Surga Kolonial Itu Bernama Jawa: Politik Kepolosan dan Kolonialitas Kekuasaan

Di banyak rumah Indonesia, lukisan Mooi Indie masih tergantung sebagai simbol keindahan alam Nusantara. Sawah menghijau, gunung berkabut, sungai yang tenang, dan desa yang damai menghadirkan Jawa sebagai lanskap yang nyaris tanpa sejarah. Imajinasi serupa ternyata telah diproduksi jauh lebih awal melalui catatan perjalanan kolonial abad ke-19.

Historiografi arus utama mengenai keindahan di masa Hindia Belanda kerap kali dibungkus dalam eufemisme yang melenakan: sebuah narasi tentang petualangan, pelesir, dan pencarian estetika romantik yang murni. Dalam lanskap sejarah yang dikurasi oleh kacamata Eurosentris ini, Pulau Jawa—dari dataran tinggi Priangan seperti Buitenzorg (kini Bogor) dan Bandung, hingga pedalaman Jawa Tengah—dipromosikan sebagai panasea, sepotong “surga tropis” yang disediakan alam untuk memulihkan raga-raga Eropa yang ringkih.

Jauh sebelum Rimbaud sang penyair Prancis tiba di Salatiga, Charles Walter Kinloch, seorang hakim sipil Inggris dari Benggala (India Britania), sudah lebih dulu menjelajahi Jawa serta menerbitkan catatan perjalanannya secara anonim pada tahun 1853 dengan judul De Zieke Reiziger; or, Rambles in Java and the Straits in 1852. Publik Barat disuguhi sebuah dokumen perjalanan yang tampak polos, puitis, dan ilmiah tentang keindahan alam Jawa.

Namun, pembacaan dekolonial menunjukkan bahwa keindahan yang dipuji Kinloch tidak pernah berdiri di luar relasi kuasa kolonial yang membentuknya. Jawa memang hadir sebagai lanskap yang sejuk dan memesona, tetapi di balik panorama itu tersimpan sejarah penguasaan ruang, eksploitasi tenaga kerja, dan hierarki rasial yang nyaris tidak memperoleh tempat dalam narasi perjalanan. Dengan demikian, persoalannya bukan apakah Kinloch sengaja membenarkan kolonialisme, melainkan bagaimana estetika perjalanan membuat struktur kolonial tampak alamiah dan nyaris tak terlihat.

Jawa memang hadir sebagai lanskap yang sejuk dan memesona, tetapi di balik panorama itu tersimpan sejarah penguasaan ruang, eksploitasi tenaga kerja, dan hierarki rasial yang nyaris tidak memperoleh tempat dalam narasi perjalanan.

Politik Kepolosan Anti-Conquest dan Amputasi Naratif Kerja Rodi

Tulisan Kinloch menjadi menarik bukan karena ia menciptakan cara pandang kolonial, melainkan karena ia memperlihatkan bagaimana cara pandang tersebut bekerja melalui bahasa, estetika, dan praktik observasi sehari-hari. Untuk membongkar bagaimana strategi tekstual Kinloch bekerja menjustifikasi imperialisme, kita harus mengoperasikan kerangka teoretis Mary Louise Pratt dalam karyanya Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation.

Pratt memperkenalkan istilah “Zona Kontak” untuk menggambarkan ruang sosial di mana beragam budaya saling bertemu, berbenturan, dan berinteraksi, biasanya dalam hubungan kekuasaan yang asimetris—kolonialisme, perbudakan, atau dampak-dampaknya.¹ Zona kontak, sama sekali bukan ruang negosiasi yang setara; justru ruang ini penuh dengan koersi, ketimpangan, dan potensi kekerasan yang selalu mengintai.

Di tengah zona kontak Jawa abad ke-19, Kinloch menjalankan apa yang Pratt sebut sebagai strategi “anti-penaklukan.” Inti dari strategi ini–merujuk pada penjelasan Pratt–ialah usaha para borjuis yang berusaha terlihat tak bersalah dan suci sekaligus secara halus mereka menegaskan hegemoni imperial mereka.²

Perlu diingat, strategi semacam ini muncul tidak secara tiba-tiba jatuh dari langit. Ia tumbuh di atas proyek kolonial yang sudah lebih dulu membangun jaringan administrasi, komunikasi, dan simbol-simbol kekuasaan. 

