Kiai Baidlowi dan Nalar Fiqih Pesantren

Siang itu pertengahan tahun 1988, kota kecil Kraksaan Kabupaten Probolinggo Jawa Timur digegerkan oleh peristiwa yang kelak dikenang oleh banyak orang. Yan Kun, seorang Tionghoa Katolik yang kaya raya dan bertetangga dengan pesantren Darul Lughah Wal Karomah, meninggal. Kiai Baidlowi, sang pengasuh pesantren, sontak kaget karena hubungan baiknya selama ini dan kondisi Yan Kun yang baik-baik saja. Beliau kemudian bergegas melayat ke rumah duka dan diterima dengan haru oleh keluarga. Keluarga Yan Kun mengucapkan terima kasih dan meminta beliau dan para santri untuk menggelar tahlil selama tujuh hari di rumah duka. Karena pertimbangan kemanusiaan dan hubungan baik selama ini, Kiai Baidlowi menyanggupi hal itu. Selepas Maghrib, beliau mengajak santrinya yang waktu itu sudah berjumlah ratusan untuk ke rumah duka membacakan yasin dan tahlil.

Keesokan harinya, berita itu kemudian tersebar menjadi kontroversi yang memantik polemik di tengah masyarakat. Sebagian ulama, tokoh masyarakat dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan ketidaksetujuannya. Bagi mereka, mendoakan jenazah orang kafir sudah jelas tidak diperbolehkan di dalam al-Qur’an, Hadis dan kitab-kitab mu’tabarah. Kiai Baidlowi bergeming. Beliau tetap menghadiri tahlil dengan mengajak santrinya selama tujuh hari. Hanya terhadap para santri dan masyarakat yang menemuinya beliau berujar bahwa dirinya dan para santri tidak mendoakan Yan Kun. Bacaan Yasin dan tahlil tetap dihadiahkan kepada Rasulullah, para nabi, wali, ulama-ulama yang sudah meninggal, dan seluruh ummat Islam. Hanya saja sebagai muslim, beliau dan para santri memiliki kewajiban untuk memenuhi h}aqqul ja>r (hak bertetangga). Hak Yan Kun dan orang-orang Tionghoa yang lain harus dipenuhi, baik untuk menjaga hubungan baik maupun menunjukkan sikap bahwa seorang muslim bukan musuh yang harus dijauhi.

Terhadap santri-santrinya, Kiai Baidlowi selalu mewanti-wanti untuk tidak mengganggu keberadaan, rumah, hak milik, dan tempat ibadah milik orang Tionghoa yang bertetangga dan berhubungan baik dengan pesantren. Dari sejak awal berdiri sampai sekarang, pesantren dikelilingi oleh komunitas masyarakat yang plural. Di antaranya masyarakat Tionghoa yang beragama Katolik dan Konghucu. Mereka mendirikan dua gereja dan kompleks sekolah yang berdiri megah sampai sekarang. Peristiwa tersebut dielaborasi dengan menarik dalam buku Kiai Pejuang; mata air keteladanan Kiai Baidlowi (2021).

Kisah itu menegaskan keluasan pandangan dan toleransi agama yang dimiliki Kiai Baidlowi, yang umumnya juga tidak jarang kita dapati dalam tradisi pesantren tradisional. Saya tidak ingin memasuki perdebatan ini. Saya ingin memotret dimensi lain dalam kisah ini, yang selanjutnya ingin saya sebut sebagai nalar fiqih pesantren.

Nalar Fiqih Pesantren

Seorang kiai, meskipun dia menguasai ilmu-ilmu keislaman klasik dengan baik, bukanlah seorang scholar (sarjana) dalam pengertian modern. Seorang scholar pertama-tama dia berhadapan dengan teks (script), dan berupaya memaksimalkan potensi teks dengan kemampuan bahasa, perangkat metodologi dan akal sehatnya sebagai ilmuwan. Dengan begitu, seorang scholar sejatinya adalah seorang yang bertungkus-lumus dengan teks. Kalaupun dia bersinggungan dengan data-data sosial, hal itu semata-mata digunakan untuk menjelaskan, atau bahkan meneguhkan, apa yang terdapat dalam teks.

