatasi Islam. Maka dari itu, dalam proses menaklukan dan menjinakkan Islam tidak pernah mendapatkan hasil secara gemilang. Baru kemudian Snouck Hurgronje datang, mulai tahun 1889 sampai 1936, melancarkan ide dan kerjanya dalam rumusan Islam Politiek, akhirnya kebijakan kolonial dalam menangani masalah Islam menemukan alur yang jelas.

Pada kesempatan ceramah di depan civitas akademica NIBA (Nederlandsch Indicshe Bestuurs Academie) di Delft, pada 1911, Snouck memberikan beberapa penjelasan mengenai Islam Politiek, yaitu: 1) Terhadap dogma dan perintah hukum yang murni agama, hendaknya pemerintah bersikap netral. 2) Masalah perkawinan dan pembagian warisan dalam Islam, menuntut perhormatan. 3) Tiada satu pun bentuk Pan-Islamisme boleh diterima oleh kekuatan Eropa. (H. Aqib Suminto 1985: 12).

Meskipun pada dasarnya Islam tidak memisahkan ketiga hal tersebut, namun Snouck mengusahakan jalan itu agar umat Islam Hindia Belanda secara berangsur-angsur memisahkan Islam dari segi sosial kemasyarakatan dan segi politik. Setelah memilah-pisahkan Islam, menuntut pula alternatif pemecahan yang berbeda-beda, sendiri-sendiri dalam perkara penyelesaiannya.

Menyangkut dalam bidang agama murni atau ibadah, pada dasarnya pemerintah kolonial Belanda memberikan kemerdekaan kepada umat Islam, sepanjang tidak mengganggu keamanan dan ketertiban. Namun kenyataannya tidak demikian. Misalnya dalam urusan haji. Setiap calon jemaah haji harus terlebih dahulu mengantongi surat jalan (pas). Aturan tersebut tertuang dalam surat keputusan Gubernur Jenderal tanggal 18 Oktober 1825:

Ditentukan dan selanjutnya ditegaskan untuk tidak akan memberi pas (surat jalan) kepada kawula yang akan ke Arab, bila menolak membayar f.110 untuk tiap pas…

Celakanya ketika calon jemaah haji tidak menyetor f.110, sekembalinya ke Jawa akan dikenakan pembayaran dua kali lipat dari ketentuan hukum itu (Dien Majid, 2008: 89 & 91). Selain menerapkan pas, pemerintah kolonial Belanda juga melakukan pengawasan terhadap jemaah haji serta koloni Jawah yang bermukim di Mekkah (berdiri konsul Belanda di Jeddah pada 1872). Pengawasan yang dilakukan cukup beralasan, mengingat bahwa:

Di sinilah [Mekkah] berdetak jantung kehidupan agama di Kepulauan Hindia-Timur, dan dari situlah berbagai pembuluh mengalir dengan irama kian cepat, darah segar kepada seluruh masyarakat Muslim di Hindia Belanda. Di sinilah benang-benang semua tarekat orang Jawah terjalin… Di sinilah mereka, melalui teman dan kerabat yang bermukim di Makkah, turut serta dalam kehidupan dan kegiatan Pan-Islam… (Snouck Hurgronje, 1931: 291).

Untuk urusan sosial-kemasyarakatan, tinggal pemerintah menggalakkan pribumi agar menyesuaikan diri dengan kebudayaan Belanda, atau yang dipahami sebagai politik asosiasi. Dalam Nederland an de Islam (Edisi ke-2, Leiden: E.J. Brill, 1915: iii) Snouck menilai dengan mengusahakan hal itu menjadikan, “Asosiasi penduduk pribumi dengan kebudayaan kita [Belanda] terletak pemecahan persoalan Islam.” Diharapkan dengan cara ini akan “menghapuskan perbedaan yang sering dijumpai dalam aspek politik dan sosial karena kepercayaan agama [yang berbeda].” Dengan politik asosiasi lama-kelamaan akan “menghilangkan cita-cita Pan-Islamisme dari segala kekuatannya.”