Apa yang disebut Mary Louise Pratt sebagai anti-conquest menemukan konteks historisnya dalam proyek pemerintahan Daendels. Dalam pasal 5, instruksi Daendels kepada para residen di Surakarta dan Yogyakarta, Daendels meminta mereka menanamkan kesan mengenai “kekuasaan dan keagungan” (macht en luister) pemerintahan Belanda kepada para penguasa Jawa agar mereka memandang pemerintah kolonial dengan hormat dan segan. Sebelumnya, dalam pasal 3, Daendels memerintahkan agar seluruh perkembangan politik dilaporkan secara langsung kepada Gubernur Jenderal tanpa melalui perantara. Informasi menjadi perangkat administrasi yang memungkinkan negara kolonial mengawasi wilayah dan elite lokal secara lebih efektif.³

Strategi anti-conquest adalah sebuah politik kepolosan. Berdasarkan catatan yang ditulis Kinloch, ia secara sadar menempatkan diri serta membangun persona naratifnya bukan sebagai serdadu kolonial yang memanggul senapan, melainkan sebagai de zieke reiziger atau the sick traveler (pelancong yang sakit)—seorang subjek sipil yang rapuh, menderita, pasif, dan teralienasi secara fisik. Predikat pelancong sakit tak merujuk pada kondisi medis tertentu, melainkan kondisi kejenuhan dalam kerja birokrasi kolonial. Istilah masa kini yang umum adalah “burnout”. Kedok kepolosan dan “penderitaan” tubuh inilah yang ia gunakan sebagai perisai ideologis untuk membersihkan dirinya dari rasa bersalah imperial, sembari di saat yang sama memanen privilese dari struktur sosial kolonial yang ada.

Tatapan imperial Kinloch juga bekerja melalui kurasi visual terhadap Jalan Raya Pos. Ia mengagumi jalan tersebut sebagai pencapaian teknik yang mempercepat komunikasi antarkota di Jawa.⁴ Namun, kekaguman itu justru mengaburkan sejarah yang memungkinkan jalan tersebut hadir. Laporan Daendels memperlihatkan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari proyek sentralisasi administrasi dan pertahanan kolonial, sedangkan berbagai kesaksian sezaman kemudian mengungkap bahwa proses pembangunannya bertumpu pada mobilisasi tenaga kerja bumiputera dalam skala besar. Bahkan, merenggut tak sedikit nyawa bumiputera. Jalan Raya Pos akhirnya tampil sebagai panorama kemajuan, sementara relasi kuasa yang melahirkannya memudar dari narasi.

Namun, cara memandang Jawa seperti itu bukan satu-satunya perspektif yang lahir dari Eropa abad ke-19. Beberapa penulis sezaman justru memperlihatkan sisi lain dari proyek kolonial yang luput dari narasi perjalanan. Multatuli, dalam Max Havelaar, memandang Jawa dengan berfokus pada penderitaan rakyat bumiputera. Di Hindia, selama praktek kerja rodi terjadi, aparat kolonial lebih mudah memaksa rakyat bekerja tanpa upah meskipun bertentangan dengan hukum. Menurut pengamatan Multatuli, kekuasaan kolonial menipu rakyat dengan dalih bahwa pemerintah membutuhkan tenaga mereka jauh lebih mudah dilakukan daripada merampas harta benda mereka secara terang-terangan.⁵

Fasad legalistik inilah yang luput—atau sengaja diluputkan—dari tatapan Kinloch yang naif. Menariknya, dalam arsip administratif Daendels, Jalan Raya Pos tampil sebagai instrumen komunikasi, administrasi, dan pertahanan. Empat dekade kemudian, dalam narasi Kinloch, fungsi politik tersebut memudar; jalan berubah menjadi panorama kemajuan yang layak dikagumi. Pergeseran inilah yang menunjukkan bagaimana kolonialitas bekerja melalui estetika. Infrastruktur kolonial tampil gemilang sebagai capaian teknik, bukan sebagai hasil dari relasi kerja paksa yang menyertainya.