Sedangkan kiai sebagaimana sering dinyatakan oleh Gus Dur dalam esai-esai antropologisnya tentang pesantren, pertama-tama dia berhadapan dengan fenomena sosial-kemanusiaan yang rumit, barulah kemudian dia mencari legitimasinya dalam teks. Intensi utama seorang kiai adalah perhatiannya untuk menyelesaikan problematika sosial kemanusiaan yang kompleks, menjaga harmoni kehidupan sosial sehari-hari dari ancaman yang mengganggu. Ancaman itu bisa dalam bentuk sesuatu yang baru, kebutuhan yang kompleks, atau berbagai jenis patologi sosial, terutama dalam masyarakat yang multikultural. Seorang kiai dituntut untuk mampu menerjemahkan dan menjembatani berbagai ancaman tersebut ke dalam bahasa yang bisa diterima dan pahami oleh seluruh komunitasnya dari berbagai lapisan. Dengan kata lain, ia menjadi mediator antara kompleksitas teks dan kompleksitas kehidupan sosial. Atau meminjam terminologi Clifford Geertz, kiai berfungsi sebagai cultural broker (pialang budaya).

Sedangkan kiai sebagaimana sering dinyatakan oleh Gus Dur dalam esai-esai antropologisnya tentang pesantren, pertama-tama dia berhadapan dengan fenomena sosial-kemanusiaan yang rumit, barulah kemudian dia mencari legitimasinya dalam teks.

Dalam kasus Kiai Baidlowi di atas, saya membayangkan beliau sadar sepenuhnya akan status hukum mendoakan non-muslim yang sudah meninggal dan pelbagai kemungkinan-kemungkinan tafsir ortodoksi tentang hal itu. Akan tetapi beliau memilih tidak memasuki medan pemaknaan yang bersifat diskursif tersebut. Kiai Baidlowi memilih mencari celah hukum (h}i>lah) yang bisa diambil. Sederhana akan tetapi sarat makna dalam merajut buhul integrasi sosial. Prioritas utama bagi dirinya adalah kemaslahatan bersama (mas}lah}ah ‘a>mmah) dalam bentuk menjaga kerukunan bertetangga yang selama ini berjalan dengan baik. Sebagai kiai dengan pengaruh yang luas, apapun tindakannya pasti akan menimbulkan efek sosial yang tidak sedikit.

Mediating Structure dan Metode Maslahah

Seorang kiai memiliki dua tanggungjawab sekaligus. Pertama, menjaga eksistensi dan perkembangan agama yang dianutnya. Kedua, menjadi mediating structure (institusi mediasi) yang bertugas memediasi persoalan yang tidak terpecahkan oleh masyarakat. Untuk yang kedua, fungsi kiai hampir mencakup seluruh persoalan, dari masalah rumah tangga sampai masalah politik kenegaraan. Dalam kasus Kiai Baidlowi, beliau menyelesaikan kasus tersebut dengan cara mencari celahhukum (h}i>lah). Atau jika itu tidak memungkinkan untuk diambil, bisa saja beliau merujuk kepada pendapat hukum yang membolehkan, yang sebetulnya sudah tersedia referensinya dalam khazanah kitab-kitab klasik. Betapapun kontroversialnya pendapat itu. Akan tetapi tujuan esensial dari fiqih (Maqa>s}id al-shari>’ah) sudah terwujud dengan baik, yaitu kemaslahatan (mas}lah}ah).

Foto Kiai Baidlowi dok. Pribadi

Dalam tradisi kiai dan pesantren, apa yang dilakukan Kiai Baidlowi di atas lumrah dilakukan. Salah satu kaidah fiqih yang populer di pesantren adalah “idha> d}a>qa al-amru ittasa’a, wa idha> ittasa’a d}a>qa” (jika suatu masalah terlalu ketat maka buatlah menjadi longgar, apabila terlalu longgar maka perketatlah kembali). Maksudnya, apabila penyelesaian hukum sulit untuk diterapkan dalam suatu kasus maka carilah alternatif hukum yang lebih mudah, apabila terlalu mudah dan cenderung menyederhanakan masalah sehingga hukum kehilangan wibawa maka perketatlah kembali. Kiai Wahab Hasbullah memiliki ungkapan menarik mengenai hal ini. Ia menyatakan bahwa ‘fiqih itu membuat sesuatu yang sulit menjadi mudah’. Tokoh penting NU ini memang dikenal sebagai kiai yang luwes, berwawasan luas dan cerdas.

