Pergulatan Tiga Nalar di Medan Kampung

Di kampung, bagaimana seorang dukun beranak sampai tak lagi berani “membidani” proses bersalin? Itu awal rasa penasaran saya ketika berurusan dengan persalinan keluarga. Saya tak menemukan jawaban yang memuaskan selain suatu rumor bahwa mereka tak lagi berani sebab telah disumpah menggunakan Alquran agar tak lagi cawe-cawe dan membiarkan proses bersalin itu menjadi murni urusan “dunia medis.”

Saya ternganga. Ini kampung di mana orang terbiasa menelan kasak-kusuk. Silakan kalau Anda mau menyalahkan karakter yang tidak sportif, tidak berani terang-terangan itu. Tapi perasaan tak berdaya dalam rentang sejarah yang panjang akibat penjajahan eksternal, lalu berlanjut penjajahan internal, membuat warga kampung yang alias rakyat jelata memilih “cari aman” sehingga terbiasa dengan kasak-kusuk yang tidak blak-blakan dalam banyak hal khususnya berkaitan dengan kekuasaan. Hidup sudah terlampau sulit untuk tambahan beban andai harus berurusan dengan hukum.

Tapi perasaan tak berdaya dalam rentang sejarah yang panjang akibat penjajahan eksternal, lalu berlanjut penjajahan internal, membuat warga kampung yang alias rakyat jelata memilih “cari aman” sehingga terbiasa dengan kasak-kusuk yang tidak blak-blakan dalam banyak hal khususnya berkaitan dengan kekuasaan.

Sebenarnya, boleh saja rumor perihal dukun beranak itu diabaikan; wong cuma rumor, tak jelas kebenarannya. Bisa saja itu ulah si dukun bayi untuk tetap mendapatkan simpati publik. Tapi melihat para dukun bayi (bukan hanya satu atau dua) yang serempak menolak “membidani” proses bersalin atau bahkan sekedar menemani di puskesmas atau klinik, rumor itu perlahan punya bobot tersendiri. Maka, karena pertimbangan bobotnya itulah, saya coba mengulitinya.

Medan Pergulatan

Setidaknya ada tiga jenis nalar yang bergelut dalam rumor di atas, yakni sains (atau katakanlah nalar modern) yang diwakili dunia medis dalam hal ini dokter/bidan, lalu ada mushaf Alquran yang dipakai menyumpah sebagai wakil dari nalar “teks suci”, dan ada dukun beranak dengan “kawruh” yang dipunyai. Dalam pergulatan kali ini, nalar modern dalam berupanya merebut penguasaan publik harus menyingkirkan nalar tradisional bukan semata dengan melawankan “sains” vs “kawruh”, tapi harus menggunakan otoritas “teks suci”.

Saya yakin pergulatan antar nalar itu berlangsung dalam berbagai medan, yang terkadang menampakkan diri dalam sesekali peristiwa. Misalnya dalam soal pandemi saat ini, di mana ketika orang-orang terpelajar dengan “nalar sains” mengkampanyekan “jaga jarak”, “lockdown”, prokes, dan sebagainya, di kampung-kampung itu semua dijadikan semacam formalitas dalam rangka “menghargai” penguasa, dan bukan dalam rangka menghalau pandemi itu sendiri. Untuk urusan menghalau pandemi, banyak dari mereka yang lebih percaya pada para kiai dengan doa-doa atau hizib-hizib, atau pada sesepuh kampung yang dianggap waskita.

Saya mendapat kabar bahkan di beberapa kampung mengadakan hajatan “tolak balak” di lorong-lorong, dengan tujuan meminta pertolongan pada sang pencipta agar Tho’un (istilah pagebluk dalam kitab), segera selesai. Sesuatu yang jika dilihat dari kalangan terpelajar justru melanggar aturan “jaga jarak” sebab hajatan massal artinya mengundang kerumunan.

Kaum terpelajar pembawa narasi ilmiah dalam dunia medis pasti masygul dengan kenyataan itu. Misalnya banyak dari mereka yang menyalahkan perilaku masyarakat yang susah diatur, dan juga menyalahkan teori konspirasi yang diecer oleh para seleb dan orang-orang gendeng, yang sebab itu orang semacam Jerink SID harus dikuyo-kuyo dan disuruh bertanggung jawab terhadap “pembodohan” masyarakat yang berujung hilangnya nyawa.

Namun melihat kenyataan di atas, di mana nalar sains modern yang oleh masyarakat luas di kampung-kampung ternyata tidak diletakkan sebagai arus utama selain sebatas “formalitas” atau “kadar kepantasan”, maka kita bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi? Nalar macam apa yang berlangsung dalam masyarakat kita?

Pergulatan Tiga Nalar

Dunia Barat sudah meletakkan nalar sains sebagai arus utama. Ruang publik Barat yang era Yunani kuno dikenal dengan eklesia, dan dalam era kepausan eklesia adalah gereja, pada era modern gereja didepak dari ruang publik ke ruang privat setara oikonomos. Publik adalah ranah rasio, bukan ranah firman.