Pergeseran inilah yang menunjukkan bagaimana kolonialitas bekerja melalui estetika. Infrastruktur kolonial tampil gemilang sebagai capaian teknik, bukan sebagai hasil dari relasi kerja paksa yang menyertainya.

Penghapusan naratif ini semakin intensif saat Kinloch bergerak naik ke dataran tinggi melalui Celah Megamendung menggunakan kereta kuda mewah Char-à-banc. Ketika topografi berubah curam dan kereta harus ditarik secara paksa oleh belasan pasang kerbau serta dipandu oleh tenaga fisik manusia lokal, Kinloch justru membingkainya sebagai petualangan yang eksotis.

Begitu pula saat ia mencapai Bandung, yang ia puji sebagai “Montpellier-nya Jawa” karena iklimnya yang sejuk.⁶ Di sana, Kinloch mengunjungi perkebunan teh komersial milik pengusaha Eropa. Dari tiga perkebunan teh milik L (selatan Bandung), Philip (Lembang), dan Brumsteede (Ciumbuleuit), Kinloch mengagungkan betapa berjayanya orang-orang Eropa tersebut dalam meraup keuntungan yang dihasilkan dari luasnya kebun teh.⁷ Kinloch hanya menyebutkan jumlah pekerja yang mencapai ratusan hingga ribuan, tanpa sedikit pun bersimpati kepada kondisi mereka.

Melalui kacamata Pratt, penjinakan alam Priangan melalui estetika kebun teh ini berfungsi membungkam realitas Sistem Tanam Paksa (Cultivation System) yang opresif. Keindahan lanskap Jawa dalam narasi Kinloch dibeli dengan harga penghapusan naratif terhadap manusia bumiputera yang mengoperasikannya. Karena itu, persoalan utama dalam membaca Kinloch bukanlah apakah ia seorang kolonialis yang ‘baik’ atau ‘buruk’, melainkan bagaimana narasinya memperlihatkan cara kerja kolonialitas melalui praktik representasi.

Penundukan ruang dan tubuh ini mencapai puncak estetikanya yang paling paradoks ketika Kinloch mengamati interaksi antara elite lokal dan rakyat di pedalaman Jawa, tepatnya saat ia menyaksikan latihan militer bersama Bupati Kebumen. Di hadapan panggung kehormatan, Kinloch merekam sebuah pemandangan yang baginya ganjil sekaligus menjijikkan: sebuah massa yang seketika runtuh ke tanah dan bergerak maju dengan pantat bertumpu pada tumit (with their hams still resting on their heels, to shuffle themselves along the ground with surprising quickness).⁸

Dalam kacamata Pratt, deskripsi Kinloch mengenai gerakan laku dhodhok ini sebagai postur yang “merendahkan martabat” (unbecoming and degrading posture) adalah bentuk penegasan superioritas kognitif Barat. Kinloch mengutuk feodalisme Jawa yang ia anggap barbar, namun di saat yang sama, ia duduk nyaman di atas podium kehormatan bersama sang Bupati, menerima penghormatan yang lahir dari struktur penundukan yang sama. Inilah dualisme taktik anti-conquest: mengutuk tirani lokal secara tekstual, sembari mengonsumsi buah dari tirani tersebut secara material.

Patologi Batavia, Sanatorium Priangan: Biopolitik Kolonialitas Kekuasaan

Jika Mary Louise Pratt membantu kita membongkar kedok kepolosan dalam teks Kinloch, maka pemikiran Aníbal Quijano mengenai Kolonialitas Kekuasaan (Coloniality of Power) menjadi pisau analisis yang fundamental untuk membedah bagaimana tubuh, kerja, dan ruang di Jawa diorganisasi secara rasis. Quijano menegaskan bahwa runtuhnya kolonialisme klasik (secara administratif) tidak serta merta menghapus struktur kolonialitas.