Di tahun 1950-an, Soekarno mengalami krisis legitimasi di kalangan ummat Islam. Pada saat itu, ummat Islam masih membayangkan presiden sebagai khalifah dengan persyaratan dan konsekwensi dalam fiqih siyasah klasik, maka Kiai Wahab mendorong NU untuk memberi legitimasi keagamaan. Lalu keluarlah keputusan NU tahun 1954 yang memberi gelar Soekarno sebagai “waliyy al-amr al-d}aru>ri bi al-shaukah”, (kekuasaan negara dalam keadaan darurat yang secara de facto berkuasa). Pertimbangan Kiai Wahab dan NU cukup sederhana. Kalau cita-cita ideal muslim tentang pemimpin negara yang memiliki kapasitas agama dan politik tidak bisa dipenuhi, maka Soekarno sebagai presiden yang secara riil berkuasa harus diterima untuk mencegah terjadi chaos dan perpecahan. Dengan kata lain, kemaslahatan bersama lebih didahulukan dari tujuan yang idealistik. Hal itu sebagaimana terungkap dalam kaidah fiqih yang sering dipakai Kiai Wahab; “ma> la> yudraku kulluhu, la> yutraku kulluhu”, (apa yang tidak bisa dicapai secara keseluruhan, jangan seluruhnya ditinggalkan).

Demikian pula ketika NU dikritik oleh tokoh-tokoh Masyumi karena bersedia menjadi wakil Nasakom bersandingan dengan PKI. Dengan enteng Kiai Wahab menjawab bahwa jika NU menolak, maka kelompok Islam tidak akan punya wakil dalam pemerintahan. Hal itu didasarkannya pada pertimbangan fiqih “akhaffu al-d}ararain”, (paling ringan dari dua ancaman bahaya). Bahaya duduk bersandingan PKI dalam pemerintahan dianggap lebih ringan bahayanya daripada tidak memiliki wakil dalam pemerintahan. Dari dua kasus di atas; kasus Kiai Baidlowi dan Kiai Wahab, bisa disimpulkan bahwa islamic reasoning (penalaran khas Islam) yang menggerakkan keduanya adalah maslahah sebagai prinsip utama dalam maqa>s}id al-sha>ri’ah. Lantas persoalannya, apakah nalar fiqih pesantren seperti ditunjukkan di atas mengabaikan otoritas teks? Di manakah sebetulnya posisi teks dalam struktur berfikir tersebut.

 Dalam buku Dira>sah fi> fiqh maqa>s}id al-shari>’ah (2008), Yusuf al-Qardawi memetakan perkembangan fiqh al-maqa>s}id menjadi tiga kecenderungan, yaitu al-mu’at}t}ilat al-judu>d (neo-liberalis), al-dza>hiriyat al-judu>d (neo-tekstualis), dan al-wasat}iyah (moderat). Kelompok pertama berpandangan bahwa boleh mengabaikan bunyi teks demi mewujudkan maqa>s}id al-sha>ri’ah, Karena substansi dari sha>ri’ah adalah maslahah itu sendiri. Kelompok kedua sebaliknya, meyakini bahwa teks pada dirinya sudah mencukupi untuk menjawab persoalan-persoalan yang terjadi. Pandangan ini tidak mengakui eksistensi maqa>s}id al-sha>ri’ah sebagai metode penalaran hukum. Sedangkan kelompok ketiga berpendapat bahwa parsialitas teks (al-nus}u>s} al-juz’iyyah) harus diletakkan dalam kerangka universalitas tujuan syari’ah (maqa>s}id al-sha>ri’ah). Parsialitas teks dan tujuan syari’ah sama-sama penting dan harus menjadi sumber dalam penetapan hukum Islam.

Apa yang dilakukan oleh Kiai Baidlowi dan Kiai Wahab agaknya masuk dalam kategori ketiga dari tipologi di atas. Hanya saja nalar fiqih pesantren yang dipraktekkan keduanya berbeda dengan para teoritikus maqa>s}id al-sha>ri’ah kontemporer, seperti Ibnu Asyur, ‘Alal Al Fasi, Ahmad Ar Raisuni, Nuruddin al-Khadimi, maupun Jasser Auda. Intelektual kontemporer tersebut menggali prinsip-prinsip maqa>s}id al-sha>ri’ah langsung dari teks (nas}) al-Qur’an dan hadis, dan kemudian memadukannya dengan filsafat dan ilmu-ilmu sosial. Sedangkan kiai dalam tradisi pesantren menggali prinsip-prinsip maqa>s}id al-sha>ri’ah dari kitab-kitab klasik (kuning) dan posisinya sebagai mediating structure (institusi mediasi) di atas.