Berlanjut pada bidang politik, pemerintah harus mencegah setiap usaha yang membawa penduduk jajahan pada fanatisme dan Pan-Islamisme.

Berlanjut pada bidang politik, pemerintah harus mencegah setiap usaha yang membawa penduduk jajahan pada fanatisme dan Pan-Islamisme. Pan-Islamisme (Ittihad al-Islam: “kesatuan Islam”) diartikan sebagai gerakan yang menyatukan kerja sama umat Islam di luar batas-batas kenegaraan dan kebangsaan. “Pemerintah gegabah apabila tidak turun tangan terhadap penyebaran ide Pan-Islamisme,” kata Snouck. Pemerintah harus melakukan kontrol ketat terhadap penyebaran gagasan apa pun yang dapat membangkitkan semangat perlawanan maupun agitasi untuk menentang pemerintah kolonial.

Mengenai Pan-Islamisme Snouck Hurgronje mengatakan:

Ajaran Pan-Islamisme oleh para negarawan Islam sekarang dilaksanakan dalam bentuk yang tampaknya tidak berbahaya dan secara modern, dan hanya oleh kaum penafsir Qur’an yang kolot dianjurkan sebagai pedoman tanpa syarat bagi politik di zaman kita. Tetapi pemikiran Pan-Islamisme sudah merasuk ke dalam tulang sumsum rakyat kebanyakan negeri-negeri Islam. Itu tidak mengherankan. Sewaktu mendekati ajalnya, Muhammad telah menempatkan penaklukan segenap bangsa paling atas dalam rencana akhirnya dan penaklukan bangsa-bangsa lain…” (Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje, Jilid II, 1994: 178-179).

Dan skema yang lebih besar dari kebijakan kolonial Belanda dalam menangani Islam, menurut Benda (1980: 47), sekaligus sebagai inti proyek kolonialisme Snouck, yaitu “Indonesia… haruslah melangkah ke arah dunia modern.” Indonesia modern yang dimaksud, “tidaklah dapat menjadi Indonesia Islam dan bukanlah pula Indonesia yang diperintah oleh adat, maka haruslah menjadi Indonesia yang diper-Barat (Westernized Indonesia).” Terlihatlah sampai di sini bagaimana kolonial yang diwakili Snouck dalam memandang serta menangani Islam. Demikian.


Rujukan:

Arsip Nasional RI, Resolusi 18 Oktober 1825, dan Arsip Nasional RI, Resolusi 26 Maret 1831, No. 31, dalam Dien Majid, Berhaji di Masa Kolonial, Jakarta: CV Sejahtera, 2008.

Gobée dan Adriaanse, Nasihat-Nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936, perj. Sukarsi, Jakarta: INIS, 1990.

Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda: Het Kantoor voor Inlandsche zaken, Jakarta: LP3ES, 1985.

Harry J.Benda, Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang, terj. Daniel Dhakidae, Jakarta: Pustaka Jaya, 1980.

Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje, Jilid II & X, perj. Sutan Maimun dan Rahayu S. Hidayat, Jakarta: INIS, 1994.

Swantoro, Dari Buku ke Buku Menyambung Menjadi Satu, Jakarta: KPG dan Rumah Budaya Tembi, 2002.

Paul van’t Veer, Perang Aceh: Kisah Kegagalan Snouck Hurgronje, perj. Tim Grafiti, Jakarta: Grafiti, 1985.

Snouck Hurgronje, Islam di Hindia Belanda, perj. S. Gunawan, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1983.

Snouck Hurgronje, Nederland an de Islam, edisi ke-2, Leiden: E.J. Brill, 1915, dalam Daliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942, cet-8, Jakarta: LP3ES, 1996.

Taufik Abdullah, “Kata Pengantar” dalam Snouck Hurgronje, Islam di Hindia Belanda, perj. S. Gunawan, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1983.

 

 

Buku Langgar Shop
Nur Wahid
Penghulu Anom di Masjid Jendral Sudirman, Colombo-Yogyakarta. Seluruh aktivitas dapat dipantau di website mjscolombo.com