Menurut Quijano, fondasi paling kokoh dari kekuasaan kolonial modern adalah penemuan instrumen klasifikasi sosial biologis universal yang mengontrol pembagian kerja kapitalistik global. Salah satunya adalah pengkodifikasian perbedaan antara penakluk dan yang ditaklukkan dalam konsep “Ras”, yaitu struktur biologis yang konon berbeda dan menempatkan sebagian orang dalam posisi inferior secara alami dibandingkan yang lain. Para penakluk menganggap gagasan ini sebagai unsur pembentuk dan dasar dari hubungan dominasi yang dipaksakan oleh penaklukan tersebut.⁹

Dalam konteks Jawa sebagai destinasi pelesir, kolonialitas kekuasaan termaterialisasi secara sistemik melalui biopolitik. Ruang kolonial dibagi secara biner berdasarkan determinisme geografis yang rasialistis. Kinloch sejak awal mengonstruksi Batavia sebagai ruang patologis yang mematikan bagi tubuh kulit putih: perjalanan menuju Batavia sungguh suram sekali. Kota ini (Batavia) terletak di tengah hutan rawa yang rendah, yang merupakan sarang malaria yang sangat parah.¹⁰

Retorika penstempelan perjalanan ke Batavia “sangat suram” yang penuh dengan malaria melegitimasi pelarian spasial elite kulit putih menuju Priangan. Dataran tinggi dikonstruksi sebagai ruang terapeutik, sejuk, dan esensial bagi kelangsungan hidup ras kulit putih yang “superior”, sementara dataran rendah dibiarkan menjadi neraka ekologis bagi ras berwarna yang “inferior”. Yang bekerja di sini bukan sekadar kritik terhadap Batavia, melainkan asumsi bahwa seorang pelancong Eropa memiliki otoritas untuk menentukan ukuran kenyamanan, kesehatan, dan bahkan peradaban suatu wilayah. Ketika Kinloch sampai di daerah Tjanjore (kini Cianjur), ia segera terkagum dengan lokasi dataran tinggi yang menyajikan pemandangan indah; memancarkan kebersihan dan kenyamanan.¹¹

Yang bekerja di sini bukan sekadar kritik terhadap Batavia, melainkan asumsi bahwa seorang pelancong Eropa memiliki otoritas untuk menentukan ukuran kenyamanan, kesehatan, dan bahkan peradaban suatu wilayah.

Hal yang menjadi menarik, penyakit dalam narasi Kinloch hampir selalu dipahami sebagai persoalan lingkungan tropis, bukan sebagai konsekuensi dari tata ruang kolonial itu sendiri. Batavia tampil sebagai ruang yang mengancam tubuh Eropa, sedangkan dataran tinggi Priangan diposisikan sebagai ruang pemulihan. Dikotomi ini secara tidak langsung menghasilkan pemetaan rasial atas ruang: wilayah yang nyaman dipersepsikan sebagai ruang yang layak dihuni dan dikelola oleh orang Eropa, sementara wilayah lain direduksi menjadi latar geografis yang berbahaya.

Tubuh bumiputera yang membungkuk di sawah-sawah Priangan atau yang memandu kereta kudanya di Celah Megamendung tidak pernah dilihat sebagai subjek yang memiliki agensi; mereka direduksi menjadi sekadar elemen dekoratif alami—setara dengan kerbau, pohon teh, atau gunung berkabut—yang eksistensinya valid hanya jika mereka berguna bagi kelangsungan ekonomi dan kenyamanan biologis sang pelancong Eropa.

Lebih jauh lagi, status Kinloch sebagai hakim Inggris yang menikmati fasilitas koloni Hindia Belanda menyingkap eksistensi solidaritas lintas-kekaisaran (cross-imperial solidarity). Totalisasi global yang baru—kapitalisme global dan kolonialitas kekuasaan—mengonsolidasikan identitas global untuk orang Eropa, terlepas dari rivalitas nasional mereka, berbagi posisi supremasi struktural yang sama atas umat manusia lainnya. Meskipun Inggris dan Hindia Belanda terlibat dalam rivalitas geopolitik, supremasi ras kulit putih menyatukan mereka.

Sebagaimana yang dipaparkan oleh Quijano, proses Eurosentrisasi pasar dunia berhasil melebur identitas regional (seperti Spanyol, Portugis, Inggris, atau Belanda) menjadi satu identitas kolektif yang hegemonik: ‘Eropa’ atau ‘Kulit Putih’ yang dikonstruksi menempati kasta tertinggi dalam piramida rasial.¹² Hegemoni ini tidak hanya mengontrol kapital, tetapi juga memaksakan sebuah model intersubjektivitas universal yang menindas institusi pengetahuan dan simbol budaya non-Eropa.¹³ Jaringan regional ini dirancang agar para elite kulit putih transnasional dapat saling berbagi ruang suaka, memastikan bahwa tubuh kekuasaan Barat tetap bugar untuk mengontrol tenaga kerja bumiputera dan mengeksploitasi kekayaan ekonomi di dataran rendah Asia Tenggara. 