Tradisi Diskursif

Berbeda dengan pemahaman umum selama ini yang menganggap fiqih pesantren bersifat tekstual dan stagnan, kitab kuning yang dipelajari di pesantren memuat beragam fatwa hukum yang begitu kaya, dari fatwa yang ketat sampai yang longgar. Fakta tentang keanekaragaman dan polemik hukum tersebut membentuk paradigma berfikir yang tidak hitam-putih. Jika suatu kasus terjadi maka pilihan fatwa hukum yang disediakan bisa beragam, tergantung dari perspektif seorang kiai dalam melihat sebuah persoalan. Perspektif yang dibentuk oleh wawasan fiqih yang luas dan pertimbangan kemaslahatan bersama, dalam kapasitas kiai sebagai mediating structure (institusi mediasi) untuk menguraikan problematika sosial yang terjadi. Sebab itu jarang sekali, seorang kiai menggunakan filsafat dan ilmu sosial kontemporer. Paling jauh, dia menggunakan ushul fiqih dan kaidah fiqih untuk melegitimasi pendapatnya. Singkat kata, kontekstualisasi fiqih yang dilakukan oleh kiai berada dalam lingkup dunia kitab kuning sendiri. Fiqih pesantren menempatkan tradisi bukan sebagai penghalang kemajuan, akan tetapi sebagai jangkar bagi upaya pembaharuan.

Perspektif yang dibentuk oleh wawasan fiqih yang luas dan pertimbangan kemaslahatan bersama, dalam kapasitas kiai sebagai mediating structure (institusi mediasi) untuk menguraikan problematika sosial yang terjadi.

Karena itu, Antropolog Talal Asad dalam The Idea of an Anthropology of Islam (1986) mengkritik Clifford Geertz yang gagal memahami tradisi kiai dan fenomena keislaman pada umumnya. Geertz berjasa besar dalam menjelaskan fenomena diversitas dalam dunia keislaman, akan tetapi dia terjebak dalam tipologi Islam Pusat (center) dan dan Islam Pinggiran (periphery). Menurutnya, Islam Pusat bersifat universal dan ideal (orthodox) karena ketersambungannya dengan teks-teks otoritatif, sedangkan Islam Pinggiran merupakan bentuk Islam yang menyimpang (heterodox). Islam di Jawa (Indonesia) adalah Islam pinggiran dari pusat Islam yang berada di Timur Tengah. Untuk itu, Talal Asad kemudian mengajukan konsep yang dia sebut “tradisi diskursif”. Konsep ini menjelaskan bahwa masyarakat muslim di tempat dan waktu manapun selalu berupaya mencari legitimasi atas praktek beragama mereka dengan teks-teks otoritatif di masa lalu. Ketersambungan ini penting artinya untuk membangun legitimasi dan otentisitas dalam tradisi agama mereka.

Dalam hal ini, Asad menolak klaim yang menyebut tradisi bersifat stagnan dan tertutup. Tradisi menurutnya mengalami tranfsormasi, karena tradisi adalah wujud negosiasi antara teks masa lalu dan peristiwa-peristiwa masa kini. Dalam kacamata Asad, negosiasi tersebut dihubungkan dengan apa yang dia sebut islamic reasoning (penalaran Islam). Tradisi juga bersifat contested (diperdebatkan), yang di dalamnya melibatkan pertarungan antara pihak-pihak yang berkuasa. Karena itu, sebuah tradisi Islam yang dibentuk dan dimaknai menjadi ortodoksi ataupun heterodoksi, ia selalu berada dalam konteks relasi kuasa. Sesuatu yang diabaikan Geertz dalam analisisnya tentang Islam di Jawa.

Jika memakai perspektif Talal Asad, tradisi kiai dan pesantren selalu bersifat dinamis dan contested. Kiai Baidlowi dan Kiai Wahab merupakan contoh bagaimana tradisi tersebut berkontestasi mencari ruang hidupnya sendiri. Pada hemat saya, Kiai Baidlowi tidak memakai filsafat, hermeneutika dan ilmu-ilmu sosial kontemporer. Atau bahkan beliau belum membaca Ibnu Asyur maupun Jasser Auda yang memperluas cakupan hifd} al-din (perlindungan terhadap agama). Tidak sekedar sebagai perlindungan terhadap Islam, tetapi juga berarti perlindungan dan penghormatan terhadap kebebasan beragama. Akan tetapi tanpa itu, Kiai Baidlowi terbukti mampu merumuskan kembali fiqih yang unik dan contested. Formulasi fiqih yang kian dibutuhkan di tengah-tengah arus populisme berlatar agama dan etnis.    

Buku Langgar Shop
Zuhri Humaidi
dosen di Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Kediri dan juga Pegiat Jare Institute. Alumnus Pesantren Darul Lughah Wal Karomah. Saat ini sedang menempuh program doktoral di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bidang kajiannya adalah hukum Islam, khususnya dalam perspektif ilmu sosial dan kebudayaan kontemporer. Penulis dapat dihubungi di email kenhumaidi@gmail.com