Maka model keilmuan Barat yang basisnya adalah “logos” itu dimaknai ulang dengan membangkitkan warisan Yunani kuno sebagai rasio. Logos dalam hal ini bukanlah “firman,” sebagaimana dalam Yohannes 1:1 “Pada mulanya adalah logos/firman.” Dan dengan logos/rasio inilah Barat “menjajah” dunia dalam lima abad terakhir, termasuk menjajah Indonesia, sehingga nalar jenis ini, mau tak mau, juga meresap dalam masyarakat Indonesia.

Sebaliknya terjadi di negara-negara Timur Tengah, logika/rasio tetap diletakkan sebagai sebatas supporter dari firman. “Firman adalah awal dan akhir.” Pandangan ini membuat kreativitas/inovasi/perubahan dipandang sebagai penyimpangan, sehingga di negara-negara Arab, meminjam Adonis, “dilektika tidak pernah berlangsung.” Al-Jabiri menyifati model bernalar bangsa Arab sebagai nalar “bayani”, di mana bukti diletakkan pada “firman” dan segala turunannya, dan bukan pada penampakan mata. Nalar Arab ini merasuk ke Indonesia khususnya setelah terbukanya Terusan Suez, sehingga pada abad ke-20, corak keislaman di Indonesia cenderung lebih fiqhi daripada abad sebelumnya.

Sementara itu, di kampung-kampung sudah berlangsung suatu tradisi warisan leluhur, dan tetap dipelihara hingga detik ini. Dalam dunia pengobatan, misalnya, kita mengenal berbagai macam racikan jamu, jampi-jampi, ragam pemijatan, dan sebagainya. Ini belum soal “pandangan hidup” secara lebih luas mengenai bagaimana menjadi manusia, yang tentu terkadang akan muncul semacam “perbenturan” dengan nalar yang baru masuk.

Nalar sains menolak hal-hal yang irasional. Nalar “Arab” punya ortodoksi tersendiri yang memusuhi heterodoks dengan menjulukinya sebagai bidah, syirik, takhyul, khurafat, dan sebagainya. Sementara nalar orang kampung yang basisnya adalah “kawruh” akan menganggap kedua jenis nalar tersebut hanya bagian dari variasi pengetahuan belaka, sehingga keduanya bisa diberi tempat, tapi bukan satu-satunya tempat yang dominan.

Sebagaimana dalam kasus persalinan di atas, sang dukun beranak memang tidak cawe-cawe dalam proses persalinan, sehingga jadi murni urusan dunia medis. Namun detik setelah sang bayi dibawa pulang ke rumah dari puskesmas, maka dukun beranak dibutuhkan “jasa”-nya dalam berbagai hal, mulai dari perawatan bayi sampai upacara penguburan ari-ari (plasenta). Sementara itu, para kiai akan memimpin tasyakuran menyambut kelahiran anak, seperti dengan pembacaan barzanji, dan urusan aqiqah. Melihat kasus ini, keseimbangan sepertinya sudah berlangsung sebab semuanya sudah terakomodasi.

Namun, bagaimana jika pergulatan itu kita angkat pada ranah “negara”? Itulah soalnya. Kita mengalami jatuh bangun oleh pergulatan tiga nalar itu, yang hingga kini tak pernah berhasil keluar dari predikat negara terbelakang.

Namun, bagaimana jika pergulatan itu kita angkat pada ranah “negara”? Itulah soalnya. Kita mengalami jatuh bangun oleh pergulatan tiga nalar itu, yang hingga kini tak pernah berhasil keluar dari predikat negara terbelakang. Predikat ini bisa saja ditolak, tapi kenyataan berikut tak bisa dielakkan, yakni kondisi perekonomian yang hanya melahirkan segelintir konglomerat dan selebihnya rakyat yang melarat, lalu dalam politik dikuasai oligarki, dan ranah pendidikan dan kesehatan hanya pengekor saja, dan seterusnya.

Saat ini kita memasuki dekade ketiga abad ke-21. Negara Barat yang meletakkan nalar sains sebagai arus utama itu masih mampu menunjukkan keberhasilannya mengarungi zaman. Juga negara Asia Timur seperti China dan Jepang, yang meskipun tidak meletakkan nalar sains sebagai arus utama layaknya Barat melainkan menyejajarkannya dengan “tradisi adiluhung”, rupanya masih mmpu tegak berdiri sebagai bangsa terhormat.

Sementara Indonesia? Tiga jenis nalar yang berlangsung itu tak pernah mampu dikelola secara baik dalam ranah negara, sehingga bangsa jadi limbung menghadapi tantangan zaman. Seperti dalam menghadapi pandemi saat ini, yang mana pejabat negara lebih ribut urusan mengejar formalitas. Maka menjadi wajar jika bagi orang kampung, negara adalah formalitas itu sendiri.

“Ya, pantasnya kita punya negara lah.”

Pleret, 1 September 2021

Buku Langgar Shop