Meruntuhkan Fasad Estetika Kolonial

Hari ini, kita membalik lembar catatan Kinloch dengan pisau dekolonial tak lain untuk meruntuhkan seluruh fasad estetika romantis, yang diwariskan oleh struktur kolonialisme di atas tanah Jawa. Jawa dalam catatan Kinloch bukanlah sebuah “surga” sanatorium yang netral, melainkan sebuah ruang penundukan total yang direkayasa secara diskursif dan spasial.

Jawa dalam catatan Kinloch adalah sebuah manifesto tentang bagaimana “surga” kolonial direkayasa di atas fondasi penindasan manusia lain. Surga itu adalah ruang eksklusif yang dibangun dari represi spasial, pembungkaman hak masyarakat bumiputera, dan keangkuhan epistemik. Catatan perjalanan Kinloch membuktikan bahwa keindahan yang molek dalam sejarah kolonial tidak pernah berdiri sendiri; ia selalu mesra dengan kekuasaan struktural yang brutal. 

Catatan perjalanan Kinloch membuktikan bahwa keindahan yang molek dalam sejarah kolonial tidak pernah berdiri sendiri; ia selalu mesra dengan kekuasaan struktural yang brutal. 

Mendekolonisasi ingatan kita tentang Jawa berarti menolak untuk terus terbius oleh kemolekan “pemandangan yang indah” dan mulai berani melihat darah, keringat, serta ketimpangan yang disembunyikan di balik rimbunnya narasi kolonial. Maka, ketika kita kembali memandang lukisan Mooi Indie yang tergantung di dinding-dinding rumah kita hari ini, kita tidak lagi melihat sebuah lanskap damai yang kosong, melainkan sebuah ruang kontestasi tempat kolonialitas pengetahuan mesti terus-menerus dibongkar dan digugat.

Penyunting: Cahya Saputra

Daftar Pustaka

1. Pratt, Mary Louise. Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation. London: Routledge, 1992. Hlm. 4. ↩︎
2. Ibid. Hlm. 7. ↩︎
3. Daendels, Herman Willem. Staat der Nederlandsche Oost-Indische bezittingen, onder het bestuur van den Gouverneur-Generaal Herman Willem Daendels, in de jaren 1808, 1809, 1810 en 1811. ‘s-Gravenhage: Gebroeders van Cleef, 1814. Hlm. 29-30. ↩︎
4. Kinloch, Charles Walter. De Zieke Reiziger; or, Rambles in Java and the Straits in 1852. London: Simpkin, Marshall and Co., 1853. Hlm. 40. ↩︎
5. Multatuli. Max Havelaar. Diterjemahkan oleh H.B. Jassin. Jakarta: Djambatan, 1972. Hlm. 256. ↩︎
6. Kinloch, Charles Walter. De Zieke Reiziger; or, Rambles in Java and the Straits in 1852. London: Simpkin, Marshall and Co., 1853. Hlm. 64. ↩︎
7. Ibid. Hlm. 57–58, 65–67. ↩︎
8. Ibid. Hlm. 82 ↩︎
9. Quijano, Aníbal. “Coloniality of Power, Eurocentrism, and Latin America.” Nepantla: Views from South 1, no. 3 (2000): 533–580. Hlm. 533 ↩︎
10. Kinloch, Charles Walter. De Zieke Reiziger; or, Rambles in Java and the Straits in 1852. London: Simpkin, Marshall and Co., 1853. Hlm. 24. ↩︎
11. Ibid. Hlm. 52. ↩︎
12. Quijano, Aníbal. “Coloniality of Power, Eurocentrism, and Latin America.” Nepantla: Views from South 1, no. 3 (2000): 533–580. Hlm. 534, 537. ↩︎
13. Ibid. Hlm. 540. ↩︎