“Banser! Selamat datang di abad ke-2 Nahdlatul Ulama.” Begitu kira-kira sepenggal ungkapan Gus Ketum NU dengan pidatonya yang menggelegar di resepsi 100 Abad NU.
Wahai kader-kader PBNU, di abad kedua NU ini kelak di setiap acara-acara PBNU bukan hanya asap udud atau asap dupa saja yang bakal mengepul di udara tapi bakal ada pendatang baru yang ikut serta membumbung ke langit; yakni, selamat datang di keluarga besar PBNU, wahai asap batubara!
Di abad ke-2 Nahdlatul Ulama ini PBNU telah memastikan untuk mengajukan izin tambang. Alasan utama pengajuan ini adalah karena PBNU sedang BU (butuh uang). Untuk menjalankan organisasi sebesar ini tentu saja membutuhkan uang. Wong butuh, gimana lagi?
Ketua Umum PBNU, Gus Yahya, bilang “Masa imajinasi kembangkan sumber daya NU kok iuran warga. Ini gara-gara kelamaan melarat ini.” Ya, kok iuran warga, sih, uang dari tambang batu bara, lah.
Hal ini bermula dari pemerintah Presiden Jokowi yang ingin mencari jalan supaya distribusi pengelolaan sumber daya alam dapat terbagi secara merata. Seperti kita ketahui bersama ada ketimpangan distribusi dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia ini. Perusahaan-perusahaan tambang besar telah menguasai jutaan hektare, kalau dilelang lagi nanti akan jatuh ke perusahaan tambang besar itu lagi, dan enggak akan terjadi distribusi. Pemerintah melakukan ini dengan itikad yang baik.
Dari kenyataan demikian Gus Yahya menjelaskan “maka dijadikan lah ormas-ormas agama itu dijadikan sasaran, tapi sasaran masuk akal. Ormas dipakai urusan agama dan sampai pada umatnya” ucapnya dalam pidatonya di acara ‘Halaqah Ulama’ di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (11/6) seperti dikutip CNN Indonesia.
Tapi apakah Pemerintah sampai hati untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah yang memberikan kesempatan bagi ormas dan komunitas keagamaan saja. Bagaimana dengan perasaan aktivis-aktivis di organisasi non-keagamaan, semisal teman-teman di komunitas pecinta reptil. Kenapa pemerintah tidak memberikan kebijakan afirmasi untuk mereka, misal dengan memberikan konsesi lahan hutan untuk suaka dan pengembang-biakan reptil-reptil yang dicintai oleh komunitas tersebut.
Atau bila memang usulan tersebut terlalu muluk-muluk dan berlebihan, kenapa Pemerintah harus membagi-bagikan sumber daya alam tersebut kepada ormas-ormas pusat yang ada di Jakarta, kenapa tidak membiarkan warga setempat untuk mengelola ruang hidupnya sendiri? Tentu mereka akan menjaga kekayaan tersebut, ruang hidup yang menopangnya, dengan sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya.
Bahaya Melaratnya Semangat Khidmah
Sebelum ini semangat khidmat Nahdliyin dalam kegiatan-kegiatan yang dilangsungkan oleh NU begitu luar biasa. Gotong royong, patungan, dan iuran, menjadi oli yang menggerakan roda organisasi.
Salah-satunya adalah karena ada kesadaran kolektif bahwa NU tidak mempunyai banyak dana, maka warga tidak keberatan untuk turut serta membantu, mempertebal solidaritas. Dari kita, oleh kita, untuk kita.
Namun, apa yang akan terjadi bila Nahdliyin tahu bahwa PBNU telah memiliki dana dari hasil tambang? Apakah akan tetap semangat untuk berkhidmat secara cuma-cuma? Membayangkan ini menjadi mengerikan.
Lalu bagaimanakah uang dari tambang tersebut akan didistribusikan dalam program-program PBNU, apabila distribusi kelak tidak adil, hal tersebut akan mengikis kepercayaan sosial, kohesi antar Nahdliyin dan bahkan para pengurusnya, serta melemahkan solidaritas. Lebih jauh dari itu akan melemahkan kebahagian dalam ber-NU.
Tentu Para Kiai Tahu Mana yang Lebih Penting
Tentu saja yang terhormat para pengurus PBNU telah mengetahui dampak krisis ekologis yang terjadi akibat dari aktivitas ekonomi ekstraktif.
Toh, sebelumnya, di tahun 2015 PBNU telah mengeluarkan rekomendasi hasil dari putusan bahtsul masail yang tidak memperkenankan eksploitasi berlebihan kekayaan alam, yang menimbulkan mudharat lebih besar.
Para kiai dengan empati yang penuh dan rasa hormat yang tinggi atas batas-batas planet, atas masyarakat di sekitar lokasi penambangan dan bagi generasi yang akan datang, telah bersikap untuk menjunjung tinggi kemaslahatan yang utama. Tentu telah mengetahui apa yang lebih penting.
Apakah kita akan ikut berlari-lari dalam treadmill tak berkesudahan untuk menopang terus pertumbuhan ekonomi, untuk terus membakar fosil, dengan ongkos mahal yang harus dibebankan pada Bumi, masyarakat-masyarakat di pinggiran, generasi yang akan datang, dan lebih umum stabilitas kosmis. Atau kita bergerak menjadi agen utama yang menarik tuas rem darurat krisis ekologis ini.
Di abad ke-2 Nahdlatul Ulama ini, tentu para pengurus PBNU lebih tahu mana yang lebih penting untuk dunia, untuk O Universe dan Ayyuhal’alam. Sebagaimana pidato berapi-api Gus Yahya di resepsi 1 abad NU silam.
